Tenggelamnya KRI Rencong-622, DPR: TNI AL Agar Bentuk Tim Investigasi

0
420

INAPOS, BALI — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komisi I DPR meminta TNI AL untuk segera membentuk Tim Investigasi terhadap kecelakaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang terjadi, agar dapat dilakukan penyelidikan terhadap penyebab terjadinya peristiwa tesebut secara rinci, mengingat alutsista tersebut merupakan sarana dan prasarana yang penting bagi TNI.

Respon  Ketua  DPR ini terkait dengan terbakar dan tenggelamnya Kapal Perang TNI AL KRI Rencong-622 ketika sedang melaksanakan Operasi BKO Gugus Keamanan Laut (Guskamla) III di sekitar perairan Sorong, Papua Barat, Selasa (11/9).

Bamsoet, panggilan akrabnya; mendorong Komisi I DPR meminta Kepala Staff TNI AL  melalui  Mabes TNI, untuk memberikan penjelasan atas peristiwa tersebut, seperti ketika Mabes TNI memberikan penjelasan dengan baik saat tenggelamnya dua alutsista TNI yakni Kapal Motor Cepat (KMC) AD 16-05 milik Kodam Jaya di Kepulauan Seribu, dan kendaraan lapis baja (tank) M113 milik TNI AD di Sungai Bogowonto beberapa waktu lalu.

Ketua DPR juga mendorong Komisi I DPR meminta Panglima TNI untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan berkala, seperti melakukan pengecekan dan peremajaan terhadap seluruh alutsista TNI yang ada, terutama dari sisi keamanan, kelayakan sarana dan prasarana, guna mencegah peristiwa serupa terulang kembali.

Sel Tahanan Siswa SMK di Batam

Terkait dengan laporan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta di Batam yang mempunyai sel tahanan untuk mendisiplinkan siswa, Ketua DPR mendorong Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memanggil pihak sekolah untuk meminta penjelasan mengenai fungsi dari ruangan yang mirip sel tahanan sebagai tempat untuk mendisiplinkan siswa tersebut.

Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud meminta pertanggungjawaban pengelola sekolah, jika ada orang tua siswa yang merasa dirugikan, mengingat penerapan disiplin di sekolah tidak harus melalui penyekapan terhadap siswa dan hal tersebut tidak sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku.

Bambang Soesatyo juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif mengawasi dan melaporkan, apabila menemukan sekolah yang melanggar aturan dalam dunia pendidikan. (HS)