Terjemahan Tulisan Lisa Pease tentang Freeport

0
292

Berikut kami tampilkan terjemahan tulisan Lisa Pease , “JFK, Indonesia, CIA dan Freeport Sulphur” yang pertama kali terbit dalam Majalah Probe edisi Maret – April 1996, sebagaimana terdapat dalam link http://www.thesecrettruth.com/freeport-indonesia.htm

JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur

oleh Lisa Pease

 

Sejarah memberikan kerangka bagi peristiwa masa kini.
Pahatan di Gedung Arsip Nasional, Washington, D.C.

Pada bagian pertama artikel ini (Probe, Maret-April, 1996) kami membahas tahun-tahun pertama Freeport hingga pengambil alihan tambang Freeport yang sangat berpotensi di Teluk Moa oleh Kuba, dan juga perselisihan Freeport dengan President Kennedy terkait persoalan penimbunan barang. Namun konflik terbesar yang dihadapi Freeport Sulphur adalah negara yang mempunyai cadangan emas terbesar dan cadangan tembaga ketiga terbesar di dunia: Indonesia. Untuk dapat memahami kerusuhan di fasilitas produksi Freeport (Maret, 1996) kita perlu kembali pada akar persoalannya untuk menunjukkan bagaimana keadaannya akan berbeda seandainya Kennedy tidak terbunuh dan dapat menerapkan rencana-rencananya untuk Indonesia.

Latar belakang Indonesia

Indonesia ditemukan oleh orang Belanda pada akhir tahun 1500-an. Sejak akhir tahun 1500-an, Indonesia didominasi oleh Perusahaan Hindia Belanda Timur, perusahaan swasta, selama hampir 200 tahun. Pada tahun 1798, wewenang atas Indonesia dialihkan kepada Negeri Belanda, yang mempertahankan kekuasaan atas negara terbesar kelima di dunia ini sampai 1941, ketika Jepang masuk pada saat Perang Dunia II. Pada tahun 1945, Jepang ditaklukkan di Indonesia, Achmad Sukarno dan Mohammad Hatta naik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru merdeka. Namun sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Sukarno/Hatta, unit-unit angkatan darat Inggris mulai mendarat di Jakarta untuk membantu mengembalikan kekuasaan penjajah Belanda. Empat tahun pertempuran berlangsung. Pada tahun 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kembali ke Indonesia, dengan perkecualian satu wilayah penting – titik api yang sekarang dikenal sebagai Irian Jaya atau, tergantung dengan siapa Anda bicara, Papua Barat.

Penulis Gerard Colby dan Charlotte Dennett, dalam buku mereka Thy Will Be Done (Jadilah Kehendak-Mu), menjelaskan situasi yang pada waktu itu disebut Nugini Belanda:

Bagi orang Barat, Nugini seperti seorang anak berbakat yang diperebutkan oleh para walinya yang tamak. Belanda mempertahankan belahan barat sebagai sisa satu-satunya dari kerajaan Hindia Timur yang pernah sangat luas. Inggris, sekutu lama Belanda, bertindak melalui Australia, mengendalikan belahan timur. Sebaliknya, Indonesia yang berdekatan, menganggap semua bagian Nugini merupakan bagian dari wilayah negaranya, walaupun pulau itu masih dijajah bangsa Eropa.

Nugini Belanda, atau Irian Barat menurut orang Indonesia, dihuni oleh suku-suku asli yang budayanya tidak jauh dari zaman batu, seperti suku Dani dan suku Amungme. Ketika Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dari Belanda, Irian Barat menjadi simbol yang tak ingin dilepas oleh kedua belah pihak. Diperlukan upaya Presiden Kennedy untuk akhirnya dapat mengalihkan kendali atas wilayah ini kepada Indonesia yang baru merdeka, dan menghapus peninggalan terakhir penjajahan Belanda.

Indonesia menjalani berbagai jenis pemerintahan. Ketika Sukarno pertama kali naik tampuk pada tahun 1945, pihak asing menuduh pemerintahan Sukarno “fasistis,” karena ia memegang kendali tunggal atas sebagian besar pemerintahan. Tunduk pada tekanan asing agar tampil lebih demokratis, Indonesia melembagakan sistem pemerintahan parlementer dan membuka pemerintahan terhadap sistem multipartai. Sukarno menyampaikan hal berikut kepada penulis biografinya (sekarang host pertunjukan gosip tv kabel) Cindy Adams:

Pada bangsa yang sebelumnya tidak diijinkan adanya kegiatan politik, hasilnya sangat segera. Lebih dari 40 partai politik yang berbeda lahir. Saking takutnya kami dicap sebagai “kediktatoran fasistis yang didukung Jepang”, orang per orangan yang membentuk organisasi sempalan ditoleransi sebagai “corong demokrasi.” Partai politik tumbuh bagaikan gulma dengan akar yang dangkal dan penuh kepentingan pribadi dan penggalangan suara. Perselisihan internal tumbuh. Kami menghadapi malapetaka, konflik tanpa akhir, dan kebingungan yang menakutkan. Rakyat Indonesia yang sebelumnya saling mengupayakan persatuan, kini tercerai berai. Rakyat terkotak-kotak secara agama dan geografi, yang selama hidup saya selalu perjuangkan untuk dihilangkan.

Sukarno mengisahkan bahwa hampir setiap enam bulan kabinet jatuh, dan pemerintahan baru terbentuk, hanya untuk mengulangi siklus yang sama. Pada tanggal 17 Oktober 1952, persoalan ini tidak bisa dibiarkan lagi. Ribuan tentara TNI AD mendobrak gerbang dengan tulisan “Bubarkan Parlemen.” Sukarno menghadapi pasukan secara langsung, dan dengan tegas menolak pembubaran parlemen atas tekanan militer, dan tentara pun mundur. Akibatnya terjadi perpecahan AD. Ada militer yang “pro-17 Oktober 1952” dan militer yang “anti-17 Oktober 1952.” Pada tahun 1955, dilaksanakan pemilu dan kekuasaan parlemen diakhiri dengan surat suara. Komunis, yang telah berbuat banyak untuk rakyat yang menderita akibat perubahan dari pemerintahan penjajah kepada kemerdekaan, memenangkan banyak suara pada tahun 1955 dan 1956. Pada tahun 1955, Sukarno menggelar Konferensi Bandung dan tokoh Komunis China Chou En Lai hadir sebagai tamu istimewa. Pada pemilu 1955, CIA memberikan sejuta dolar kepada Partai Masjumi – partai yang beroposisi kepada Sukarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) – dalam upaya memperoleh kendali atas Negara Indonesia. Namun Partai Masjumi tidak berhasil memenangkan hati dan pikiran rakyat Indonesia.

