Warga Pertanyakan Pengaduan ke Polres Sumedang

0
416

SUMEDANG,- Sengketa lahan berkepanjangan antara Ahli Waris M. Djawi dan Ahli Waris Udin Tarmudin sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1043, 1044 dan 1045, berujung hancurnya bangunan rumah di lahan sengketa tersebut. Tepatnya di blok Ciateul Kertaraharja, RT/RW : 002/007, Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang.Dari pantauan redaksi dilapangan, beberapa bangunan rumah telah rata dengan tanah dan ada beberapa lagi yang hendak diratakan oleh beko.

Cece Suherlan

Akibat hancurnya rumah-rumah tersebut, Cece Suherlan warga desa Margamukti, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang melaporkan hancurnya bangunan-bangunan tersebut kepada Kepala Polres (Kapolres) Sumedang. “Namun sampai saat hari ini belum juga ada tanggapan atau saya dipanggil untuk dimintai keterangan atau apapun,” keluh Cece kepada Inapos, Senin (13/09/2021).

Cece menuturkan pula usai membuat pengaduan tersebut, dirinya tidak menerima bukti tanda terima surat dari kepolisian.

Surat Bukti Pengaduan Cece Suherlan ke Kapolres Sumedang

Dari informasi yang berhasil dihimpun, eksekusi yang dilakukan oleh pemilik SHM tersebut tidak dihadiri oleh Pengadilan Negeri Sumedang, Polres Sumedang serta Pol PP Sumedang namun hanya terpampang surat peringatan dari Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Bambang Rianto, S.STP. MSi.

Namun Kasat Pol PP ketika dimintai tanggapan terhadap hal tersebut, dirinya meminta redaksi agar meminta informasi dari Kabid Penegakan Perda (Gakda) Yan Maha Rizzal.

Redaksi pun meminta taggapan terkait surat peringatan dari Sat Pol PP Sumedang tersebut kepada Kabid Gakda sesuai arahan Kasat Pol PP. “Satpol PP dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan PP NO 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam menegakkan Perda/Perkada dan memindaklanjuti surat dari Kuasa Hukum Bapak Enjang ahli waris dari H.UDIN TARMUDIN tanggal 18 Januari 2021 yang ditindakalanjuti dengan permintaan keterangan pada Hari Jumat tgl 20 Feb 2021serta dibuatkan Berita Acara nya. Surat peringatan yang dikeluarkan oleh SatpoL PP tertanggal 24 Maret 2021(peringatan I),tgl 16 April 2021 (peringatan II)dan tanggal 21 Juni 2021 (peringatan III),” jawab Rizal saat dimintai tanggapan terbitnya Surat Peringatan (SP) dari 1 sampai SP 3 yang ditujukan kepada Lesmana Sulastri.

Berikut petikan wawancara redaksi dengan Rizal pada Senin (13/9/2021) melalui pesan whatsappnya.

Redaksi : Berdasarkan arahan Pak Kasat, sy diminta koordinasi denan Bapak terkait SP 1,2 dan 3 terhadap Ny. Lasamana Sulastri tentang sengketa lahan…
Rizal : Satpol PP dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan PP NO 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,dalam menegaknlan Perda/Perkada dan memindaklanjuti surat dari Kuasa Hukum Bpk.Enjang ahli waris dari H.UDIN TARMUDIN tabggalb18 Januari 2021 yang ditindakalanjuti dengan permintaan keterangan pada Hari Jumat tgl 20 Feb 2021serta dibuatkan Berita Acara nya.
Redaksi : Betulkah itu surat sp dr Pol PP Sumedang dan sudah ada ijinkah menempel SP di lahan tsb…? Apakah tanah tsb merupakan tanah negara hingga menggunakan Perda, Pak Kabid…?
Rizal : Surat peringatan yang dikeluarkan oleh SatpoL PP tertanggal 24 Maret 2021(peringatan I),tgl 16 April 2021 (peringatan II)dan tanggal 21 Juni 2021 (peringatan III)
Redaksi : Dan bukankah saat eksekusi hr ada dr PN, Kepolisian dan Pol PP jika itu eksekusi dr putusan pengadilan…sedangkan berdasarkan surat dr Kanwil BPN bahwa tanah tersebut harus dibagi 2 seperti surat berikut…

Surat dari Kanwil BPN Jabar

Rizal : itu surat yang telah dikeluarkan oleh Satpol PP dan diberikan tembusan kepada Pelapor (Kuasa Hukum Bp.Enjang)
Rizal : Klo berkas tersebut menempel di lahan/tanah yg dilakukan oleh kuasa hukum bpk.enjang itu ada kewenabgan dari pemilik lahan yg mengacu ke SHM
Redaksi : Oh gitu ya Pak…
Rizal : Kami tidak masuk ke ranah kepemilikan lahan/tanah,maupun sengekta lahannya
Rizal : Yang kami perhatikan atas laporan BANGUNAN TANPA IZIN DILAHAN MILIK ORANG LAIN,yang dibuktikan oleh PELAPOR dengan SERTIFIKAT HAK MILIK
Redaksi : Ok… ada tambahan lain, Pak Kabid…?
Rizal : Setelah dimintai keterangan atas 4 pemilik bangunan tersebut,dan diketahui TIDAK MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)SATPOL PP mengeluarkab surat Teugan I,II,dan III
Rizal : Satpol PP juga,berusaha untuk mediasi antara pemilik bangunan dan pelapor dengan mengundang beberapa kali pelapor dan terlapor disertai DINAS TEKNIS DAN BPN
Redaksi : Ok…terimakasih, Pak Kabid.

Berdasarkan penuturan Cucu, salah satu anak ahli waris, berdasarkan surat dari Kanwi BPN Jabar, lahan sengketa tersebut harus di bagi dua. “Namun ahli waris Udin Tarmudin tidak melakukan isi surat tersebut,” keluh Cucu. (Ayi/Cep’s)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here