Surat Menaker Resahkan Buruh Jabar

0
255

INAPOS, KARAWANG,- Buruh Jawa Barat kembali resah dengan adanya surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: B-M/308/HI.01.00/X/2019 tertanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Surat yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia, dan surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 561/7575/HI & Jamsos tertanggal 6 Nopember 2019 tentang Penyampaian Upah Minimum yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Se Jawa Barat yang menyatakan bahwa, Gubernur tidak wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Ketua Umum DPW PPMI Provinsi Jawa Barat Lili Hambali didampingi oleh Ketua DPC PPMI Kab. Karawang  Ato menyatakan bahwa buruh sangat khawatir jika sampai tanggal 21 november 2019 Gubernur Jawa Barat tidak menetapkan UMK 2020 yang menjadi tanggungjawab pemerintah sebagai jaring pengaman bagi pekerja lajang nol tahun untuk melidungi pekerja/ buruh.

“Bahwa problematika kenaikan Upah setiap Tahun yang mengakibatkan terjadi disparitas upah di Jawa Barat akibat terbitnya PP78 Tahun 2015, seharusnya terkait kenaikan UMP/UMK/UMSK setiap Tahun diserahkan kepada Dewan Pengupahan dan semua pihak mendorong adanya dialog yang sehat dan Musyawarah dengan melibatkan semua stake holder yang ada sehingga dapat tercipta Hubungan Industrial Yang Harmonis .”

Lili mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang pengupahan sebagaimana di maksud ayat (2) diatas adalah antara lain kebijakan dalam penetapan upah minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 88 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Berdasarkan aturan yang ada, kami dari DPW PPMI JABAR berpendapat surat Menteri Ketenagakerjaan telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan cenderung mengarahkan Gubernur di seluruh Indonesia agar tidak menetapkan UMK dan surat Disnakertrans Provinsi Jawa Barat yang di tujukan kepada Disnaker Kabupaten/Kota di Jawa Barat cenderung mengarahkan agar Bupati/Walikota tidak merekomendasikan UMK tahun 2020 serta Pemerintah kabupaten/Kota diminta untuk melakukan langkah-langkah antisipasi dampak dari tidak di tetapkannya UMK tahun 2020,”

“Buruh meminta kepada Gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2020 sesuai dengan rekomendasi Pemerintah kabupaten/Kota di Jawa Barat dan kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota  dari unsur serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk mendorong dilakukannya rapat dewan pengupahan di wilayah masing-masing untuk membahas dan merekomendasikan UMK dan UMSK tahun 2020 kepada Gubernur Jawa Barat, selain itu perlu diwaspadai bahwa Tahun 2020 jangan sampai ada Upah Padat Karya yang nilainya di Bawah UMP/UMK/UMSK khususnya di sector Garmen dan TSK apabila Perusahaan keberatan dengan nilai kenaikan upah tahun 2020 maka dapat mengajukan penangguhan upah kepada Disnaker sesuai dengan aturan yang berlalu” tuturnya. (Cep’s)


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here