Pada tahun 1957, terjadi upaya pembunuhan terhadap Sukarno. Walaupun pelaku belum diketahui pada waktu itu, baik Sukarno maupun CIA segera memanfaatkan kejadian ini untuk propaganda. CIA dengan cepat menyalahkan PKI. Namun Sukarno menyalahkan Belanda, dan menggunakan kejadian sebagai dalih untuk menguasai perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk maskapai pelayaran dan penerbangan. Sukarno bersumpah akan mengusir Belanda dari Irian Barat. Sebelumnya Sukarno telah mencoba menyelesaikan perselisihan teritori itu melalui PBB, namun hasil pemungutan suara kurang dari 2/3 mayoritas yang diperlukan untuk membentuk suatu komisi yang dapat memaksa Belanda berunding dengan Indonesia. Upaya pembunuhan memberikan alasan yang sangat diperlukan untuk bertindak.

Kemenangan suara oleh Komunis, pertikaian internal di AD, dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957, menimbulkan situasi yang mengkhawatirkan kepentingan bisnis Amerika, khususnya industri minyak dan karet. CIA bergerak cepat, membantu mencetuskan pemberontakan antara pulau-pulau di luar Jawa yang kaya sumber daya alam, dengan pemerintahan pusat yang bermarkas di Jakarta, Jawa.

Kepentingan Rockefeller di Indonesia

Dua perusahaan minyak besar asal Amerika yang beroperasi di Indonesia pada saat itu adalah keluarga Standard Oil milik Rockefeller: Stanvac (patungan Standard Oil of New Jersey dan Socony Mobil – Socony kependekan dari Standard Oil of New York), dan Caltex (patungan Standard Oil of California dan Texaco). Pada bagian I artikel ini, kami menunjukkan bagaimana dewan direksi Freeport Sulphur banyak diduduki anggota keluarga dan sekutu Rockefeller. Ingat bahwa Augustus C. Long adalah anggota dewan direksi Freeport yang merangkap Dirut Texaco selama bertahun-tahun. Long menjadi tokoh yang makin menarik sejalan dengan perkembangan kisah ini.

1958: CIA vs. Sukarno

“Menurut saya sekarang waktunya kita tekan Sukarno,” kata Frank Wisner, Wakil Direktur Perencanaan CIA pada tahun 1956. Menjelang tahun 1958, setelah gagal membeli pemerintahan melalui proses pemilu, CIA menjalankan operasi di Indonesia. Operasi yang dinamai Operation Hike, mencakup mempersenjatai dan melatih puluhan ribu orang Indonesia dan juga “tentara bayaran” untuk melancarkan serangan-serangan untuk menjatuhkan Sukarno.

Joseph Burkholder Smith adalah mantan agen CIA yang terlibat dalam operasi di Indonesia pada saat itu. Dalam bukunya, Portrait of a Cold Warrior, ia menjelaskan bagaimana CIA membuat, bukan hanya menjalankan, kebijakan di wilayah ini:

sebelum dapat melakukan tindakan langsung terhadap Sukarno, kami perlu mendapatkan persetujuan Grup Khusus – sekelompok kecil pejabat Dewan Keamanan Nasional yang memberikan persetujuan atas rencana tindakan rahasia. Tergesa-gesa mengusulkan rencana tindakan rahasia akan menyebabkan penolakan …..

Jadi kami mulai memberikan masukan kepada intelijen Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan …. Setelah mereka membaca cukup banyak laporan yang mengkhawatirkan, kami siap mengusulkan kami perlu mendukung rencana para kolonel untuk mengurangi kekuasaan Sukarno. Metode operasi ini menjadi dasar bagi banyak petualangan aksi politik pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dengan kata lain, salah bila dikatakan CIA melakukan intervensi dalam urusan negara-negara seperti Chile hanya setelah diperintahkan … Dalam banyak kesempatan, kami membuat program aksi kami sendiri setelah kami menghimpun cukup informasi intelijen agar tampak menjadi tuntutan keadaan. Kegiatan kami di Indonesia 1957-1958 merupakan salah satu contohnya.

Ketika Dubes untuk Indonesia menyurati Washington mengeluhkan perbedaan pendapat tentang cara CIA menangani situasi, Allen Dulles meminta saudaranya John Foster untuk mengganti Dubes untuk Indonesia, dengan orang yang bisa lebih menerima kegiatan-kegiatan CIA.

Di samping menggalang kegiatan paramiliter, CIA mencoba tipu daya peperangan psikologis untuk mendiskreditkan Sukarno, seperti menyebarkan isu bahwa Sukarno tergoda oleh pramugari Soviet. Untuk maksud itu, Sheffield Edwards, Kepala Kantor Keamanan CIA mempekerjakan Kepala Departemen Kepolisian LA untuk membuat film porno yang akan digunakan untuk menjatuhkan Sukarno, yang dengan jelas menunjukkan Sukarno sedang beraksi. Orang-orang yang juga terlibat dalam upaya ini adalah Robert Maheu, serta Bing Crosby dan saudaranya.

CIA berupaya menyembunyikan keterlibatannya dalam kudeta, namun seorang “tentara bayaran” bernasib buruk. Tertembak dan tertangkap selama misi pengeboman, Allen Lawrence Pope membawa semua identitas yang menunjukkan dia pegawai CIA. Pemerintah AS, sampai kepada Presiden Eisenhower, mencoba menyangkal keterlibatan CIA, namun pengakuan Pope mempermalukan upaya penyangkalan ini. Tidak kecil hati oleh agitasi ini, sebagaimana Arbenz di Guatemala, Sukarno mengerahkan kekuatan yang loyal kepadanya dan menghancurkan pemberontak yang dibantu CIA. Sebelum Teluk Babi (the Bay of Pigs), peristiwa ini merupakan kegagalan operasi CIA yang terbesar.

1959: Gunung Tembaga

Pada waktu ini, Freeport Sulphur memasuki ke Indonesian. Pada bulan Juli 1959, Charles Wight, waktu itu Dirut Freeport – dan dikabarkan merancang plot anti-Castro dan terbang ke Canada dan/atau Cuba bersama Clay Shaw (lihat bagian I artikel ini) – sibuk mempertahankan perusahaannya terhadap tuduhan Komisi DPR tentang menagih terlalu banyak untuk bijih nikel yang diproses di kilang milik pemerintah di Nicaro, Kuba. Komisi merekomendasikan Departemen Kehakiman untuk mengadakan penyelidikan. Moa Bay Mining Company milik Freeport baru saja dibuka dan masa depannya di Kuba sudah tampak kelabu. Pada bulan Agustus 1959, Direktur Freeport dan insinyur hebat Forbes Wilson berjumpa dengan Jan van Gruisen, Direktur Pengelola East Borneo Company, sebuah perusahaan pertambangan. Gruisen baru saja menemukan laporan berdebu yang dibuat pertama kali pada tahun 1936 mengenai gunung yang disebut “Ertsberg” (“Gunung Tembaga”) di Nugini Belanda, oleh Jean Jacques Dozy. Tersembunyi selama bertahun-tahun di sebuah perpustakaan Belanda selama serangan Nazi, laporan ini baru muncul kembali. Dozy melaporkan gunung yang penuh dengan bijih tembaga. Bila benar, hal ini dapat memberikan pembenaran upaya diversifikasi baru Freeport ke tembaga. Wilson mengirim kawat ke markas besar Freeport di New York meminta izin dan dana untuk melakukan upaya eksplorasi bersama dengan East Borneo Company. Kontrak ditandatangani 1 Februari 1960.

