Soal Pelaporan Ketua DPRD Kota Cirebon ke BK, Akademisi Sebut Tendensius

0
71

KOTA CIREBON.- Berkaitan dengan pelaporan Ketua DPRD Affiati SPd oleh Asisten Pribadi (Aspri) Walikota, Furqon Nurzaman SH ke Badan Kehormatan (BK) mendapat respon dari Akademisi IAI Bunga Bangsa Cirebon. Pasalnya, laporan tersebut terkesan tendensius hanya pada Affiati bukan lembaga DPRD secara kolektif kolegial.

Apalagi, pihak Media Promo Production sudah mengakui kesalahannya secara penuh atas tersebarnya proposal permohonan spanduk ke perusahaan/instansi. Harusnya, Aspri Walikota melaporkan juga Media Promo Production ke pihak yang berwajib atas sikapnya yang mencatut nama lembaga DPRD. Sehingga, ada keseimbangan sebagai kontrol bersama dalam rangka menjaga marwah DPRD.

Demikian dikatakan oleh Akademisi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon, Dr H Heru Cahyono SE MESy didampingi Sekretaris Bapera Kota Cirebon, Dodi Santoso saat diwawancarai di Kantornya, Kamis (8/4/21).

“Yang dilaporkan ke BK itu harusnya lembaganya dimana didalamnya 35 anggota dewan, bukan pribadi ketua dewan saja. Ini terkesan tendensius. Kesalahan lembaga, lembaga yang bertanggung jawab penuh dengan seluruh anggota dewan didalamnya. Apalagi kan itu jelas sudah ada yang mengakui kesalahan secara penuh (Media Promo Production, red) atas persoalan tersebut,” tegas Heru.

Heru mengungkapkan, sebelum Ketua Dewan tanda tangan disurat itu, secara otomatis diketahui oleh Wakil Ketua dan Sekretaris DPRD. Jadi, lanjut dia, kesalahan ada pada protokol di DPRD.

“Sisi administratif memang kesalahan prosedur di lembaga DPRD itu sendiri.

Masih kata Heru, semua surat yang di tanda tangan oleh pimpinan berarti membawahi lembaga yang berada pada kop surat itu, dimana bukan mengatas namakan pribadinya.

“Termasuk 35 anggota dewan, dan 35 anggota dewan pun seharusnya yang dilaporkan ke BK karena sudah termasuk didalam lembaga, BK pun sebagai terlapor karena anggota dewan juga,” jelasnya

Heru menjelaskan termasuk Sekwan ada didalamnya dimana mereka yang memeriksa surat itu. Kemudian, lanjut dia, secara tidak langsung dari dalam sudah dirancang pembuatan surat itu

“Karena kop surat dan cap dewan ada didalamnya, semua yang mengetahui ada didalam dewan itu sendiri,” jelasnya

Heru menuturkan bahwa Tidak ada didalam persoalan itu mengatasnamakan pribadi karena surat yang beredar itu atas nama lembaga dan yang didalamnya bertanggung jawab penuh.

“Harus diketahui juga siapa didalamnya yang membuat redaksi surat itu, karena pertanggung jawbaannya semua yang ada didalam lembaga DPRD,” tandasnya. (Kris/rls)