Temuan BPK RI, Kelebihan Bayar di Disdamkar dan Bansos Dipakai Raftting

0
536

KOTA CIREBON,- Kota Cirebon yang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dua tahun berturut-turut, ternyata ada kelebihan bayar dan penyalahgunaan anggaran serta menghilangnya aset atau tidak ditemukan aset tersebut sebesar lima belas miliyar rupiah.

Dalam hasil temuannya BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menemukan fakta mengagetkan dibeberapa dinas. Antaranya Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar), Dinas PUPESDM (DPUPESDM) dan Badan Keuangan Daerah (BKD).

BPK RI menyatakan dalam temuannya Diadamkar, bahwa proyek pengadaan Sepatu Boot (Fire Boot) di Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (KPBDPK) atau Damkar Kota Cirebon pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2016 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan Arman Syifa SST, M.Acc., Ak., CA.

Hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa pengadaan sepatu boot tersebut sebanyak 26 buah dengan harga satuan sebesar Rp 7.475.000. Selain itu, Damkar juga membeli fire boot lainnya sebanyak 105 pasang dengan harga Rp 2.090.000. Hasil pemeriksaan lapangan tanggal 19 April 2017, diketahui bahwa jenis dan spesifikasi sepatu boot fire yang diadakan oleh CV C dan CV BIJ adalah sama.

“Apabila diperbandingkan dengan hasil pengadaan secara lelang atas item sepatu boot tersebut lebih mahal sebesar Rp 5.385.000/pasang (7.475.000 – 2.090.000). Sehingga terdapat kemahalan harga pada kegiatan pengadaan sepatu boot damkar yang dilaksanakan oleh CV C sebesar Rp 140.010.000 (26 x 5.385.000),” tulis BPK.

Lebih lanjut, BPK RI menyampaikan bahwa pengadaan secara lelang yang terdiri atas 105 baju tahan panas termasuk sepatu boot telah dibagikan kepada petugas pemadam kebakaran.

“Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 800/359/KPBDKP/2016 tanggal 20 Mei 2016, hal tersebut menunjukkan bahwa pengadaan sepatu boot 26 pasang tersebut tidak dimanfaatkan,” papar BPK RI masih dalam LHP tersebut.

Menurut BPK RI, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah.

Dalam LHP BPK RI tersebut, selain Dinas Damkar disebutkan pula bahwa anggaran bantuan sosial (Bansos) kepada PNPM-Mandiri Perkotaan sebesar Rp 183.420.050,00 digunakan untuk kegiatan studi banding dan kunjungan kerja.

“Pemkot Cirebon pada TA 2016 telah menganggarkan Belanja Bansos sebesar Rp 7.198.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.218.850.000,00 atau 86,39 % dari anggaran. Belanja Bansos tersebut salah satunya disalurkan kepada Satuan Kerja Program Nasional PNPM-Mandiri Perkotaan dengan leading sector berada pada DPUPESDM sebesar Rp 650.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 931/1006/LS/BNT/BUD/1.20.1.20.11/2016 tanggal 23 September 2016,” sebut BPK RI.

Masih lanjut BPK RI dalam temuannya, kegiatan studi banding dan kunjungan kerja ke Sukabumi sekaligus acara pisah sambut dan pelepasan Kepala DPUPESDM Kota Cirebon yang baru serta rafting di Sungai Citarik dengan menggunakan dana yang berasal dari Bansos sebesar Rp.183.420.050.00 tidak sesuai peruntukannya.

Pada pemeriksaan berikutnya dan mejadi temuan adalah aset, suatu barang milik Kota Cirebon senilai Rp. 15.033.615.173.00 dinyatakan hilang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Baca : http://inapos.com/rp-15-miliyar-aset-kota-cirebon-ta-2015-hilang/

Pihak Disdamkar Kota Cirebon pun ketika ingin dimintai keterangannya, belum bisa ditemui. Walau media ini mendatangi kantor Disdamkar dua kali dan meninggalkan nomor telepon, tetap Kepala Dinas maupun Sekeretaris dinas tidak ada ditempat.

“Kemarin sudah kami sampaikan ke Bapak, tentang kedatangan wartawan,” jelas staffnya beberapa minggu lalu.

Mananggapi temuan BPK RI tersebut, Sailan selaku Ketua Umum Lembaga Analisis Masyarakat Madani Pemersatu (LAMMPU) menyampaikan bahwa SKPD-SKPD di Kota Cirebon perlu dilakukan pemeriksaan lebih dalam oleh lembaga penegak hukum setingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Cep’s/Pri/Had)