Dengan bantuan pemandu penduduk asli, Wilson menghabiskan beberapa bulan di antara penduduk asli dengan budaya hampir zaman batu, melewati tempat-tempat yang sulit pada perjalanannya menuju Ertsberg. Wilson menulis buku tentang perjalanan ini yang berjudul The Conquest of Copper Mountain. Ketika ia akhirnya sampai, ia sangat senang dengan yang ditemukannya:

tingkat mineralisasi yang luar biasa tinggi … Ertsberg mengandung 40% sampai 50% besi … dan 3% tembaga… Tiga persen cukup tinggi untuk deposit tembaga … Ertsberg juga mengandung perak dan emas dalam jumlah yang lebih sedikit.

Ia mengirim kawat kembali dalam sandi yang ditentukan kepada Bob Hills, yang kemudian menjadi Dirut Freeport, di New York:

… tigabelas akre cadas di atas tanah tambahan 14 akre setiap kedalaman 100 meter warna sampling progresif tampak gelap akses sulit semua tenaga terinformasi dengan baik Sextant salam

“Tiga belas akre” artinya 13 juta ton bijih di atas tanah. “Warna tampak gelap” artinya kualitas bijih baik. “Sextant” merupakan kode untuk East Borneo Company. Ekspedisi berakhir Juli 1960. Dewan direksi Freeport tidak ingin memulai proyek baru yang mahal setelah fasilitas pertambangan mereka di Kuba dinasionalisasi. Namun dewan memutuskan untuk melanjutkan fase eksplorasi berikutnya: penelitian yang lebih detail mengenai sampel bijih dan potensi komersialnya. Wilson menjelaskan hasil dari upaya ini:

[K]onsultan pertambangan mengonfirmasi perkiraan kami mengenai 13 juta ton bijih di atas permukaan tanah dan 14 juta ton lagi di bawah tanah setiap kedalaman 100 meter. Konsultan lain memperkirakan bahwa biaya memproses 5.000 ton bijih per hari sekitar $60 juta dan bahwa biaya memproduksi tembaga 16 sen per pon termasuk nilai kandungan emas dan perak yang terbawa pada tembaga tersebut. Pada waktu itu, harga tembaga di pasaran dunia sekitar 35 sen. Dari data tersebut, departemen keuangan Freeport menghitung bahwa investasi akan kembali dalam 3 tahun dan Freeport akan mendapatkan keuntungan yang menarik setelahnya.

Operasi ternyata sulit secara teknis, karena harus menggunakan helikopter yang baru dikembangkan dan bor intan. Yang lebih memperkeruh keadaan adalah pecahnya keadaan hampir perang antara Belanda – yang masih menguasai Irian Barat – dan kekuatan Sukarno yang mendarat di Irian Barat untuk merebut tanah yang menurut mereka adalah milik Indonesia. Pertempuran bahkan pecah dekat jalan akses ke lokasi Freeport. Menjelang pertengahan tahun 1961, para insinyur Freeport berkeras untuk melanjutkan proyek ini. Namun pada saat itu, John F Kennedy menjadi Presiden. Dan Presiden Kennedy mengambil arah yang sangat berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

Kennedy dan Sukarno

“Tidak aneh Sukarno tidak begitu menyukai kami. Ia harus berunding dengan orang-orang yang ingin mendongkelnya.” – Presiden Kennedy, 1961

Sebelum zaman Kennedy, bantuan yang banyak ditawarkan kepada Indonesia dari Amerika berbentuk bantuan militer. Kennedy punya gagasan lain. Setelah pertemuan yang positif dengan Sukarno pada tahun 1961 di AS, Kennedy menunjuk tim ahli ekonomi untuk mempelajari bagaimana bantuan ekonomi dapat membantu pembangunan Indonesia secara konstruktif. Kennedy memahami bahwa Sukarno menerima bantuan dan senjata dari Soviet karena ia memerlukan bantuan, bukan karena ia ingin jatuh ke dalam kekuasaan komunis. Bantuan Amerika akan mencegah Sukarno tergantung pada pasokan komunis. Dan Sukarno pernah menumpas pemberontakan pada tahun 1948. Bahkan Deplu mengakui bahwa Sukarno lebih nasionalis daripada komunis.

Namun masalah yang mendesak pada masa pemerintahan Kennedy yang singkat adalah persoalan Irian Barat. Belanda telah mengambil sikap yang lebih agresif, dan Sukarno mengambil posisi militer. Amerika, sebagai sekutu bagi kedua negara, terjebak di tengah-tengah. Kennedy memerintahkan Ellsworth Bunker untuk mengupayakan mediasi kesepakatan antara pemerintah Belanda dan Indonesia. “Peran mediator,” kata Kennedy, “bukanlah peran yang menyenangkan; kami siap dimarahi bila hal tersebut membuat kemajuan.”

Mediasi itu membuat a orang marah, namun membawa kemajuan. Akhirnya, AS menekan Belanda di balik layar untuk mengalah kepada Indonesia. Bobby Kennedy dilibatkan dalam upaya ini, dengan mengunjungi baik Sukarno di Indonesia mau pun Belanda di Den Haag. Kata Roger Hilsman dalam To Move a Nation:

Sukarno melihat Robert Kennedy memiliki integritas dan loyalitas yang kuat seperti yang dimiliki kakaknya, sang Presiden, ditambah dengan pemahaman mengenai apa itu nasionalisme baru.

Jadi dengan pembukaan telah diberikan kepada Sukarno dan Den Haag, Bunker melanjutkan dengan langkah teknis kedua belah pihak dapat saling bicara. Belanda yang tidak mau melepaskan warisan terakhir dari kerajaannya yang pernah besar kepada lawannya, menekan agar Irian Barat menjadi Negara merdeka. Namun Sukarno mengetahui bahwa bagi rakyat Indonesia, Irian Barat adalah lambang kemerdekaan terakhir dari Belanda. Dan semua memahami bahwa suku asli Papua tidak dapat diharapkan untuk membentuk pemerintahan yang berfungsi, karena baru saja didorong keluar dari kehidupan primitif ke dunia modern. Melalui pemungutan suara, PPB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, dengan ketentuan bahwa sebelum tahun 1969, rakyat Irian Barat akan diberi kesempatan untuk memilih apakah akan tetap menjadi bagian Indonesia atau memisahkan diri. Kennedy menangkap kesempatan ini, dan menerbitkan National Security Action Memorandum (NSAM) 179, tertanggal 16 Agustus 1962:

Dengan penyelesaian damai perselisihan Irian Barat sekarang dapat tercipta, saya ingin memanfaatkan peran AS dalam penyelesaian ini untuk memajukan dan memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Saya kira dengan terpecahkannya masalah ini bangsa Indonesia juga ingin bergerak ke arah yang sama dan akan mengajukan banyak permintaan kepada kita.

