Inapos, Jakarta.- Dalam debat Capres-Cawapres tadi malam, Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) melemparkan pertanyaan soal jumlah Calon Legislatif (Caleg) mantan napi koruptor yang diusung oleh Partai Gerindra. Pertanyaan itu dilontarkan kepada Prabowo dalam sesi ke V debat Pilpres 2019, Kamis (17/01/19) malam. 

Jokowi yang diberi kesempatan untuk bertanya oleh moderator debat mengawali pertanyaannya dengan menyodorkan data Indonesian Coruption Watch (ICW). 

Dalam data itu, kata Jokowi, Partai Gerindra disebut paling banyak mengusung caleg mantan napi koruptor.

Jokowi menanyakan tentang hal itu kepada Prabowo, mengingat Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. “Menurut ICW, partai yang bapak pimpin, termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tau, Caleg itu yang tandatangan ketua umumnya. Berarti pak Prabowo yang tandatangan. Bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini,” tanya Jokowi pada Prabowo.

Atas pertanyaan Jokowi, Prabowo mengaku belum mendapat laporan tentang itu. Ia juga menganggap data ICW sangat subjektf. 

“Kalau ada bukti, laporkan ke kami,” ujar Prabowo. 

Jokowi yang diberi tanggapan kembali menegaskan pertanyaannya. Jokowi menegaskan yang ia maksud adalah mantan napi korupsi yang dicalonkan sebagai Caleg. 

“Itu ada. ICW memberikan data itu jelas sekali, ada enam yang bapak calonkan,” ujar Jokowi.

Atas balasan Jokowi, Prabowo kemudian menganggap hal itu sebagai demokrasi. “Jika caleg mantan napi korupsi itu tak disukai masyarakat, tentu tidak akan dipilih,” timpal Prabowo. 

Prabowo lalu mencontohkan mengenai korupsi yang tidak seberapa itu. Ia membandingkannya dengan korupsi yang membuat negara mengalami kerugian.

“Kalau curi ayam, benar itu salah. Tapi kalau rugikan rakyat triliunan itu yang harus kita habiskan di Indonesia ini,” kata Prabowo.

Menanggapi perdebatan malam tadi, Ketum Ninja yaitu C Suhadi berpendapat manakala dalam debat terkait penegakan hukum dalam konteks korupsi, Prabowo seakan menghindar saat ditanya Jokowi. Soal adanya mantan koruptor yang menjadi Caleg Gerindra. Namun prabowo menanggapi kalau kecil tidak masalah, padahal besar ataupun kecil tetap harus di hukum.

“Dalam pemberantasan korupsi, meski itu kecil sama saja merugikan rakyat. Sebab dimata hukum kecil atau besar merupakan pelanggaran hukum,” tutur Suhadi saat dikonfirmasi. (Elwan)