INAPOS, JAKARTA,- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) menyerukan aksi bersama ke Istana Merdeka pada 28 Oktober 2020.

Aksi bersama ini untuk menyikapi berubah-ubahnya jumlah halaman Omnibuslaw UU Cipta Kerja yang mengundang pertanyaan besar dan kritik jadi semakin meluas dan memanas
di ruang publik.

Demikian realase PPMI semalam,
mengenai draft UU Omnibuslaw (OBL) Cipta Kerja yang telah diserahkan kepada Presiden.

Berbagai versi yang menambah kebingungan itu mulai dari jumlah 1052 halaman, 1028, 905, 1035, 812 dan 1187 halaman.

Yang lebih konyol ada kesan main-main dari pihak
Legislatif dan Eksekutif dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang mengancan hidup dan kehidupan kaum buruh Indonesia.

Sejak awal proses hingga palu diketuk pengesahannya di DPR RI pada sidang paripurna 5 Oktober 2020 yang tiba-tiba dimajukan secara mendadak dari tanggal 8 Oktober 2020 seperti yang dipublikasikan sebelumnya, sungguh tidak etis dan tidak patut.

Akibatnya, menurut DPP PPMI perlawanan kaum buruh yang menolak UU Omnibus Law “Cilaka” ini makin memanas serta meruncing. Bahkan meluas mendapat tanggapan dan kecaman dari berbagai pihak dan kalangan, termasuk para akademisi atau kalangan kampus

Lebih konyol lagi ada juga kesan perubahan saat draff yang telah disahkan DPR RI ini berada di tangan Presiden. Padahal untuk penambahan atau untuk pengurangan sudah tidak boleh dilakukan. Sebab tahapannya tinggal disahkan atau tidak oleh Ptesiden.

Penambahan dan pengurangan yang terjadi, secara substansi maupun pasal di UU Cipta Kerja ini artinys telah cacat secara formal.

Menurut Ketua Dewan Pendiri PPMI, Prof. Eggi Sudjana Mastal, perubahan dari UU yang telah disahkan DPR RI itu jika diubah saat berada di tangan presiden, itu merupakan suatu tindakan pengkhianatan terhadap Konstitusi UUD 1945.

Oleh karena itu, serikat pekerja/Serikat Buruh serta Elite Partai Politik yang mendukung dan atau setengah
hati menolak UU Omnibuslaw pun menyerukan agar diselesaikan secara konstitusional di MK (Mahkamah Konstitusi) jelas tidak layak, sebab prosesnya sejak awal sudah dilakukan secara ugal-ugalan.

Demikian ungkap Pakar Hukum Tata Negara Prof. Zainal Arifin Mochtar dari
UGM menyatakan bahwa Proses pembuatan UU Omnibuslaw adalah praktek legislasi yang ugal-ugalan dan menyebalkan. Karena itu jika dibawa ke MK sama halnya dengan membiarkan Legislatif dan Eksekutif itu ugal-ugalan dilakukan.

Secara moral dan etika serta tanggungjawab Pemerintah dan DPR RI sebagai pembuat UU, sungguh tidak
adil bagi Rakyat Indonesia, tandas DPP PPMI dalam realasenya ini.

Pengakuan Ketua Baleg DPR RI Supratman dengan adanya Pasal dari UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang dihapus setelah berada di tangan Prediden makin memperjelas bahwa UU Omnibuslaw ini dibuat untuk pesanan para Oligarki dan kepentingan kaum pemodal, bukan untuk rakyat Indonesia.

Jadi harapan terakhir kaum buruh agar Presiden segera menerbitkan PERPPU untuk membatalkan Omnibuslaw UU Cipta Kerja, pun tampaknya akan kandas.

Atas dasar inilah DPP PPMI jadi merasa perlu menyerukan secara terbuka aksi bersama seluruh elemen bangsa menuju Istana Merdeka pada hari Rabu, 28 Oktober 2020.

Aksi bertajuk Kedaulatan Rakyat Indonesia dalam realase ini ditanda tangani oleh Presiden PPMI Daeng Wahidin dan Sekretaris Jenderal DPP PPMI Zulkhair di Jakarta pada 24 Oktober 2020.

Sumber : DPP PPMI