Untuk memanfaatkan kesempatan ini, agar semua badan terkait me-review semua program untuk Indonesia dan mengkaji tindakan lebih lanjut apa yang akan berguna. Saya sedang mempertimbangkan kemungkinan memperluas program tindakan sipil, bantuan militer, stabilisasi ekonomi dan pembangunan serta juga prakarsa-prakarsa diplomatik.

Roger Hilsman menguraikan apa yang dimaksudkan Kennedy dengan tindakan sipil: “merehabilitasi saluran irigasi, mengeringkan rawa untuk mencetak sawah baru, membangun jembatan dan jalan, dst.”

Freeport dan Irian Barat

Bantuan Kennedy dalam memediasi perundingan kedaulatan Indonesia atas Irian Barat menjadi pukulan bagi dewan direksi Freeport Sulphur. Freeport telah menjalin hubungan yang baik dengan Belanda, yang telah mengizinkan misi eksplorasi awal ke Nugini Barat. Pada proses negosiasi, Freeport mendekati PBB, tapi PBB mengatakan bahwa Freeport harus membahas rencana mereka dengan pejabat Indonesia. Ketika Freeport mendatangkan Kedubes RI di Washington, mereka tak mendapatkan jawaban.

Forbes Wilson meradang:

Tidak lama setelah Indonesia memperoleh kuasa atas Nugini Barat pada tahun 1963, Presiden Sukarno, yang telah mengonsolidasikan kekuasaan eksekutif, melakukan serangkaian gerakan yang akan mengecilkan hati bahkan investor barat yang paling berminat sekali pun. Ia menasionalisasi hampir semua penanaman modal asing di Indonesia. Ia memerintahkan badan-badan Amerika, termasuk US Agency for International Development, untuk hengkang. Ia menjalin hubungan yang sangat erat dengan Partai Komunis Indonesia, yang dikenal sebagai PKI.

Tahun 1962 merupakan tahun yang sulit bagi Freeport. Freeport diserang karena masalah penimbunan barang. Freeport masih terguncang karena fasilitas produksi mereka dinasionalisasi di Kuba. Dan sekarang mereka duduk, memandang potensi kekayaan di Indonesia. Namun dengan Kennedy memberikan dukungan diam-diam kepada Sukarno, harapan mereka kelabu.

Perubahan Nasib

Kennedy meningkatkan paket bantuan kepada Indonesia, menawarkan US$11 juta. Selain itu, ia merencanakan kunjungan pribadi ke Jakarta pada awal tahun 1964. Sementara Kennedy mencoba menyokong Sukarno, kekuatan-kekuatan lain melawan upaya ini. Ketidaksenangan publik di Senat meningkat atas bantuan kepada Indonesia sementara Partai Komunis di Indonesia tetap kuat. Kennedy berkeras. Ia menyetujui paket bantuan khusus pada tanggap 19 November 1963. Tiga hari kemudian, Sukarno kehilangan sekutu terbaiknya di barat. Tidak lama kemudian, ia juga kehilangan paket bantuannya.

Sukarno sangat terguncang mendengar berita kematian Kennedy. Bobby mengadakan perjalanan yang semula akan dilakukan President Kennedy pada bulan Januari 1964. Cindy Adams bertanya kepada Sukarno bagai mana pendapatnya tentang Bobby, dan mendapatkan jawaban lebih dari yang ditanyakan:

Wajah Sukarno menyala. “Bob sangat hangat. Ia seperti abangnya. Saya suka abangnya. Ia memahami saya. Saya merancang dan membangun paviliun khusus di Istana untuk John F. Kennedy, yang telah berjanji akan datang ke sini dan menjadi Presiden AS pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke negara ini.” Ia terdiam. “Sekarang ia tidak akan pernah datang.”

Sukarno berkeringat banyak. Berulang kali ia menyapu alis dan dadanya. “Katakan pada saya, kenapa mereka membunuh Kennedy?”

Sukarno mencatat dengan ironi bahwa pada hari Kennedy terbunuh, Kepala Pasukan Pengawalnya berada di Washington untuk mempelajari bagaimana melindungi presiden. Memandang ke masa depan, Sukarno tidak optimistik:

Saya tahu Johnson … saya jumpa dia ketika saya bersama Presiden Kennedy di Washington. Namun saya tidak tahu apakah ia sehangat John. Saya tidak tahu apakah ia akan menyukai Sukarno seperti John Kennedy, sahabat saya.

LBJ dan Indonesia

Sebagaimana yang dicatat para penulis lainnya, kebijakan luar negeri berubah dengan cepat setelah kematian Kennedy. Donald Gibson mengatakan dalam bukunya Battling Wall Street, “Pada bidang politik luar negeri, perubahan datang dengan cepat dan dramatis.” Gibson mencatat ada lima perubahan jangka pendek dan beberapa perubahan jangka panjang yang berlaku setelah kematian Kennedy. Salah satu perubahan jangka pendek adalah pembatalan segera paket bantuan kepada Indonesia yang telah disetujui Kennedy. Hilsman juga menyebutkan hal ini:

Salah satu lembaran kertas pertama yang ada di meja Presiden Johnson adalah keputusan presiden …. Presiden harus mengesahkan bahwa bantuan ekonomi [kepada Indonesia] adalah penting bagi kepentingan nasional. Karena semua orang tahu bahwa Presiden Kennedy akan menandatangani keputusan itu secara rutin, kami semua kaget ketika Presiden Johnson menolak menandatanganinya.

Ada orang di Freeport yang sangat senang dengan keputusan Johnson ini sehingga ia menyokong kampanye pemilihan presiden tahun 1964: Augustus C. “Gus” Long.

Long telah lama menjadi Dirut di Texas Company (Texaco). Pada tahun 1964, ia dan sekelompok konservatif lainnya, umumnya mogul bisnis Republikan, bergabung untuk menyokong Johnson menghadapi Goldwater. Kelompok ini, yang menyebut dirinya Komite Independen Nasional untuk Johnson (National Independent Committee for Johnson), terdiri dari orang-orang seperti Thomas Lamont, Edgar Kaiser dari Kaiser Aluminum, Robert Lehman dari Lehman Brothers, Thomas Cabot dari Cabot Corporation of Boston, dan banyak lagi tokoh-tokoh dunia usaha lainnya.

Long punya dua kaki di keributan Indonesia ini – satu kaki untuk Freeport dan satu lagi untuk Texaco. Pada tahun 1961, Caltex yang dimiliki bersama oleh Standard Oil of California (Socal) dan Texas Company (Texaco) – merupakan salah satu dari tiga perusahaan minyak besar di Indonesia yang dipaksa menjalankan usahanya di bawah kontrak baru dengan pemerintahan Sukarno. Di bawah ketentuan kontrak baru, 60% dari semua keuntungan harus diberikan kepada pemerintah Indonesia. Jadi dia punya dua alasan untuk khawatir dengan adanya dukungan Kennedy terhadap nasionalisme model Sukarno, yang mengancam kepentingan kedua perusahaan tersebut yang sahamnya ia banyak miliki.

