Soal Sawit, Menko Luhut : Ini Masalah Kedaulatan Negara

0
145

SURABAYA.- Menko Maritim Luhut Pandjaitan menegaskan pemerintah serius melindungi kesejahteraan petani dan jutaan orang yang bergantung pada bisnis sawit ini.

“Apapun akan kita lakukan untuk mempertahankan kedaulatan kita, karena 18 juta orang bergantung pada industri sawit ini. Karena ini akan berdampak pada angka kemiskinan kita,” ujar Menko Luhut saat menjadi pembicara di depan Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (30/3).

Menurutnya kalau Uni Eropa mempermasalahkan dampak lingkungan hidup industri sawit di Indonesia ini, Indonesia paham dengan situasi ini.

“Kita peduli juga dengan lingkungan, kita yang paling tahu apa yang terbaik untuk lingkungan hidup kita,” katanya.
Pemerintah, katanya, sedang mengkaji untuk melakukan pemboikotan terhadap beberapa produk Eropa.

Ia menceritakan bahwa badan-badan internasional memuji keadaan ekonomi Indonesia yang terus mengalami perbaikan.

“Efisiensi adalah kata kunci karena itu musuh kita comfort zone. Sekarang makin susah untuk bermain-main. Tapi saya yakin mereka yang tidak nyaman itu lama kelamaan akan menyesuaikan juga,” ujarnya.

Menko Luhut mengatakan, ia heran ada orang yang bisa menurunkan harga-harga dalam waktu 100 hari.

“Kalau harga-harga diturunkan bagaimana nasib pemasoknya? Nasib petani, peternak ayam? Dalam sistem ekonomi ini kita harus selalu menjaga keseimbangan agar pemasok tetap untung dan pembeli nyaman,” kata Menko Luhut.

Setelah dari Surabaya, Menko Luhut mengunjungi Pondok Pesantren Maslakul Huda di Lamongan.

Di ponpes ini Menko Luhut menerima perwakilan nelayan dari Lamongan dan sekitarnya untuk berdiskusi tentang berbagai isu dan beberapa masalah yang dihadapi. Cantrang menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Para nelayan meminta pemerintah membolehkan mereka mencari ikan dengan menggunakan cantrang. Menko Luhut mengatakan cantrang bisa digunakan asalkan ramah lingkungan, saat ini pemerintah tengah melakukan kajian terhadap masalah ini.

“Sedang kita evaluasi semua. Cantrang tidak harus mati, tapi jangan sampai merusak lingkungan,” jelasnya.

Beberapa nelayan juga mengusulkan agar pemerintah membuat kawasan konservasi di laut sehingga terjadi keseimbangan dan ikan tidak habis. Menko Luhut menyambut baik gagasan tersebut dan berjanji akan membahasnya dengan pihak-pihak terkait pekan depan.

Setelah bertemu nelayan Menko Luhut berbicara di depan lebih dari 1000 warga Lamongan. Disini ia menjelaskan program pemerintah dan isu-isu yang ditangani Kemenko Kemaritiman.
Inflasi Indonesia menurutnya sekarang berkisar di 3%, yang 5,6,7 tahun lalu besarannya sekitar 8%.

Untuk mengurangi kemiskinan antara lain dengan dana desa. Infrastruktur dibangun bisa menurunkan inflasi.

“Dana desa digunakan untuk fasilitas publik dan infrastruktur lainnya untuk kemajuan masyarakat desa. Program dana desa dipuji banyak pihak termasuk Bank Dunia karena dapat mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat,” jelas Menko Luhut.

Pada sesi tanya jawab seorang ibu mengusulkan agar KPK bisa membuka cabang di setiap provinsi atau desa untuk mengawal penggunaan dana desa tersebut. Menko Luhut menjawab bahwa KPK memiliki staf atau bisa bekerja di setiap provinsi sehingga diharapkan bisa memantau ke wilayah yang kecil sekalipun.

Di akhir sesi seorang ibu bertanya dari mana dana yang dipakai pemerintah untuk membiayai kartu sembako, kartu pra kerja dan kartu pintar?
Menko Luhut menjawab bahwa pemerintah memiliki cukup dana asal dikelola dengan baik.

“Tax ratio kita membaik, terutama setelah tax amnesty. Sekarang tax ratio kita 11,6%. Setiap kenaikan tax ratio 1% maka kita akan mendapat penambahan penerimaan pajak sebesar 145 triliun rupiah per tahun. Dalam lima tahun terakhir, lebih 300 triliun telah digelontorkan langsung ke desa. Kalau dikelola dengan benar insya Allah bertambah keuangan kita semakin baik,” jawabnya. (Red)

 


Komentar Anda?