0 3 min 7 tahun

Inapos, Jakarta.- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra berharap Badan Pengawas Pemilu segera mengambil keputusan soal pengaduan Parpol terhadap KPU. Yusril menegaskan dokumen parpol yang disyaratkan dalam pendaftaran peserta Pemilu 2019 sudah lengkap.

Hari ini kami datang menghadirkan dua ahli yaitu Prof. Zainal Arifin dan Nasrullah. Jadi dua-duanya menerangkan perspektif dari hukum administratif negara, UU administrasi Pemilu itu nyata bahwa PBB telah memenuhi segala syarat yang diperlukan oleh UU. Hanya dalam peraturan KPU ada soal Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tapi setelah dicoba disingkronisasikan sebenarnya ada semacam pertentangan dari undang-undang Pemilu dengan PKPU Nomor 11 tahun 2017.

“Tapi semua pihak memahami bahwa jika UU mengatakan menyerahkan dokumen secara fisik dokumen diserahkan. Tapi dalam PKPU bukan menyerahkan dokumen tapi mengisi Sipol pengertiannya jadi berbeda. Sebagian pihak juga mengatakan ini terkait juga dengan sosialisasi UU pemilu. Pasal 22 tentang Thresold isi Sipol,” kata Yusril di Bawaslu, Kamis (09/11/17).

Kalau Partai yang lama 12 Partai yang sudah diverfikasi itu tidak perlu diverifikasi lagi dan ada perilaku yang berbeda dalam pendaftaran Pemilu antara Partai baru, sebab dikatakan dalam Pemilu 2019 ini yang berhak mencalonkan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Wapres) adalah Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu.

Jadi PBB ini kan masuk dalam partai yang lama 2014, sambung Yusril,” Thresold sekarang ini mengacu kepada hasil Pemilu 2014, bagaimana kalau Partai Politik 2014 mereka punya pendukung baik di DPR atau suara pemilih yang sah, tapi tidak bisa ikut Pemilu, itu mangacaukan semua sistem. Jadi menurut ahli, PBB itu tidak perlu diapa-apain lagi, ditetapkan saja sebagai peserta Pemilu. karena dia sebagai peserta Pemilu dan telah lolos dalam verifikasi 2014 dan sekarang ini hanya masalah Sipol saja, tapi diluar Sipol itu semua data yang diserahkan itu lengkap, karena itu layak diputusakan PBB itu ikut pemilu 2019 yang akan datang,” jelasnya.

PBB juga optimis lolos sebagai peserta Pemilu. Kami damai-dami aja di KPU tidak menyerang siapa-siapa tapi secara argumentatif kami jelaskan dan wakil dari KPU yang hadir malam ini Pak Hasyim Asyari, juga postif menanggapi ketika para ahli mengkritisi kelemahan-kelemahan KPU itu dan saya juga mempertanyakan peraturan KPU itu mulai disahkan tanggal 17 September dan baru di Undang-undangkan tanggal 20 September. Sementara sudah diberlakukan tanggal 2 Februari berarti kurang dari dua minggu, itu proses sosialisasi tidak cukup  bahkan ada yang beda penafsiran soal PKPU itu. (Elwan)