Spirit UU Penyiaran Harus Dikelola Dengan Baik

0
44

Jakarta.- Pasca Rakornas KPI Pusat pada tanggal 1-2 April tahun 2019, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Telah bersikap dan telah mengeluarkan rekomendasi bahwa program siaran ‘free to air’ gratis di Lembaga Penyiaran Berlangganan. Sikap resmi KPI ini ditandatangani ketua KPI Pusat dan Komisioner KPI Daerah di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, ternyata siaran free to air gratis menuai polemik. Menanggapi hal itu, Dosen Komunikasi Universitas Gajah Mada (UGM) Mufti Nurlatifah menyatakan free to air itu ada di Indonesia, pertama saya melihat itu sebagai dalam konteks spirit yang normatif itu bisa diapresiasi. Dalam bentuk perwujudan divertisy of content juga divertisy of ownership spirit dalam UU Penyiaran.

“Bisa jadi ini adalah upaya mewujudkan kebebasan informasi yang menjadi hak warga negara di seluruh Indonesia ketika kita bicara soal free to air, ada wilayah yang saya kira perlu menjadi konsen bersama berkaitan dengan kita tahu bahwa cukup banyak aktor yang ada di Indonesia yang sudah menyelenggarakan free to air sebelumnya, kemudian ada wilayah infrastruktur juga yang perlu dipertimbangkan untuk bagaimana kemudian ini dijalankan,” ucap Mufti saat dihubungi melalui selulernya, Senin (7/10/2019).

Dari hal tersebut, sambung Mufti, saya lebih mempertimbangkan ini baik atau buruk, yang perlu dipertimbangkan selanjutnya sebenarnya adalah bagaimana urusan tata kelolanya. Mengenai polemik antara KPI pusat dengan KPI di Jakarta yaitu berkaitan dengan spirit yang kemudian dikembalikan kepada undang-undang penyiaran, kita bicara soal diversitas informasi dan diversitas kepemilikan ketika itu tidak dikelola dengan sistem tata kelola penyiaran yang baik.

Sebenarnya UU Penyiaran itu kan sudah lama yaitu di tahun 2002, free to air dan siaran tv berlangganan banyak yang menyelenggarakan pasca dibukanya kanal frekuensi juga banyak aktor boleh bermain.

“Untuk itu semua harus duduk bersama merumuskan kebijakan yang kemudian bisa menjembatani semua pihak. Tanpa menafikan bahwa spirit UU Penyiaran itu berbicara soal diversitas content dan kepemilikan, kemudian itu diabaikan maka menjadi persoalan yang krusial,” imbuhnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran) adalah UU yang lahir dengan semangat demokratisasi. UU ini memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan Pasal 3 UU Penyiaran agar penyiaran Indonesia memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan ini, UU Penyiaran mendorong agar terjadi pemerataan informasi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan pernyataan itu, Guru Besar Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Cendana ( Undana) Kupang, Alo Liliweri juga menyampaikan, tentang Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk rakyat serta diatur oleh pemerintah. Begitu pula dengan siaran free to air yang diatur oleh KPI sebagai perwakilan negara, dan siaran lembaga penyiaran berlangganan harus juga memperketat dan menyeleksi terutama konten-kontennya sebelum disiarkan kepada masyarakat.

KPI sebagai wakil masyarakat telah melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dirinya mendukung dengan kebijakan dan sikap KPI ini.

“Masyarakat di daerah diuntungkan dengan kebijakan tersebut, mereka bisa menikmati siaran hiburan, pendidikan, informasi yang sangat murah sehingga mereka akan tahu semua yang disiarkan, terutama untuk masyarakat pedesaan dan di perbatasan negara Indonesia,” ungkap Alo Liliweri. (Elwan)


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here