Pada bagian I, kami menyebutkan bahwa Long telah melakukan “pekerjaan sukarela yang luar biasa” di RS Presbyterian di New York. RS ini menurut seorang mantan pegawai perusahaan Humas mereka , the Mullen Company, merupakan “persemaian kegiatan CIA”. Sekarang kami tambahkan bahwa be Long terpilih sebagai Direktur Utama RS Presbyterian selama dua tahun -1961 dan 1962. Pada tahun 1964, Long pensiun dari jabatannya sebagai Dirut Texaco. Ia kemudian menjadi Dirut kembali pada tahun 1970. Apakah kegiatannya diantara tahun-tahun tersebut?

Pada bulan Maret 1965, Long terpilih sebagai direktur Chemical Bank – perusahaan di bawah kendali Rockefeller.

Pada bulan Augustus 1965, Long diangkat pada Dewan Penasehat Intelijen Luar Negeri Kepresidenan. Pada jabatan ini, ia bisa menyetujui atau mengusulkan kegiatan operasi rahasia. Pada bulan Oktober 1965, kegiatan rahasia mengunci nasib Sukarno.

1965: Tahun Vivere Pericoloso (Hidup di Tengah Bahaya)

Setelah kematian Kennedy, Sukarno semakain memusuhi Barat. Inggris sibuk membentuk negara baru dari mantan mitra dagang Indonesia, Malaya dan Singapura, yang dinamakan Malaysia. Karena wilayah tersebut mencakup teritori tempat CIA melancarkan kegiatan-kegiatannya pada tahun 1958, Sukarno mengkhawatirkan akan adanya kekang yang semakin ketat. Pada tanggal 1 Januari 1965, Sukarno mengancam keluar dari PBB jika Malaysia menjadi anggota. Malaysia menjadi anggota PBB dan Indonesia keluar keanggotaan, menjadikan Indonesia negara pertama yang keluar dari PBB. Sebagai reaksi atas tekanan AS agar Sukarno mendukung Malaysia, Sukarno berteriak, “to hell with your aid.” Sukarno mengerahkan pasukan ke perbatasan Malaysia. Malaysia, takut diserang, meminta dukungan PBB. Menjelang Februari, Sukarno membaca tanda-tanda perubahan:

JAKARTA, Indonesia, 23 Feb (UPI) – Presiden Sukarno hari ini menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat lagi memberikan kemerdekaan pers. Presiden memerintahkan penutupan surat kabar anti-komunis ….

“Saya memperoleh informasi bahwa CIA menggunakan Badan Pendukung Sukarnoisme untuk membunuh Sukarnoisme dan Sukarno, ” katanya. “Itulah alasan saya menutupnya.” (New York Times, 2/24/65)

Negara kacau. Demonstrasi anti-Amerika banyak terjadi. Indonesia keluar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Pers melaporkan bahwa Sukarno bergerak mendekati China dan Soviet. Sukarno mengancam akan menasionalisasi asset-aset AS yang tersisa, setelah sebelumnya mengambil alih, antara lain, salah satu perusahaan Amerika terbesar di Indonesia, Goodyear Tire and Rubber Company. Dan kemudian dalam gerakan yang tidak diduga, Singapura melepaskan diri dari Malaysia sehingga memperlemah negara tetangga Indonesia yang baru dibentuk tersebut.

Dengan terancamnya kepentingan uang Amerika, semua bantuan asing dihentikan, tidak ada daya tawar ke Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia, dan Gus Long pada Badan Penasehat Intelijen Luar Negeri Kepresiden, hanya soal waktu, dan tidak akan lama lagi.

1 Oktober 1965: Kudeta atau Kontra-Kudeta?

INDONESIA MENGATAKAN PLOT MENUMBANGKAN SUKARNO DIGAGALKAN OLEH KEPALA ANGKATAN DARAT;

PEREBUTAN KEKUASAN MASIH BERLANGSUNG

KUALA LUMPUR, Malaysia. 1 Oktober – Upaya menjatuhkan Presiden Sukarno digagalkan malam tadi oleh unit-unit angkatan darat yang loyal kepada Jenderal Abdul Haris Nasution, Radio Indonesia mengumumkan . …

Di Washington, seorang juru bicara Deplu mengatakan Jum’at bahwa situasi di Indonesia “sangat membingungkan”. Robert J. McCloskey menyampaikan pada konferensi pers bahwa Deplu memperoleh laporan dari Kedubes AS di Jakarta, namun “pada saat ini kami belum bisa memberikan evaluasi, penjelasan atau komentar.” Kemari sore, kelompok misterius yang menyebut diri Gerakan 30 September menguasai Jakarta. Kolonel Untung, yang mengumumkan lewat radio bahwa ia pimpinan gerakan tersebut, mengatakan kelompok tersebut telah merebut kendali atas pemerintahan untuk mencegah kudeta “kontra-revolusi” oleh Dewan Jenderal (New York Times, 2-3/10/65, Edisi Internasional)

Dalam suatu gerakan yang aneh dan kacau, sekelompok pimpinan militer muda membunuh sekelompok pimpinan yang lebih senior yang menurut mereka akan melaksanakan kudeta terhadap Sukarno dengan bantuan CIA. Namun apa yang terjadi setelahnya membawa Indonesia pada salah satu mimpi buruk paling berdarah yang pernah disaksikan dunia. Yang aslinya kontra-kudeta ini kemudian dicap sebagai kudeta, dan dicat merah seterang mungkin. Kemudian, dengan dalih kemarahan karena kekuasaan Sukarno terancam, Nasution bergabung dengan Jenderal Suharto untuk menumpas “para pemberontak.” Yang semula untuk melindungi kekuasaan Sukarno, berakhir dengan pencopotan kekuasaan Sukarno sepenuhnya. Akibatnya terlalu mengerikan untuk dijelaskan dalam beberapa patah kata. Jumlah korban beragam, namun konsensus menyebutkan angkanya antara 200.000 sampai 500.000 terbunuh setelah “kontra-kudeta” ini. Siapa saja yang ada kaitan dengan PKI menjadi target pembunuhan. Bahkan majalah Time memberikan contoh gambaran yang akurat mengenai apa yang terjadi:

Berdasarkan cerita yang dibawa keluar Indonesia oleh diplomat barat dan pelancong independen, komunis, simpatisan merah, dan keluarga mereka dibantai dalam jumlah ribuan. Unit-unit AD di pedalaman dilaporkan telah mengeksekusi ribuan komunis setelah interogasi di penjara-penjara yang terpencil … Bersenjata pedang berdaun lebar yang disebut parang, gerombolan muslim malam-malam masuk ke rumah orang-orang komunis, membunuh semua anggota keluarga, dan mengubur mayatnya di kuburan yang dangkal … Kampanye pembunuhan ini menjadi sangat memalukan di beberapa bagian pedesaan Jawa Timur di mana gerombolan muslim memancang kepala korban dan mengaraknya keliling kampung.

