Inapos, Jakarta.- Penerbitan sebuah Pergub wajib mengacu pada aturan di atasnya. Dalam hal ini, Pergub Rusun wajib selaras dengan Peraturan Menteri (Permen) PUPR sebagai Kementerian teknis, Peraturan Pemerintah (PP), dan Undang Undang. Dalam hal ini, Pergub Rusun harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Pengadaan, Pembangunan hingga penyelenggaraan rumah susun atau yang kita kenal apartemen di Indonesia masih menjadi permasalahan pelik dan ruwet, dari urusan lahan, regulasi, penyimpangan peruntukan, hingga pengelolaan yang memicu konflik. Hal tersebut Dibahas dalam diskusi dengan tema ‘Cacat Hukum dan Potensi Konflik Akibat Berlakunya Pergub no 132 Tahun 2018, Tentang Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun di DKI Jakarta’, di Kopi Politik, Kebayoran Baru, Jakarta selatan, Jumat (08/02/19).

Pengamat Kebijakan Publik Ridwan Darmawan mengatakan, masalah seputar penghunian dan pengelolaan Rusun, tidak pernah menemui titik terang. Bahkan, dalam 5 tahun terakhir, konflik tersebut justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

“Sebagai regulator, Pemerintah terlihat tidak serius mengatur rumah susun. Pemerintah cenderung melakukan pembiaran, ketimbang pemeliharaan. Sekalipun dalam bentuk regulasi,” ucapnya.

Ia menilai, regulasi atau undang-undang yang disusun dan diterbitkan oleh pemerintah masih terasa lemah dan berpotensi menimbulkan konflik antara penghuni, pemilik dan pengembang serta pengelola rumah susun. “Hadirnya Undang-undang nomor 20 Tahun 2011, tidak serta merta menyediakan solusi terhadap masalah rumah susun, yang terbukti pasca terbitnya UU tersebut, tidak diikuti dengan Peraturan Pelaksanaanya,” tuturnya.

Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 khususnya pada Pasal 28 ayat (7) Pergub 132 Tahun 2018. Dalam pengambilan keputusan pemilihan Pengurus dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6). setiap nama Pemilik Sarusun hanya berhak memberikan 1 (satu) suara walaupun memiliki lebih dari satu Sarusun, dinilai kontra dengan regulasi yang dibuat Pemerintah Pusat. Pergub tersebut disusun dan diterbitkan seakan tidak mengacu kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Karena itu, ketidakpastian bisa memicu konflik di lapangan.

Contohnya yang terdapat pada Pengaturan hak anggota P3SRS yang dirumuskan dalarn Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun. Pasal tersebut merumuskan bahwa ;

(1) Dalam hal P3SRS memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah susun. setiap anggota mempunyai hak yang sama dengan NPP.

(2) Dalam hal P3SRS memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan penghunian rumah susun, setiap anggota berhak memberikan satu suara.

John R.Keliduan,SH selaku perwakilan P3SRS menuturkan, dari pasal tersebut dapat kita simpulkan beberapa hal. Yakni, hak dimiliki oleh setiap anggota. Siapa yang dimaksud dengan anggota P3SRS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 21 UU 20 Tahun 2011 bahwa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Sarusun (P3SRS) adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik dan penghuni Sarusun.

“Kemudian di pertegas kembali dalam Pasal 74 ayat (2) UU Rusun. bahwa P3SRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik Sarusun. Dari kedua pasal tersebut jelas anggota adalah para pemilik atau penghuni, maka Jika kita kaitkan dengan Pasal 77 UU Rusun, hak tersebut dimiliki oleh pemilik atau penghuni,” imbuhnya.

Tampak hadir Praktisi Hukum Sabar Daniel, SH., ia menerangkan, tidak adil jika penentuan hak suara pemilik atau penghuni rumah susun (Rusun) menggunakan mekanisme One Man One Vote (satu orang satu suara). Jelas tidak adil, kalau saya punya 7 (tujuh) unit, saya harus bayar service charge 7, tapi suara saya cuma satu.

“Maka, sebaiknya pakai mekanisme NPP, itu paling cocok karena antara hak dan kewajiban seimbang,” ucapnya.

Perselisihan yang timbul terkait Rusun tampaknya mengahadapi jalan buntu. penyebabnya antara lain, ketidak puasan terhadap pengelolaan. keuangan yang tidak transparan, kedudukan pengembang yang dirasa masih mencengkram di dalam P3SRS. ambisi oknum ingin masuk dalam jajaran kepengurusan dengan motivasi memperkaya diri.

“Masalah pembentukan P3SRS ini harus segera mendapatkan jawaban, pemerintah harus segera menerbitkan PP sebagai peraturan pelaksaan UU Rusun. PP ini sudah cukup lama di nanti masyarakat, sudah 8 (delapan) tahun belum juga terbit PP tersebut. Permasalahan PPPSRS hanya satu dari sekian permasalahan yang diakibatkan lambatnya kehadiran PP. Kiranya pamerintah dituntun keseriusannya dalam pembentukan PP tersebut,” tukasnya.

Sampai-sampai akibatnya, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) mengenai Permen Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 23/PRT/M/2018 dan Pergub DKI Jakarta tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, dengan menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya. (Elwan)


Komentar Anda?