Terkait Sunjaya, GMBI Akan Geruduk KPK

0
384

KABUPATEN CIREBON, – Kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan orang nomor satu di Kabupaten Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra kembali memanas.

Kabar itu mencuat setelah KPK kembali melakukan penyelidikan kepada sejumlah birokrat di pemkab Cirebon, terhitung sejak Rabu hingga Jum’at (18 – 20 September 2019), yang bertempat di Mapolresta Cirebon.

Tak hanya puluhan ASN yang menjadi sasaran penyelidikan lembaga anti rasuah itu, H. Mustofa, selaku Mantan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Periode 2014 – 2019, juga menjadi terperiksa atas dugaan gratifikasi dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas dugaan kasus Pengesahan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2018 yang disangkakan kepada mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra.

Kabar adanya isu dugaan suap menyuap pengesahan Perda RTRW Kabupaten Cirebon, rupanya juga sampai ke telinga Ketua DPD LSM GMBI Distrik Cirebon Raya jauh sebelum KPK turun ke Cirebon. Itu dibuktikan dengan adanya laporan Tindak Pidana UU Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dengan Laporan Polisi Nomor : LP. B/900/IX/2018/JABAR Tanggal 13 September 2018 a.n Maman Kurtubi selaku Ketua DPD LSM GMBI Distrik Cirebon Raya.

Dengan kembali memanasnya kasus dugaan TPPU yang disangkakan kepada Sunjaya Purwadi Sastra, terkait dugaan suap pengesahan Perda RTRW Kabupaten Cirebon, Ketua DPD LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi, dalam waktu dekat berencana menggelar aksi di Kantor KPK untuk mendesak ditetapkannya tersangka baru atas dugaan kasus suap menyuap tersebut.

“Rencananya Rabu, 25 September 2019 besok, LSM GMBI akan menggelar aksi massa di kantor KPK, untuk mendesak ditetapkannya tersangka baru atas dugaan pengesahan Perda RTRW Kabupaten Cirebon. Kami menduga bukan cuma Sunjaya yang menikmati aliran dana itu, melainkan ada oknum pejabat di lingkungan legislatif juga yang ikut menikmati aliran dana tersebut,” ungkapnya.

Maman menerangkan aksi yang akan dilaksanakan di gedung KPK tersebut melibatkan tiga wilayah teritorial (Wilter), diantaranya Wilter DKI Jakarta, Wilter Banten dan Wilter Jawa Barat, dengan estimasi massa mencapai kurang lebih 5.000 anggota.

“Aksi moral tersebut adalah salah satu bentuk dukungan LSM GMBI kepada KPK, untuk mendesak pemberantasan korupsi di daerah, khususnya di Kabupaten Cirebon. Kami menilai korupsi yang terjadi di Kabupaten Cirebon telah merusak tatanan birokrasi di daerah. Sehingga masyarakat juga ikut menjadi korban atas keserakahan oknum birokrat, yang hanya mementingkan urusan pribadi dan golongannya saja,” terang Maman.

Terkait praktik suap menyuap, Maman juga menduga, beberapa peraturan strategis yang berkaitan dengan iklim investasi di Kabupaten Cirebon, terindikasi adanya “pesanan” dari investor yang akan berinvestasi dan mengembangkan bisnisnya di wilayah hukum Kabupaten Cirebon.

“Saya sangat yakin, penyidik KPK sangat paham dan pandai membaca modus operandi para pelaku kejahatan korupsi. GMBI meminta kepada Ketua KPK, untuk menjalankan tupoksi dan kewenangannya, sesuai dengan petunjuk dari bukti – bukti yang sekarang sudah dimiliki KPK,” ungkap Maman.

Ia menduga pengesahan Perda tersebut, sarat akan kepentingan penguasa dan iklim investasi di Kabupaten Cirebon. Dimana berdasarkan isi Peraturan Daerah tersebut, memperluas wilayah perizinan yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031.

“Beberapa proyek besar yang sedang dikerjakan di wilayah Kabupaten Cirebon, salah satunya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU II). Dalam perda yang baru disahkan, ada penambahan wilayah yang sebelumnya tidak diatur dalam Perda nomor 17 tahun 2011 tentang RTRW. Kami juga menduga perizinan PT. Bira Rejeki Agung, dalam hal ini pabrik avi avian juga diduga sarat praktik suap menyuap dalam proses pengurusan perizinannya,” ungkap Maman.

Dijelaskan Maman, dalam Perda Nomor 17 tahun 2011 Pasal 19 ayat (4) huruf a menyebutkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi Sumatera – Jawa – Bali berada di kawasan Astanajapura.

“Sementara dalam Perda nomor 7 tahun 2018 tentang RTRW, yang baru disahkan, pasal 17 ayat (4) huruf b tertulis, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di Kecamatan Mundu, Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan,” tegas Maman.

Dikatakannya, masyarakat Cirebon tentu sudah mengetahui adanya proyek besar yang sedang dikerjakan di wilayah Kabupaten Cirebon, yaitu pengembangan proyek PLTU 2, yang di gadang – gadang mampu meningkatkan investasi karena ketersedian pasokan listrik untuk kawasan Industri.

“Jika melihat siapa yang diuntungkan, pastinya sama – sama menguntungkan. Baik Pengusaha PLTU dan juga Pemkab Cirebon. Tapi jika dilihat dari prosesnya, kenapa baru tahun 2018 ini perda itu disahkan. Apalagi pada saat ketok palu dan penandatanganan, posisi Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sedang cuti mengikuti pencalonan pilkada serentak,” paparnya.

Disebutkan Maman, dalam konfrensi pers KPK yang saat itu disampaikan oleh Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK menjelaskan, sejumlah fee proyek diduga digunakan oleh Sunjaya untuk membiayai pencalonannya sebagai Bupati Cirebon pada pilkada serentak 2018 lalu.

“Ini kemudian memunculkan dugaan, apakah uang dalam rekening sebesar Rp 6 milyar lebih yang penguasannya dibawah Sunjaya, terdapat fee terkait dugaan pengesahan Perda RTRW tahun 2018. Kemana saja aliran dana itu mengalir ?, Silahkan KPK selidiki dan usut tuntas masalah ini,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, Maman juga mendesak KPK untuk menetapkan tersangka baru selain Sunjaya dalam penyelidikan dugaan suap proses disahkannya Perda Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang RTRW yang melibatkan DPRD dalam perumusannya. Hal itu sesuai dengan Surat Pengaduan masyarakat LSM GMBI Distrik Cirebon Raya Nomor 224/LSM-GMBI/DISTRIK-CRB/XI/2018, yang diterima oleh KPK tertanggal 8 November 2018.

“Proses perumusan Perda tentang RTRW ini sudah berlangsung sejak 2016 lalu. Jadi sudah 2 tahun perda ini dimatangkan oleh para legislator di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Di tahun politik 2018, barulah Perda itu disahkan. Dan yang mengesahkannya pun saat itu adalah Plt Bupati Cirebon, Selly A. Gantina, bukan bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. GMBI mendesak usut tuntas dan penjarakan semua siapa pun yang terlibat dalam kasus korupsi,” pungkas Maman. (Andri Gondrong)


Komentar Anda?