Pembantaian ini sangat banyaknya sehingga pembuangan mayat menjadi masalah sanitasi berat di Jawa Timur dan Sumatera Utara, di mana udara yang lembap membawa bau daging busuk. Pelancong dari daerah tersebut menceritakan parit yang penuh dengan mayat; transportasi sungai di beberapa tempat terhambat. Di kemudian hari, sejarah secara ringkas menggambarkan kejadian tersebut seperti ini: “Kudeta Komunis yang gagal yang membawa pada pengambilalihan anti-komunis oleh militer di bawah pimpinan Jenderal Suharto.” (Sumber: The Concise Columbia Encyclopedia). Namun kebenarannya jauh lebih kompleks. Indikasi yang meyakinkan dapat dibaca pada bagian di bawah ini, yang dikutip dalam artikel yang luar biasa karya Peter Dale Scott yang diterbitkan dalam jurnal Inggris Lobster (Musim Gugur, 1990). Scott mengutip seorang penulis yang mengutip seorang peneliti yang, setelah diberi akses kepada file Kemenlu di Pakistan, menemukan surat dari mantan Dubes yang melaporkan percakapan dengan agen intelijen Belanda , yang mengatakan, menurut peneliti tersebut,

“Indonesia akan jatuh ke pangkuan barat seperti apel busuk. “Badan-badan intelijen barat, katanya, akan mengatur suatu “kudeta komunis yang prematur … [yang akan] gagal, sehingga memberikan kesempatan yang sah dan dinantikan oleh AD untuk menumpas kaum komunis dan menjadikan Sukarno sebagai tawanan atas niat baik AD.” Laporan Dubes tertanggal 4 Desember 1964.

Selanjutnya dalam artikel ini, Scott mengutip dari buku The CIA File:

“Setahu saya,” kata salah seorang mantan agen intelijen pada saat peristiwa itu terjadi, “adalah bahwa CIA menurunkan beberapa orang pilihannya dan kegiatan sukses mencapai sasarannya dan sangat menguntungkan, sejauh menyangkut kepentingan kami .”

Ralph McGehee, veteran CIA selama 25 tahun, juga menyiratkan CIA dalam sebuah artikel, yang sampai sekarang masih disensor sebagian oleh CIA, yang diterbitkan pada The Nation (11 April 1981):

Untuk menyembunyikan perannya dalam pembantaian orang-orang yang tidak bersalah, CIA pada tahun 1968 meramu cerita palsu mengenai apa yang terjadi (diterbitkan kemudian oleh CIA dalam sebuah buku, Indonesia-1965: Kudeta Yang Makan Tuan [Indonesia-1965: The Coup That Backfire]. Buku ini merupakan satu-satunya buku politik Indonesia yang diterbitkan CIA kepada umum. Pada saat CIA menulis buku tersebut, CIA juga menulis kajian rahasia mengenai apa yang sebenarnya terjadi [satu kalimat dihapus.] CIA sangat bangga dengan keberhasilan [satu kata dihapus] dan menyarankannya sebagai contoh untuk operasi [setengah kalimat dihilangkan].

Freeport Setelah Sukarno

Menurut Forbes Wilson, Freeport sebenarnya sudah tidak berharap dapat mengembangkan harta temuannya di Irian barat. Namun sementara pers di luar AS masih meraba-raba informasi yang simpang siur tentang siapa yang sebenarnya berkuasa, Freeport tampaknya memiliki jalur dalam. Dalam esai yang disebutkan sebelumnya, Scott mengutip kawat (delegasi AS di PBB) yang menyatakan bahwa Freeport Sulphur telah mencapai “pengaturan” pendahuluan dengan para pejabat Indonesia mengenai Ertsberg pada bulan April 1965, sebelum ada pernyataan resmi yang memberikan harapan.

Secara resmi, Freeport tidak punya rencana demikian sampai peristiwa Oktober 1965. Namun, berita resmi ini pun tampak ganjil bagi Wilson. Pada awal November, hanya satu bulan setelah peristiwa Oktober, Dirut Freeport yang sudah lama menjabat, Langbourne Williams, mendatangi Direktur Wilson di rumahnya, menanyakan apakah sudah waktunya untuk memulai proyek di Irian Barat. Reaksi Wilson menarik:

Saya sangat kaget sehingga tidak tahu harus bicara apa.

Bagaimana Williams bisa tahu begitu cepat bahwa rezim baru akan berkuasa? Sukarno masih presiden, dan secara resmi akan tetap presiden sampai 1967. Hanya orang dalam yang mengetahui dari awal bahwa Sukarno menghitung hari dan kekuatannya sudah lemah. Wilson menjelaskan bahwa Williams memperoleh “informasi pribadi yang membesarkan hati ” dari “dua eksekutif Texaco.” Perusahaan Long berhasil menjalin hubungan yang erat dengan pejabat tinggi pada rezim Sukarno, Julius Tahija. Tahija yang menjembatani pertemuan antara Freeport dan Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan dan Perminyakan. Majalah Fortune menulis tentang Sutowo sebagai berikut (Juli 1973):

Sebagai Direktur Utama Pertamina [BUMN migas], Letnan Jenderal Ibnu Sutowo menerima gaji bulanan hanya US$ 250, namun ia hidup layaknya seorang pangeran. Ia bergerak di Jakarta dengan Rolls-Royce Silver Cloud milik pribadinya. Ia membangun perumahan keluarga yang terdiri dari beberapa rumah besar, sedemikian luasnya hingga para tamu pada pesta pernikahan putrinya hanya dapat mengikuti upacara pernikahan melalui CCTV.

… Garis pemisah antara kegiatan umum dan pribadi Sutowo tampak kabur untuk ukuran barat. Restoran Ramayana di New York [di Rockefeller Center, catatan penulis], misalnya dimodali oleh beberapa eksekutif perusahaan minyak AS, yang menghimpun $500,000 untuk membiayai jenis usaha yang dikenal berisiko tinggi. Patut diduga bahwa para pemodal ini ingin paling tidak sebagiannya untuk dekat dengan sang jenderal.

Namun di balik penghargaan yang tidak tulus ini, ada hal lain yang diungkapkan:

Perusahaan minyak Sutowo yang masih kecil memainkan peran penting dalam memodali operasi-operasi penting [selama peristiwa-peristiwa Oktober 1965.]

Dengan banyaknya bukti bahwa CIA terlibat dalam operasi ini, sama mungkinnya Sutowo juga bertindak sebagai penghubung untuk dana CIA. Setelah Sukarno jatuh dari kursi kepresidenan, Sutowo menyusun persetujuan baru yang mengizinkan perusahaan minyak mendapatkan persentase keuntungan yang lebih besar. Dalam artikel yang berjudul “Oil and Nationalism Mix Beautifully in Indonesia” (Juli, 1973), Fortune menyebut kesepakatan pasca-Sukarno “luar biasa menguntungkan bagi perusahaan minyak.”

Pada tahun 1967, ketika UU Penanaman Modal Asing disahkan, kontrak Freeport merupakan yang pertama ditandatangani. Dengan tidak adanya lagi Kennedy, Sukarno dan dukungan berkelanjutan terhadap nasionalisme Indonesia, Freeport mulai beroperasi.

Pada tahun 1969, penentuan pendapat rakyat yang dimandatkan kesepakatan PBB atas bantuan Kennedy mengenai kemerdekaan Irian Barat tiba waktu pelaksanaannya. Di bawah intimidasi berat dan kehadiran militer, Irian “memilih” untuk tetap menjadi bagian Indonesia. Freeport bersih.

