BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengajak masyarakat menolak praktek “money politic” atau politik uang dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung 2024 mendatang.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jabar Esirus menegaskan bahwa politik uang harus dilawan, serta harus terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang berbahaya.
“Dan sosialisasi ini merupakan tugas kita bersama untuk mensosialisasikannya, termasuk mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, publik figur dan semua pihak menyerukan sekaligus mensosialisasikan tolak politik uang,” katanya, Sabtu (3/2/24).
Menurutnya, politik uang sangat berbahaya karena akhirnya hanya akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang hanya peduli terhadap kelompok atau golongannya.
“Pemimpin atau wakil rakyat yang disetir oleh segelintir pemodal dan memunculkan pemimpin atau wakil rakyat yang tidak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin atau wakil rakyat,” ujar Edirus.
“Politik uang juga merusak Pemilu dan demokrasi, politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusannya hanya menguntungkan kelompok atau golongan,” sambungnya.
Dengan politik uang, menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program, hasilnya, tentu saja pimpinan atau wakil rakyat yang jauh dari kapasitas.
“Politik uang harus dilawan bersama-sama, dan kampanye anti politik uang harus dimasifkan kembali, instrumen pengawasan harus lebih ketat dalam mengawasi politik uang,” ungkapnya.
“Kita ketahui, Jabar menempati posisi ketiga provinsi paling tinggi tingkat kerawanan politik uang,” pungkasnya.**
