Beranda Nasional SKB 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah Berpotensi Melahirkan Kegaduhan

SKB 3 Menteri Tentang Seragam Sekolah Berpotensi Melahirkan Kegaduhan

Jakarta.- SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, harus segera dicabut karena berpotensi melahirkan kegaduhan dan merusak sistem hukum.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Dr. H.  Ikhsan Abdullah SH.,MH. Menurut Ikhsan, SKB itu beschiking (keputusan), bukan regeling (ketentuan yang mengatur). “Karena faktanya isi SKB tersebut berupa regeling (aturan), maka harus di-judicial review ke Mahkamah Agung, karena akan menimbulkan kekacauan pada sistem hukum,” ujarnya, Kamis (4/2/2021).

Menurut Ikhsan, kasus jilbab ini mengemuka di awal Januari lalu, ketika SMK Negeri 2 Padang Sumatera Barat dituding melakukan pemaksaan menggunakan jilbab bagi siswi yang beragama nonmuslim. Kebijakan pemerintah daerah setempat yang mengharuskan penggunaan jilbab bagi siswi muslimah, itu merupakan beleid dari pemerintah daerah setempat yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005, dan merupakan kearifan lokal yang harus dihormati.

Karena jilbab dianggap sebagai pakaian yang sesuai syar’i dan berpakaian yang sesuai syar’i adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslimah. Karena berpakaian dengan menutup aurat itu di samping wajib hukumnya bagi seorang muslimah juga merupakan ibadah.

Dan Hal itu dijamin oleh Konstitusi Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan di ayat (2) disebutkan ‘Negara menjamin hak warga Negara untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya itu’.

Terlebih bagi masyarakat Minang yang memiliki filosofi ‘Adat basandi Syara’, Syara basandi Kitabullah’. “Karena itu, kebijakan Pemerintah Daerah Padang atau tepatnya Wali Kota Padang yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005, yang salah satu pointnya mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri di Padang, hal ini sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pacasila khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Terlebih kebijakan ini telah berjalan sejak tahun 2005 dan diterima oleh masyarakat sebsgai sesuatu yang baik dan ditaati. Lalu mengapa kemudian diributkan? Sampai Mas Menteri Nadiem begitu geram membuat pernyataan melalui video dan menjadi viral. Seakan akan ada persoalan genting dan terjadi praktik intoleransi di sekolah,” jelasnya.

hal ini bersifat ‘kasuistis’. “Oleh karena itu, pernyataan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang kemudian ‘menggeneralisir’ bahwa sekolah dilarang membuat peraturan atau imbauan bagi siswinya untuk menggunakan pakaian model agama tertentu, hemat kami, ini merupakan pernyataan yang berlebihan dan bisa jadi bertentangan dengan kebebasan warga Negara melaksanakan ajaran agamanya yang telah dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang telah berlangsung sejak Indonesia merdeka,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut Ikhsan, kini diterbitkan SKB 3 Menteri. “Ini menambah kekeliruan dan kegaduhan lagi menurut hemat saya,” ungkap Ikhsan.

Karena itu, mengenai kasus siswi di SMK Negeri 2 Kota Padang yang kebetulan keyakinan agamanya berbeda dan tidak merasa dipaksa dan diterima sebagai sesuatu yang sudah terbiasa, sesuai pernyataan siswa tersebut ketika diwawancarai oleh wartawan sebuah TV swasta, haruslah disudahi. “Cukup diselesaikan oleh internal sekolahnya bersama Dinas Pendidikan di Kota Padang dan Pemda setempat. Toh pihak sekolah hingga hari ini sepengetahuan kami dari berita di media, tidak mengambil tindakan apa pun terhadap siswi tersebut. Jadi sama sekali tidak diperlukan SKB 3 Menteri,” ujarnya.

Ikhsan menekankan, mari kita ciptakan kesejukan dan ketenteraman di masyarakat yang sudah sulit akibat wabah Covid-19. “Jangan ditambahi lagi beban. Seolah-olah ada intoleransi dan pelanggaran HAM. Mari kita jaga kerukunan dan harmoni kehidupan antarumat beragama, karena kita semua bersaudara,” tutupnya.

RELATED ARTICLES

Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo, Kepercayaan Publik terhadap Polri Sentuh 80 Persen

Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri Naik Jadi 80,2% JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berdampak...

Polri Gelar Operasi Kemanusiaan Aman Nusa II Tanggulangi Erupsi Gunung Semeru

JAKARTA.- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menerbitkan surat perintah nomor: Sprin/XII/OPS.2./2021 untuk menggelar operasi kemanusiaan Aman Nusa II dalam rangka menanggulangi bencana alam...

Komsos Bersama Masyarakat, Satgas Yonif RK 751/VJS Jadi Pamong Dalam Pembangunan di Wilayah Penugasan

INAPOS.COM - Dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah yang dianggap rawan, Satgas  Yonif  RK 751/VJS selalu berupaya mengambil dan merebut hati rakyat dengan cara selalu ikut...
- Advertisment -

Most Popular

Dibawah Kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo, Kepercayaan Publik terhadap Polri Sentuh 80 Persen

Kepercayaan Masyarakat Kepada Polri Naik Jadi 80,2% JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berdampak...

Polri Gelar Operasi Kemanusiaan Aman Nusa II Tanggulangi Erupsi Gunung Semeru

JAKARTA.- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menerbitkan surat perintah nomor: Sprin/XII/OPS.2./2021 untuk menggelar operasi kemanusiaan Aman Nusa II dalam rangka menanggulangi bencana alam...

Komsos Bersama Masyarakat, Satgas Yonif RK 751/VJS Jadi Pamong Dalam Pembangunan di Wilayah Penugasan

INAPOS.COM - Dalam melaksanakan tugas pengamanan wilayah yang dianggap rawan, Satgas  Yonif  RK 751/VJS selalu berupaya mengambil dan merebut hati rakyat dengan cara selalu ikut...

Kepala Kampung Somografi dan Perwakilan Masyarakat Kampung Umuaf Datangi Pos Ubrub

Maaf Ganggu Liburnya. Ijin kirim berita 🙏🏽 INAPOS.COM - Danpos Ubrub Kipur-2 Satgas Pamtas Yonif 126/Kala Cakti Lettu Inf Lisbon Situmorang, menyambut hangat kedatangan Bapak...

Recent Comments