Koneksi Bechtel

Gus Long sering makan malam bersama Steve Bechtel, Sr. Bechtel bersama dengan Direktur CIA John McCone adalah pemilik perusahaan Bechtel-McCone di Los Angeles pada tahun 30-an. McCone dan Bechtel, Sr. mendapat kekayaan yang besar dari PD II, berbagai hasil, dan tetap bekerja sama. Penulis Laton McCartney dalam bukunya Friends in High Places: The Bechtel Story, menulis:

[P]ada tahun 1964 dan 1965, Direktur CIA John McCone dan Dubes AS untuk Indonesia Howard Jones memberikan briefing kepada Steve Bechtel Sr. mengenai memburuknya situasi di Indonesia. Bechtel, Socal, Texaco … memiliki banyak kepentingan bisnis di bagian dunia tersebut dan khawatir karena Presiden Indonesia Sukarno menasionalisasi kepentingan-kepentingan usaha AS di sana …. Pada bulan Oktober 1965, dalam apa yang dituduhkan banyak alumni CIA sebagai kudeta yang didukung CIA, Sukarno disingkirkan dan digantikan oleh Presiden Suharto, yang terbukti lebih luwes terhadap kepentingan usaha AS dibanding pendahulunya.

Bechtel tidak asing lagi bagi CIA. Bechtel Sr. merupakan anggota pendiri Asia Foundation, yang merupakan organisasi penghubung CIA, sejak pembentukannya sebagai anak emas Allen Dulles. Mantan Direktur CIA Richard Helms sendiri bergabung dengan Bechtel, sebagai “konsultan internasional ” pada tahun 1978. Menurut seorang mantan eksekutifnya, Bechtel:

penuh dengan orang CIA … CIA tidak perlu minta agen-agennya ditempatkan di sana …. Bechtel dengan suka cita mengajak mereka dan memberikan bantuan apa saja yang diperlukan.

Gus Long, “kawan terbaik dan terlama Bechtel Sr di industri minyak” menghadapi masalah. Proyek Freeport lebih sulit daripada yang diperkirakan sebelumnya dan Freeport memerlukan bantuan luar. Jalur yang bergunung-gunung menuju “gunung tembaga” hampir tidak memungkinkan ekstrasi. Freeport menyewa Bechtel untuk membantu membangun infrastruktur agar impian mereka menjadi kenyataan.

Bechtel datang dengan tambahan-tambahan. Freeport memerlukan tambahan pendanaan untuk proyek mereka yang mahal di Indonesia ini. Bechtel Sr diangkat sebagai komisi penasihat Bank Ekspor Impor (Exim) setelah lama melobi Direktur Utama Exim Bank Henry Kearns. Freeport tidak puas dengan lambatnya kemajuan dan mahalnya biaya operasi Bechtel. Forbes Wilson mengancam akan memberhentikan Bechtel dari proyek. Bechtel Sr. cepat bereaksi dengan mengatakan proyek tersebut merupakan prioritas utama Bechtel. Ia juga menjamin Freeport akan mendapatkan pinjaman US$ 20 juta dari Bank Exim. Ketika insinyur Bank Exim menilai proyek Freeport tidak menguntungkan, Bechtel Sr menelepon Kearns, dan pinjaman dikucurkan walaupun ditentang insinyur bank. Tiga tahun kemudian, Kearns mengundurkan diri dari bank tersebut ketika terungkap bahwa bank mengucurkan kredit yang besar untuk beberapa proyek yang dimodali Kearns secara pribadi. Walaupun Senator Proxmire menyebutnya “benturan kepentingan terburuk” yang disaksikannya selama tujuh belas tahun di Senat, Departemen Kehakiman menolak untuk mengusutnya. Proxmire mengatakan:

Bagi jutaan warga negara AS tampak ada standar ganda dalam hukum, yang pertama untuk warga negara biasa dan satu lagi untuk orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan dan mendapatkan keuntungan pribadi ribuan dolar dari pekerjaan resmi mereka.

Bechtel menyanggah tuduhan dari mantan pegawainya bahwa Bechtel menggelontorkan lebih dari US$3 juta dalam bentuk tunai ke seluruh Indonesia pada awal tahun 70-an.

Hidup Tidak Bahagia Selamanya

Tragedi pembunuhan Kennedy berada pada warisan yang ditinggalkan setelah kematiannya. Tanpa dukungan Kennedy, langkah bayi Indonesia menuju kemerdekaan ekonomi yang sejati terhempas. Sukarno, walaupun bukan orang bersih dengan banyaknya permasalahan dirinya, mencoba memastikan bahwa kesepakatan bisnis dengan pihak asing memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia. Suharto, sebaliknya, mengizinkan pihak asing menjarah dan merampok Indonesia untuk keuntungan pribadi, dengan mengorbankan nyawa dan sumber daya rakyat Indonesia yang berharga dan tak tergantikan. Cindy Adams menulis buku tentang pengalamannya dengan Sukarno, berjudul My Friend the Dictator. Bila Sukarno seorang diktator, lantas istilah apa yang pantas digunakan untuk Suharto?

Tambang Grasberg milik Freeport di Indonesia merupakan salah satu cadangan tembaga dan emas terbesar di dunia. Namun perusahaan yang berpusat di Amerika memiliki 82% sahamnya, sementara pemerintah Indonesia dan sebuah perusahaan swasta berbagi sisanya.

Berapa besar pengaruh yang dimiliki Freeport di Indonesia? Apakah Freeport berani bilang Freeport benar-benar memperhatikan kepentingan Indonesia?

Kissinger dand Timor Timur

Pada tahun 1975, tambang Freeport memasuki fase produksi dan memberikan keuntungan yang sangat besar. Direktur Freeport di masa mendatang dan pelobi Henry Kissinger serta Presiden dan mantan anggota Komisi Warren Gerald Ford terbang meninggalkan Jakarta setelah memberikan kepada pemerintah Indonesia di bawah Suharto apa yang kemudian digambarkan para pejabat Deplu AS sebagai “kedipan besar.” Suharto menggunakan militer Indonesia untuk merebut wilayah Portugis di Timor Timur, yang diikuti pembantaian massal yang menandingi banjir darah 1965.

Dalam kata-kata mantan perwira operasi CIA yang ditugaskan di Jakarta pada waktu itu, C. Philip Liechty:

Suharto diberi lampu hijau [oleh AS] untuk bertindak sebagaimana yang kemudian dilakukannya. Terjadi pembahasan di kedutaan dan komunikasi dengan Deplu AS tentang masalah-masalah yang akan muncul bagi kami bila publik dan Kongres mengetahui tingkat dan jenis bantuan militer yang diberikan kepada Indonesia pada waktu itu …. Tanpa bantuan militer logistik AS yang besar-besaran dan berkelanjutan, Indonesia tidak akan bisa menjalankan operasi militernya.

