Warga Kanci Kulon Akan Tempuh Jalur Hukum

0
333

CIREBON,- Belum dibayarnya puluhan hektar tanah yang dipergunakan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kanci Unit 1 semakin membuat warga geram, bahkan mereka sang pemilik tanah akan menempuh jalur hukum.“Janji – janji yang disampaikan oleh mereka (PLTU-red) akan membayar tanah masyarakat sudah terlalu lama, hingga kesabaran masyarakat hampir habis. Kami akan mengambil langkah hukum jika mereka tetap tidak memperlihatkan itikad baik”, ujar Nano Supriyatno kepada Inapos, Minggu (25/03/2018).

Masih menurut Nano yang juga anggota LSM Gerakan Masyarakat Kanci Kulon (GEMAS KK) ini, beberapa warga telah mengajukan hak tanahnya kepada pihak pengelola PLTU Kanci Unit 1 sejak lama namun tidak pernah terealisasi, walau warga mempunyai bukti – bukti kepemilikan tanah.

“Pernyataan pihak PLTU yang menyampaikan bahwa tanah warga seluas sekitar 10 Ha belum dibayar adalah rumor, itu sangat menyakiti hati warga. Warga dianggap tidak memiliki bukti kuat saat berteriak tanah mereka belum dibayar oleh pengelola PLTU”, papar Nano dengan emosional.

Bahkan Ia menambahkan, pihaknya akan melaporkan apa yang dialami warga kepada Presiden Joko Widodo, secepatnya.

Ketika Inapos meminta tanggapan persoalan ini kepada Camat Astanajapura, Ir. M. Iing Tadjudin. Ia hanya ringan membalas pertanyaan melalui pesan Whatsappnya bahwa perlu dikomunikasikan kepada pihak PLTU.

“Menurut saya lebih baik komunikasikan dengan pihak PLTU 1 saja. Biar pihak terkait antara yang mengaku dan pihak PLTU”, jawab Iing singkat.

Menanggapi persoalan belum dibayarnya tanah warga ini, Rasjid. SH.  selaku Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama (LPBH-NU) Kota Cirebon, siap membantu masyarakat serta mengawal hingga hak-hak warga terpenuhi.

“Dengan keterangan dan data-data yang kami peroleh, pihak PLTU Kanci 1 belum memenuhi kewajiban membayar atas tanah masyarakat yang telah digunakan”, tulis Rasjid melalui pesan singkatnya.

Rasjid meneruskan bahwa LPBH NU Kota Cirebon siap membela kepentingan hukum masyarakat atas tidak dipenuhinya hak-hak warga oleh PLTU 1.

“Kami akan menempuh jalur hukum, bilamana hak-hak warga tidak dipenuhi”, tutup Rasjid. (Cep’s/Kris)


Komentar Anda?