Usut Tuntas Dugaan Fee Proyek 10% di Kab. Bekasi

0
218

INAPOS, CIREBON,- Dugaan terjadinya tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kabupaten Bekasi terkait adanya fee proyek 10% yang harus disetorkan kepada oknum Dinas PUPR dan Dinas Tataruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi, harus diusut tuntas.

Hal ini disampaikan oleh Sailan selaku Ketua Umum Lembaga Analisis Masyarakat Madani Pemersatu (Lammpu) kepada Inapos melalui pesan Whatsapp, Senin (28/10/2019).

“Dugaan adanya fee 10% tersebut sudah masuk dalam Tipikor. Hal ini harus diungkap tuntas. Penegak hukum tidak boleh diam, apalagi Presiden berkomitmen untuk memberantas korupsi dan Kabupaten Bekasi cukup dikenal rawan terkait kasus-kasus seperti ini,” jelas Sailan.

Masih menurut Sailan, pemberian fee ini memang kasus yang sering terjadi dibeberapa wilayah, hanya sulit untuk ditelusuri bukti-buktinya.

“Terkadang, kontraktor sengaja menutup mulut tentang fee seperti ini. Kami sudah mendengar adanya info seperti ini. Jika kontraktor tidak mau memberi fee tersebut, biasanya kontraktor tidak diberi pekerjaan. Ini membuat para kontraktor melakukan gerakan tutup mulut dan bisa dipastikan pekerjaan tidak akan baik serta akan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga spesifikasi teknis,” tambahnya.

Pihaknya akan segera mengumpulkan bukti-bukti dan segera melaporkan para pihak.

Sampai berita ini diturunkan, pihak terkait masih tutup mulut.(Cep’s)