Pada tahun 1980, Freeport melebur dengan McMoRan – perusahaan eksplorasi dan pengembangan minyak yang dipimpin oleh James “Jim Bob” Moffett. Kedua perusahaan menjadi satu, dan Moffett (“Mo” pada McMoRan) kemudian menjadi Direktur Utama Freeport McMoRan.

Kawan-kawan Yang Berpengaruh

Pada tahun 1995, Freeport McMoRan berhasil melepaskan anak perusahaan Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. menjadi perusahaan terpisah. The Overseas Private Investment Corporation (OPIC) menyurati Freeport McMoRan Copper and Gold bahwa mereka berencana membatalkan asuransi investasi mereka atas dasar catatan lingkungan yang buruk di proyek Irian, menyatakan Freeport telah “menciptakan risiko lingkungan, kesehatan dan keselamatan lingkungan yang tidak dapat diterima atau berbahaya di Irian Jaya.”

Freeport tidak berdiam diri atas pembatalan ini. Kissinger menjalankan upaya lobby besar (dengan upah setahun $400,000), menemui pejabat-pejabat Kemenlu AS dan para senator di Capitol Hill. Sumber-sumber yang dekat dengan persoalan ini, menurut Robert Bryce dalam terbitan Texas Observer belum lama ini, mengatakan bahwa Freeport mempekerjakan mantan direktur CIA James Woolsey untuk melawan OPIC.

Freeport, sekarang bermarkas di New Orleans, berhasil membina hubungan dengan orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh. Pada tahun 1993, kepala lobby pro-Suharto di kongres adalah Senator dari Louisiana, Bennett Johnson. Anggota DPR Robert Livingston, dari Louisiana, berinvestasi di Freeport Copper and Gold pada saat DPR membahas dan melakukan pemungutan suara atas UU Eksplorasi dan Pengembangan Mineral (H.R. 322-the Mineral Exploration and Development Act). Dan ketika Jeffery Shafer, salah seorang direktur OPIC, dicalonkan sebagai Wakil Menteri Urusan Negara, politikus Louisiana lain, kali ini Senator John Breaux, menggalang suara untuk merintangi pengangkatannya sebelum Shafer memberikan penjelasan mengenai pembatalan asuransi Freeport oleh OPIC. Jim Bob Moffett, pimpinan Freeport McMoRan, terdaftar pada survey daring Mother Jones “MoJo Wire Coin-Op Congress” mengenai 400 orang teratas yang paling banyak memberikan sumbangan kampanye.

Tindakan Freeport di luar negeri bukan satu-satunya yang layak dilacak. Di Louisiana sendiri, Freeport dan tiga perusahaan lainnya (dua di antaranya kemudian diakuisisi Freeport) mengajukan permohonan pembebasan khusus dari kewajiban UU Air Bersih agar dapat membuang 25 miliar pon limbah beracun ke sungai Mississippi . Warga unjuk rasa dan permohonan Freeport ditolak. Freeport kemudian melakukan lobby untuk mengurangi pembatasan UU Air Bersih.

Warga Austin, Texas, berjuang menggagalkan rencana Freeport membangun proyek real estate yang akan mencemari Barton Springs, taman air yang popular di sana.

Menurut artikel di The Nation (31 Juli – 7 Agustus 1995), Freeport merupakan bagian Koalisi Lahan Basah Nasional (National Wetlands Coalition), kelompok yang menyusun sebagai besar naskah RUU yang dirancang untuk menghapuskan pengawasan EPA. atas wilayah lahan basah, dan dengan demikian membebaskan eksploitasi lahan basah. Koalisi yang sama juga telah melobi untuk melemahkan UU Satwa Langka. The Nation mengungkapkan bahwa komisi tindakan politik Freeport sejak 1983 membayar anggota Kongres lebih dari US$730.000.

Skandal di Universitas Texas

Rekam jejak Freeport ini menimbulkan kegaduhan di University of Texas, Austin. Jurusan Geologi universitas tersebut , yang melakukan riset di bawah kontrak untuk Freeport, mendapat US$ 2 juta dari Jim Bob Moffett untuk pembangunan gedung baru. Dekan Fakultas William Cunningham, ingin menamai gedung baru dengan nama sahabat dan rekan kerjanya Moffett (Cunningham juga seorang Direktur Freeport). Banyak pihak di kampus berunjuk rasa atas pembangunan gedung ini. Profesor antropologi Stephen Feld mengundurkan diri dari jabatannya karena persoalan ini. Ia mengatakan Universitas Texas “tidak lagi merupakan tempat kerja yang secara moral dapat diterima.” Unjuk rasa atas benturan kepentingan Cunningham (bekerja untuk Universitas Texas dan Freeport) menyebabkan Cunningham mengundurkan diri bulan Desember. Ia mengundurkan diri sehari setelah Freeport mengancam akan menggugat tiga professor di Universitas Texas yang paling keras melancarkan unjuk rasa.

Di Tepi Jurang

Sementara kemenangan moral dirayakan di Texas, teror yang nyata berlanjut di fasilitas produksi Freeport di Indonesia.

Pada bulan Maret 1996, persis pada waktu penerbitan terakhir kami turun cetak, kerusuhan pecah di fasilitas produksi Freeport di Irian Jaya (nama Irian Barat sekarang). Ribuan orang turun ke jalanan di sekitar fasilitas produksi Freeport, yang pada bulan Desember sebelumnya pihak militer menahan dan menyiksa di dalam kontainer tambang Freeport orang-orang setempat yang berunjuk rasa di wilayah tersebut. Unjuk rasa bersumberkan pada hasrat merdeka orang Papua, suku Amungme, dan banyak penduduk asli Irian, yang bukan Belanda dan juga bukan Indonesia sepenuhnya.

Pada saat artikel ini akan turun cetak, sumber-sumber Indonesia melaporkan bahwa pihak militer telah mengambil alih banyak sekali pos keamanan Freeport di sekitar tambang. “Latihan Militer” mengintimidasi orang-orang yang pada bulan Maret melakukan kerusuhan di Freeport, yang menyebabkan fasilitas produksi tutup selama dua hari dan menimbulkan kerugian jutaan dolar. Walaupun tidak diberlakukan jam malam, orang-orang melaporkan takut keluar malam.

Suku asli Amungme, orang-orang Papua, dan yang lainnya masih berharap memperoleh kemerdekaan dari yang dinilainya sebagai bentuk baru penjajahan: ketundukan kepada kepentingan Freeport. Menurut artikel New York Times (4/4/96), Freeport merupakan investor tunggal terbesar di Indonesia.

Dengan dukungan Kennedy, Indonesia berkesempatan meraih kemerdekaan ekonomi yang sejati. Penduduk Irian dijanjikan referendum yang sesungguhnya untuk menentukan pemerintahannya sendiri. Namun ketika Kennedy terbunuh, kediktatoran militer yang didudukkan dan dibayar agar kepentingan perusahaan seperti Freeport diutamakan di atas tuntutan suku asli yang sumber daya alamnya masih terus dijarah.

Kadang kala, yang kita tidak pahami mengenai berita hari ini adalah yang tidak kita ketahui tentang pembunuhan Kennedy.


Komentar Anda?