INAPOS, JAKARTA,- Berbagai Aliansi SP/SB diberbagai Provinsi Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang sejak awal diisukan Menuai kontroversi dan menjadi awal kekisruhan politik di Indonesia pasca diserahkannya draft RUU Cipta Karya ke DPR RI oleh Kemenko Prekonomian pada tanggal 12 Februari 2020.

Draft tersebut telah beredarluas di masyarakat dan tentu saja menjadi bahan diskusi dan penelitian dari berbagai lapisan masyarakat, semuanya rata-rata menolak terutama dari kalangan SP/SB se Indonesia berbagai macam gerakan aliansi SP/SB diseluruh Indonesia yang mencermati gelagat RUU Cipta Karya yang sangat tidak pro kepada kepentingan kaum Pekerja/buruh ini, beramai-ramai melakukan penolakan atas RUU CILAKA ini dengan melakukan aksi-aksi unjuk rasa sepanjang awal tahun ini.

Tercatat sudah ada 17 Aliansi SP/SB baik ditingkat Nasional dan wilayah provinsi di Indonesia yang melakukan penolakan antara lain : Aliansi Buruh Jabar (ABJ), Gerakan Buruh Bangkit Sumatera Utara (GERBANG-SUMUT), Aliansi Serikat Pekerja dan Mahasiswa (ASMS) Kalimantan Timur, Gabungan Mahasiswa Buruh Sulawesi Tenggara (GAMBUT), Gerakan Bersama Mahasiswa, Petani dan Buruh Sulawesi Tengah (GBMPB), Aliansi Buruh Jatim, Aliansi Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah (GERBANG), Aliansi Buruh Jakarta, Aliansi Tolak RUU Cilaka Sulsel, Aktivis Sumsel Bersatu, Aliansi Buruh Batam, Gerakan Masyarakat Buruh (Gemuruh) Banten, GEKANAS, GEBRAK begitu juga beberapa konfederasi juga sudah menyatakan penolakannya yaitu KSPSI, KSPI, KASBI, KPBI, dan PPMI

Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa untuk membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja Karena menyangkut kepentingan buruh yang berpuluh juta orang dan serikat buruh yang berjumlah ratusan bahkan mungkin ribuan jika ikut dihitung serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan. Khusus yang Terkait dengan ketenagakerjaan, RUU Omnibus Law (OL) itu melakukan perubahan, penambahan dan penghapusan terhadap 3 Undang Undang, yaitu UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24/2011 tentang BPJS. RUU OL CIPKER itu terdiri dari 15 bab, dan berikut Penjelasannya 1.028 halaman. BAB IV RUU itu mengatur tentang bidang etenagakerjaan, dimulai dari Pasal 88, halaman 553 tentang Tenaga Kerja Asing. Jumlah pasal yang diubah 29 pasal, yang ditambah 15 pasal, yang dihapus 30 pasal. Ketentuan-ketentuan yang diubah, ditambah dan dihapus adalah tentang:
Tenaga Kerja Asing, PKWT, Alih daya (outsourcing), Pengupahan, PHK, pesangon dan Sanksi bagi pengusaha yang melanggar ketentuan dalam UU No. 13/2003.

Beberapa catatan yang sangat fundamental yang merugikan pekerja di Indonesia adalah dihapusnya Pasal 59 UU13/2003 itu sama halnya melegalkan semua sector pekerjaan untuk dapat dilakukan system kerja kontrak/OS/Magang, ini sangat berbahaya mengingat perilaku menyimpang dari banyak perusahaan yang dengan sengaja memberlakukan sistem kerja kontrak secara terus menerus bekerja sama dengan penyedia tenaga kerja sehingga menimbulkan transaksi-transaksi gelap dalam rekruitmen karyawan, disisi yang lain lemahnya Pengawas Ketenagakerjaan dalam penegakan aturan, tentunya ini berbahaya sekali bagi perkembangan serikat pekerja di Indonesia krn dengan sistem kontrak/OS/Magang pekerja sangat mudah di PHK bisa jadi jika hal ini dibiarkan dalam 1 atau 2 tahun kedepan terjadi PHK besar-besaran kemudian semua pekerja direkrut kembali oleh pengusaha dengan status Kontrak/OS/Magang, Berserikat hanya tinggal hitam diatas putih tanpa makna dikarnakan masih banyak perusahaan baik swasta maupun BUMN anti serikat pekerja. yang seharusnya menjadi tugas Negara menjamin hak-hak setiap warga Negara untuk berserikat, namun sayangnya Negara sering kalah dengan kaum Pemodal sehingga rakyatlah yang menjadi tumbalnya, seharusnya Tim Penyusun Draft RUU ini jika mengharapkan Pemerintah Jokowi Maruf Pro kepada rakyat maka seharusnya Pasal 59 ini diperkuat dengan memasukkan putusan MK tercatat ada 3 Putusan MK yang berhubungan dengan Pasal 59 ini yaitu Putusan MK No : 100/PUU-XV/2017, Putusan MK No : 7/PUU-XII/2014 dan Putusan MK No : 96/PUU-XI/2013, tegas Daeng Wahidin Presiden PPMI

Salah satu tugas pokok negara adalah mewujudkan apa yang diamanahkan oleh Pasal 27 (2) UUD NRI 1945 yaitu (1) bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, dan (2) bahwa setiap orang yang bekerja itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini juga harus diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pekerjaan bagi semua warga negara, dan berkewajiban untuk menjamin bahwa hidup semua warga negara yang bekerja itu juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Belum Lagi Hak – hak lainnya Yang harusnya Dijamin Undang-Undang Seperti Cuti Melahirkan, Cuti Haid, Cuti Saat Menjalankan Ibadah semuanya Dihapuskan Dalam Draft RUU Ini, Sebenarnya Negara Indonesia Ini Melindungi Rakyatnya Atau ngak Sih..?, Ujar Drs. Zulkhair, MM Sekretaris Jenderal DPP PPMI

RUU ini juga memberi mandat kepada Pemerintah untuk membuat 12 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden untuk mengatur lebih lanjut tentang ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam RUU itu sama dengan cek kosong bagi Pekerja/Buruh seluruh Indonesia. Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menegaskan menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Dia juga mempertanyakan wewenang Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengubah undang-undang (UU) melalui peraturan pemerintah (PP). “Nah kan, itu dia kan, sebenarnya kacau sekali. Di satu segi kita mau memperkuat konstitusi, namanya GBHN-lah, apalah. Tapi kok kita membiarkan, di mana ada di republik aturan presiden bisa mengubah undang-undang? Jadi eksekutif bisa mengubah aturan yang dibuat bersama rakyat,” ujar Ray di Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2020

Pertanyaan Masyarakat Benarkah Ini RUU Dari Pemerintah atau benar-benar titipan Kaum Pemodal yang ingin merampok SDA & SDM negeri ini melalui Undang-undang?, Dengan Dihapuskannya Pasal 59 UU 13 2003 Oleh RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) Adalah Menjadikan Buruh Sebagai Pekerja Kontrak Seumur Hidup (Tidak ada kepastian Kerja),Kata Lili Hambali Ketum DPW PPMI Jawa Barat

Ditempat terpisah Nur Lapong Ketua LBH ForJis yang juga salah satu pendiri PPMI mengingatkan kepada seluruh jajaran pengurus PPMI di seluruh Indonesia, “ Kaum BURUH Harus Menentukan NASIBnya Sendiri, Kaum BURUH Harus Menentukan SEJARAHnya Kembali BANGSA ini, OmnisBusLaw adalah Tantangan Mu hari Ini..!, tegasnya. (Rils/Red)