Soal Reklamasi, Sekjen FKNJ Minta Anies Untuk Bicara

0
158

Jakarta.- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali ramai diperbincangkan terkait keputusan mengizinkan reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol, di Jakarta Utara.

Keputusan itu menuai kontroversi di masyarakat lantaran Anies Baswedan dinilai melanggar janji kampanyenya pada Pemilihan Gubernur 2017 silam.

Ia beralasan kerukan lumpur hasil sedimentasi sungai dan waduk dan Jakarta yang ditempatkan di Ancol akan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan tersebut.

Sekjen Forum Komunitas Nelayan Jakarta (FKNJ), Sogi Sasmita menanggapi hal tersebut, yang juga nelayan di Muara Angke ini menilai kedua istilah tersebut sama saja.

Sogi menyebutkan reklamasi di kawasan Ancol juga tidak dapat dikaitkan dengan pengerukan lumpur sedimentasi di sungai.

“Menanggapi isu sekarang ini mengenai perluasan reklamasi di Ancol, apapun namanya itu tetap reklamasi,” tegas Sogi Sasmita dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam di TvOne, Selasa (14/7/2020).

Dirinya menegaskan, kita nelayan enggak mau tahu isu-isu tentang sebab terus bedanya, segala macam yang dinyatakan Pak Gub (Anies Baswedan-red).

Sogi meminta pemprov dapat lebih memperhatikan dampak reklamasi terhadap lingkungan dan kehidupan nelayan.

“Yang kita tahu nelayan itu di persoalan reklamasi ini, baik yang terdahulu maupun reklamasi yang sekarang itu tetap harus diperhatikan dampaknya,” ungkapnya

Ia menyebutkan nelayan terkena dampak langsung dari proyek reklamasi tersebut, terutama nelayan harian. “Nelayan itu terbagi dua, satu nelayan harian, dua nelayan bulanan,” papar Sogi.

Yang terkena dampak itu terutama nelayan harian yang setiap harinya dia harus melaut kemudian harus mencari ikan di pesisir-pesisir itu.

Sogi Sasmita juga menyampaikan permintaan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait proyek reklamasi Ancol. Sebagai nelayan mengaku terdampak langsung jika reklamasi akan dilanjutkan.

Menurut Sogi, nelayan harian sangat terdampak karena pendapatan sehari-harinya ditentukan dari hasil tangkapan pada hari itu.

“Sekarang saja buktinya nelayan itu hebat-hebatnya per-harinya cuma dapat lima kuintal, jadi betul-betul nelayan itu terkena dampak langsung,” lanjutnya.

Sogi mendesak protes para nelayan dapat lebih dipertimbangkan karena berkaitan dengan mata pencaharian.

“Kalau masyarakat yang lain protes atau publik yang lain protes kepada Gubuernur, barangkali bisa dipertimbangkan, tapi kalau nelayan harus diperhatikan,” tegasnya.

Sogi menyinggung sosialiasi proyek perluasan Ancol belum pernah dibicarakan sebelumnya dengan para nelayan.

Ia meminta pertemuan dapat segera dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pihak nelayan.

“Kita enggak minta apa-apa kok sebenarnya, minta agar Pak Gub atau yang lain-lain terkait kebijakan reklamasi Ancol itu mengajak bicara kepada kita,” ungkap Sogi.

Sogi kembali menegaskan, selama ini belum ada pembicaraan dengan para nelayan dan masyarakat pesisir utara Jakarta.

“Belum ada, jadi jangan ngarang-ngarang cerita. Kita ini nelayan Jakarta dan tergabung dalam Forum Komunitas Nelayan,” kata Sogi.

“Masyarakat lain itu sekarang ini ada sekitar 20 ribu yang ada di pesisir Jakarta,” tambahnya.

Menurut Sogi, apabila reklamasi benar-benar akan dilanjutkan maka nelayan harus meningkatkan daya perahunya. Seperti diketahui, dibutuhkan perahu dengan kapasitas lebih besar agar dapat melaut lebih jauh.

Selama ini kebanyakan nelayan harian mencari ikan di sekitar pesisir. “Kalau nelayan harian itu sehari-hari kita pakai 5 sampai 10 GT. Nah, 5 sampai 10 GT jangan sampai nasibnya seperti perahu-perahu kita 3 GT yang sudah tidak bisa beroperasi lagi karena memang akibat reklamasi itu,” paparnya.

“Nanti bahkan mungkin yang 5 GT bisa enggak terpakai lagi itu,” tandas Sogi. (El)