Soal Restrukturisasi TNI, Ketua DPR : Pemerintah agar Mengkaji Kembali

0
275

JAKARTA, INAPOS – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Panglima TNI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mengkaji secara mendalam terhadap rencana pembentukan 60 pos jabatan struktural baru bagi perwira tinggi.

Hal ini dikemukakan Bamsoet di Jakarta, Rabu (6/2); terkait rencana restrukturisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) berupa penambahan 60 pos jabatan struktural baru bagi perwira tinggi.

Ketua DPR juga mendorong Panglima TNI bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) untuk mencari solusi terhadap adanya perwira tinggi yang tidak mempunyai jabatan, agar di tahun yang akan datang, persoalan serupa tidak terjadi kembali.

Akhir Januari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyediakan 60 ruang baru untuk jabatan bintang perwira tinggi (pati) TNI. Pihak TNI mengatakan penyediaan 60 ruang baru untuk jabatan bintang pati TNI bersumber dari Perpres.  “Terkait dengan pernyataan Panglima TNI tentang 60 posisi untuk Perwira tinggi, itu bersumber dari Perpres 10/2010 tentang susunan organisasi TNI dan Perpres 62/2016 tentang Perubahan Perpres 10/2010,” kata Kapuspen TNI Brigjen Sisriadi dalam keterangannya, Rabu (30/1). (HS)