“Unjuk Rasa” Seni dan Aktivisme di Indonesia

0
183

Inapos, Jakarta.- Buah pemikiran, kegelisahan dan berbagai diskusi dari berbagai sudut pandang tertuang dalam sebuah buku yang berbicara tentang aktivisme dan seni pertunjukan dalam iklim demokratis.

Yayasan Kelola meluncurkan sebuah buku itu berjudul ‘Unjuk Rasa : Aktivisme-Seni-Performativitas’, sebuah konsep yang lumrah dilakukan oIeh orang per orang maupun sekelompok orang untuk mengemukakan gagasan atau ide tertentu sebagai respons terhadap ketimpangan sehari-hari, maupun terhadap anomali dari Iaku pemerintah dalam menjalankan amanat yang telah diberikan oIeh rakyatnya.

Di Indonesia, berbagai unjuk rasa yang saat ini tengah menjadi semacam sebuah aktivitas yang tak asing Iagi dan tak pernah Iuput dari pengamatan media, maupun pembicaraan di berbagai Iingkaran sosiaI dalam berbagai tataran.

Kali ini dalam penerbitan sebuah buku yang melibatkan beragam gagasan dan praktek pekerja seni dan kalangan profesional di Indonesia yang mewakiIi strategi seni untuk transformasi sosial. Enam belas buah tulisan tersebut dirangkai dalam sebuah buku tersebut.

“Penulisan dan penerbitan buku ini dilatarbelakangi oIeh Program Hibah Cipta Perdamaian yang teIah dijalankan oIeh KeloIa sejak 2015,” ungkap Gita Hastarika, Direktur Yayasan KeIoIa, dalam peluncuran buku di Galeri Cipta III, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (27/11/18).

Program Hibah Cipta Perdamaian yang didukung oIeh Kedutaan Besar Denmark di Indonesia, memfokuskan diri dalam pemberian dukungan kepada para seniman yang mengedepankan agenda transformasi sosial dalam praktik keseniannya. Utamanya para seniman yang tinggaI dan berada di wiIayah Indonesia Tengah dan Timur.

Peluncuran sekaligus diskusi dalam membedah buku ‘Unjuk Rasa’ turut dihadiri oIeh Melani Budianta (Guru Besar Fakultas IImu Budaya Universitas Indonesia), Andy Yentriyani (PeneIiti dan Aktivis untuk masaIah-masalah HAM dan Isu-isu seputar perempuan), Morika Tetelepta (mewakili Paparisa Ambon Bergerak) dan Manuel Alberto Maia (Komunitas Film Kupang).

Buku ini menerjemahkan istilah ‘Unjuk Rasa’ sebagai suatu wacana estetiko-politik dalam proses demokratisasi di Indonesia. lstilah ini mengandung aspek kreatif dalam medan visual (unjuk-menunjukkan, memperlihatkan, menampakkan) dan aspek penginderaan tekstur pengetahuan yang sensibel (rasa-sumber epistemik yang lekat dengan pengalaman menubuh).

Menurut Brigitta Isabella, Editor dari buku ini, “merupakan pengalaman yang menarik dan memerkaya wawasan untuk dapat mengikuti alur pikiran para penulis dalam buku ini. Bukan saja saya harus mengikuti gaya penulisan yang berbeda dari masing-masing penulis, tetapi juga perlu memahami titik awal pemikiran mereka, mempelajari setiap studi kasus yang disuguhkan, serta juga mengerti gagasan apa yang hendak disampaikan oleh para penulis,” ucapnya.

‘Unjuk Rasa’ menampilkan berbagai tulisan dan gagasan menarik, dari praktik berjalan kaki menelusuri dinding-dinding kota Ambon yang menyimpan memori konflik, sampai bagaimana perencanaan ruang dan wajah kampung kota Makassar yang menempatkan warga sebagai arsitek utamanya.

Brigitta menambahkan, “bahwa buku ini diharapkan menjawab berbagai pertanyaan, sejauh apakah proses demokratisasi dapat dipraktekkan melalui berbagai laku kewargaan yang performatif, atau konfigurasi pengalaman dan pengetahuan seperti apakah yang secara ideal memadukan nilai-nilai estetis dan perilaku politis,” terangnya.

Andy Yentriyani juga levih jauh menjelaskan, pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan penulis di dalam buku ini mengantarkan pembaca pada ruang dan proses pemaknaan ulang atas interaksi yang ia bangun dengan medium seni dan perubahan sosial di sekelilingnya.

Karenanya, “buku ini menjadi sangat penting, terutama bagi warga yang peduli dan bekerja untuk perubahan sosial dalam segenap peran, tidak terbatas pada pekerja seni, aktivis, pendamping komunitas dan pendidik,” katanya.

Manuel Alberto atau biasa dipanggil Abe, merefleksikan terjadinya proses itu tak lepas dari konflik yang selalu menyisakan cerita yang tak akan ada habisnya, begitu juga yang dialami rakyat Maubere sejak tahun 1975 hingga tahun 1999.

“Meskipun Referendum 99 telah menjadikan kembali Timor Leste sebagai Negara merdeka, akan tetapi tersisa cerita lain bagi mereka yang sampai saat ini masih berada di kamp-kamp pengungsi dengan status yang menggantung. Berbagai gagasan dan ide-ide besar yang bertemakan rekonsiliasi sepertinya menguap tak berbekas,” ujarnya.

Kegelisahan Abe diungkapkan dalam sebuah proses berkesenian dalam penulisan naskah fllm ‘Siko’ yang berkisah tentang kehidupan sebuah keluarga pasca referendum 1999 di Timor Leste. Naskah yang ditulisnya ini kemudian disutradarai sendiri oleh Abe.

“Proses film ini sendiri dimaksudkan untuk, menjadi salah satu metode healing dengan menjadikan karakter tokoh ‘Siko’ dan keluarga sebagai medium refleksi terhadap konflik tersebut,” jelasnya.

Film ‘Siko’ akan diputar pada hari Rabu, 28 November 2018 di Kinosaurus Jakarta. (Elwan)


Komentar Anda?