Tim Kuasa Hukum “SANTUN” Apresiasi Kinerja Kapolri

0
229

Inapos, Maluku.- Suhu panas politik sudah mulai terasa di berbagai Daerah. Dalam waktu dekat Pilkada serentak akan dilaksanakan sehingga cukup banyak kejadian yang tak biasa di tengah masyarakat.

Seperti Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian yang telah mengganti Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Hasanuddin dan dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.

Fahri Bachmid S.H.,MH. Selaku Ketua Tim Hukum Ir. H. Said Assagaff dan Anderias Rentanubun atau yang disingkat ‘SANTUN’, mencermati tindakan tegas Kapolri dalam mencopot Wakapolda Maluku berdasarkan Telegram Rahasia (TR) No.ST/1535/VI/KEP/2018 bertanggal 20 Juni 2018, adalah merupakan kebijakan serta tindakan pada ranah administratif internal Polri itu sendiri yang harus diapresiasi.

“Langkah Kapolri sangat konstruktif dalam rangka memastikan institusi Polri harus netral dan tidak partisan dalam Pilkada atau Pemilu yang merupakan area politik praktis, artinya Polri hanya tunduk pada politik negara dan bukan politik praktis dengan mengarahkan dukungan baik secara langsung atau tidak langsung dalam perhelatan Pilkada ini kepada Paslon tertentu, itu adalah melanggar konstitusi serta peraturan perundang-undangan, khususnya UU RI No.2 tahun 2002 tentang POLRI,” ucap Fahri Bachmid, Kamis (21/06/18).

Disisi yang lain, Kapolri ingin memastikan bahwa Pilkada di Maluku harus dihelat secara kondusif dengan mengedepankan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Polri secara institusional memegang peran vital dalam menciptakan suasana kondusif itu.

Sehingga, lanjut Fahri, “netralitas Polri adalah absolut sebagaimana telah digariskan secara tegas dalam UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Itu adalah garis demokrasi yang tegas serta yang diharamkan juga larangan mengenai Polri terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.

Jadi mengenai kebijakan Kapolri tersebut kami sangat mendukung serta memberikan apresiasi yang tinggi, kami sangat berkepentingan dengan adanya sosok serta postur Polri yang Independen, Netral, Profesional dan Berintegritas. Sejatinya Polri hanya melaksanakan politik negara, sesuai perintah konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945) dan bukan politik yang lain dan diluar dari otoritas negara, Polri hanya tunduk pada kehendak konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam negara hukum Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan perintah pihak-pihak yang tidak punya otoritas, itu adalah esensi paham kedaulatan rakyat serta demokrasi konstitusional.

“Kami juga meminta kepada Kapolda Maluku agar proaktif memastikan bahwa Polda Maluku konsisten mengamankan kebijakan netralitas Kapolri, serta memerintahkan seluruh jajaranya, mulai dari tingkat Polres sampai Polsek untuk bertindak profesional dalam rangka mengamankan Pilkada agar berjalan secara berkualitas, damai, kondusif, partisipatif, demokratis serta konstitusional dan pada sisi yang lain. Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU Maluku, Bawaslu Prov. Maluku serta semua institusi pemantau yang terakreditasi agar menjalankan peran serta kewenanganya secara tegas, sesuai amanat undang-undang agar proses dan tahapan Pilkada Maluku dapat melahirkan Gubernur juga Wakil Gubernur Maluku yang mempunyai derajat legitimasi (legitimate) yang tinggi, yaitu legitimasi hukum dan politik,” sambung Fahri yang juga Ketua DPC Ambon.

Kami sebagai tim hukum pasangan ‘SANTUN’ telah mempersiapkan diri serta sumber daya yang kami miliki untuk mengawal semua proses ini. (Elwan)


Komentar Anda?