Warga Binaan Rutan Klas I Cirebon Sulit Mendapatkan Fasilitas BPJS Kesehatan

0
111

KOTA CIREBON.- Pemerataan kesejahteraan kesehatan untuk masyarakat seharusnya menjadi salah satu prioritas program pemerintah, apalagi saat ini sedang dalam masa pandemi Covid-19.

Namun hal ini nampaknya tak berlaku kepada warga binaan di Rutan Klas I Cirebon, pasalnya warga binaan sulit untuk mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepala Rutan Klas I Cirebon Renharet Ginting melalui Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Klas I Cirebon Ahmad Fauzi mengatakan, sebagian besar warga binaan Rutan Klas I Cirebon belum memiliki BPJS Kesehatan. Hal ini tentu menjadi kendala pihaknya bilamana ada salah satu warga binaan yang sakit dan harus dirujuk ke rumah sakit.

“Untuk warga binaan sendiri masih banyak yang tidak mempunyai BPJS Kesehatan. Jangankan BPJS Kesehatan, KTP saja mereka jarang ada yang punya, itulah kendala di kita,” kata Ahmad Fauzi usai ikuti agenda silaturahmi BKOW Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/1/21).

Masih kata dia, ketika tahanan yang menderita sakit, pihak Rutan Klas I Cirebon sangat kesulitan untuk membawa ke rumah sakit terdekat, hal ini dikarenakan syarat BPJS harus mempunyai dokumen kependudukan.

“Kalau ada tahanan yang baru datang, pihak penahan sangat jarang sekali memberikan identitas yaitu minimal KTP. paling hanya ada surat penangkapan dan surat penahanan saja,” terangnya.

Ahmad Fauzi mengungkapkan selama ini jika ada warga binaan yang sakit, pihaknya merawat di klinik yang ada didalam rutan, namun dengan catatan selama petugas medis masih mampu menangani.

Pihaknya  hanya miliki 3 orang tenaga medis di klinik, selama kami bisa ya di rawat di klinik. Namun ketika sudah tidak bisa pihaknya merujuk ke rumah sakit memakai Jalur umum bukan BPJS dan biayanya di tanggung Rutan Klas I

“Jikalau pun di rujuk ke rumah sakit terdekat, para warga binaan masuk kepada kategori umum, jadi itu pakai anggaran dari Rutan Klas I Cirebon,”jelasnya.

Ahmad Fauzi berharap pemerintah daerah Kota Cirebon dan juga Dinas Sosial dapat memperhatikan Rutan Klas I Cirebon terutama warga binaan.

“Selama ini memang belum ada perhatian khusus dari pemerintah daerah baik Kota maupun Kabupaten yang ada di Wilayah II Cirebon. Kami berharap untuk ditindaklanjuti permasalahan ini,” pintanya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Jawa Barat Euis Siti Julaeha Sahidin menegaskan bahwa perhatian Pemerintah Daerah Kota Cirebon kurang, dan belum pernah ada perwakilan pemerintah yang datang ke Rutan Klas I Cirebon.

“Pemerintah Kota Cirebon saya katakan tidak peduli dan tidak ada perhatian kepada warga binaan, dan tidak pernah ada perwakilan pemerintah Kota Cirebon yang mengunjungi rutan, hanya BKOW saja yang datang, “tegasnya.

Hal ini berbeda dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang masih sedikit memperdulikan dan memperhatikan warga binaannya.

“Kalau dari pemerintah kabupaten cirebon masih ada sedikit perhatian kepada warga binaan,” ungkapnya.

Euis juga berharap kepada pemerintah kota Cirebon untuk melangkah secara all out dan tidak tanggung-tanggung bekerja untuk masyarakat.

“Saya minta kepada pemkot Cirebon jangan hanya bekerja untuk kepentingan diri pribadi saja, dan jangan kebanyakan pencitraan kepada masyarakat, pemerintah seharusnya betul-betul dirasakan keberadaannya oleh masyarakat bukan hanya pencitraan saja,” lugasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Cirebon Hj. Eti Herawati mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi kendala terkait BPJS di Rutan Klas I Cirebon.

“Masalah kesehatan ini penting. Untuk itu kami akan mencari solusinya,  karena disini (Rutan Klas I Cirebon) banyak warga Kota Cirebon juga,” tandasnya. (Kris)