Ibnu Saechu, S.H

CIREBON, Tercantumnya nama Bupati Cirebon dalam kwitansi bernilai ratusan juta, aktivis Cirebon yang juga seorang pengacara angkat bicara.

Ibnu Saechu,S.H menyampaikan bahwa kwitansi tersebut dapat menjadi bukti awal tentang perbuatan gratifikasi. “Kwitansi tersebut merupakan salah satu alat bukti yang kuat untuk mengarah kepada tindak pidana korupsi,” jelas Ibnu kepada Inapos, Selasa (27/09/2022).

Menurut Ibnu apapun jawaban Bupati yang menyatakan bahwa beredarnya kwitansi tersebut hoax, tidak menjadi soal. “Walau dia (Bupati-red) menyatakan tidak menandatangani kwitansi tersebut ya biar saja. Biar pengadilan nanti yang menentukan, serta hal terpenting saksi-saksi tertulisnya nama-nama di kwitansi tersebut mau menjadi saksi,” paparnya.

Ia menyampaikan pula, pihaknya akan segera melaporkan hal ini. “Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti lain terkait beredarnya kwitansi tersebut dan jika sudah dirasa cukup, kita akan melaporkan langsung ke KPK,” tegas Ibnu.

Redaksi pun mencoba meminta tanggapan terhadap Bupati Cirebon drs. H.Imron Rosyadi, M.Ag tentang tandatangannya yang tercantum dalam kwitansi yang beredar.

“Kalau fitnah ga usah di tanggapi, tapi kalau dia mau kita mengadakan MUBAHALAH Sumpah kepada Allah di pandu oleh Abah Thohir. Kalau dia itu siapa, katanya dia kakaknya Predi yang di PDIP. Coba minta konfirmasi,” jawab Imron melalui pesan whatsappnya, Selasa (27/09/2022) saat ditanya tanggapan terhadap pemberitaan inapos sebelumnya.

Berita sebelumnya : Bupati Cirebon Sering “Jual” Nama KPK

Bupati Cirebon Sering “Jual” Nama KPK

Masih lanjut Imron, kwitansi tersebut hoax. “Tapi kalau dia yakin, ayu kita mubahalah siapa yang bohong, nanti dilaknat Allah,” tegas Imron pula.

Ketika ditanyakan tudingan yang disampaikan oleh Firdaus dan Ade Riyaman bahwa Bupati Cirebon selalu jual nama KPK, Ia menyampaikan harus Mubahalah. “Siapapun yang menuduh saya berbuat begitu ya kita MUBAHALAH, karena debat ama orang dengki, iri hasut itu susah. Kalau orangnya tahu saya laporkan, saya tidak tahu. Bukan ini aja ada kwitansi saya minta duit ke Rumah sakit Rp. 700 juta,” paparnya.

“Saya gak pernah jual nama KPK, saya sering ngasih arahan ke dinas hati-hati ada KPK, harus sesuai aturan,” jawab Bupati Imron ketika ditanyakan tudingan jual nama KPK.

Salah satu pejabat Direktur Rumah Sakit di Kabupaten Cirebon ketika ditanyakan apakah tanggapannya terkait namanya pun tercantum dalam kwitansi sebesar Rp. 700.000.000, Ia menjawab sama dengan Bupati Imron.

“Terimakasih atensi dan informasinya , terkait berita tersebut adalah tidak benar. Terimakasih,” jawab Bmb.

Namum saat ditanyakan apakah dirinya akan melaporkan hal tersebut, Bmb sampai berita ini diturunkan belum memberikan jawaban.

Kepada Ketua KPK, Firli Bahuri dan Juru Bicara KPK Ali Fikri sampai berita ini diturunkan, belum memberikan tanggapannya.(Cep’s)