Tak Adanya Saksi yang Dihadirkan, Kuasa Hukum Penggugat : Mereka Tak Dapat Melakukan Perlawanan Hukum

0
115

BANDUNG.- Sidang lanjutan dugaan rekayasa buku nikah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon Fifi Sofiah di PTUN Bandung akan memasuki agenda kesimpulan.

Sidang yang digelar hari ini, Kamis (18/2/21) sesuai agenda masih memberikan kesempatan kepada Tergugat Intervensi II untuk menghadirkan saksi. Namun pihak Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan saksi.

Tim kuasa hukum Lawyer & Founder RAN LAW FIRM, Razman Arif Nasution melalui Andri Andrea mengatakan Tergugat Intervensi II, tidak dapat menghadirkan saksi yang diminta majelis hakim pada sidang lanjutan rekayasa buku nikah Fifi Sofiah. Hal ini menandakan tergugat intervensi II sudah tidak dapat melakukan perlawanan hukum.

“Artinya secara peradilan sudah beres, mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang menguatkan argumentasi mereka, ini seperti sudah tidak perlawanan lagi, tinggal minggu depan kesimpulan,” katanya Kamis (18/2/2021)

Pihaknya menduga, tergugat intervensi 2 tidak dapat menghadirkan saksi, lantaran saksi yang di hadirkan pihaknya sangat menguatkan posisinya karena sesuai fakta persidangan. Sementara, kesaksian tersebut tidak dapat di bantah sehingga pihak tergugat intervensi II tidak dapat menghadirkan saksi, sesuai jadwal sidang.

“Saksi dari pihak kita, membuat mereka tidak bisa beralibi lagi. Soalnya fakta persidangan terbukti, fakta dari pihak tergugat intervensi 2 banyak cacat formil seperti ada keterangan yang diduga palsu,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum tergugat 1 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Haedar Yamin Mustafa akan mengadakan diskusi terlebih dahulu dengan KUA Mundu, untuk membuat kesimpulan.

“Kita akan berdiskusi dengan tim kuasa hukum KUA untuk membuat kesimpulan dari keseluruhan rangkaian proses pengadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum tergugat intervensi II Yudia Alamsyah tetap dengan pendiriannya, untuk menolak gugatan. Pasalnya, pembatalan buku nikah ada di Pengadilan Agama.

“Jawaban kami selaku tergugat intervensi 2 untuk menolak gugatan, karena pembatalan buku nikah diatur UU perkawinan yaitu di Pengadilan Agama dan tetap untuk menolak gugatan,” pungkasnya.

Adapun sidang dilanjutkan pada Kamis tanggal (25/2/21) pekan depan dengan agenda kesimpulan. (Kris)