Selasa, Juni 25, 2024
BerandaHeadlineSK Gubernur Dikalahkan Serikat Buruh di PTUN

SK Gubernur Dikalahkan Serikat Buruh di PTUN

Inapos, Jakarta.- Kemenangan Gerakan Buruh di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bogor untuk memperjuangkan upah layak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membuahkan hasil.

Setelah diputuskannnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 tentang ‘Upah Minimum Industri Padat Karya’ , Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Kabupaten Bogor Tahun 2017 tertanggal 28 Juli 2017, Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FSB Garteks SBSI) mendesak pemerintah daerah setempat dan perusahaan melaksanakan keputusan tersebut. Pasca Surat Keputusan tersebut terbit, banyak perusahaan Garmen menerapkan penerimaan upah kepada buruhnya berdasarkan SK tersebut, sehingga berdampak pada penurunan upah buruh di sektor Garmen pada ke-4 wilayah yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

“Kami akan menunggu sikap dari Gubernur Jawa Barat atas isi putusan tersebut, apakah akan melakukan upaya hukum lebih lanjut atau tidak. Jika Gubernur menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum Banding. Kami sudah siap untuk bertemu kembali di upaya Banding tersebut, jika dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Gubernur tidak menggunakan Hak Banding dan tenggat waktu untuk Banding telah terlampaui, maka kami akan mengirimkan surat kepada Gubernur,” ujar Harijoko, Ketua Umum FSB Garteks SBSI, Selasa (06/02/18), dalam jumpa pers di kantor KSBSI, Jakarta Timur.

FSB GARTEKS SBSI menilai, terbitnya SK Upah Minimum Padat Karya, dan ditemukan banyak regulasi yang dilanggar oleh Gubernur dalam menerbitkannya, baik dari Pasal 88 ayat (1), ayat (2) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan dan juga telah melanggar pasal 5, pasal 10 ayat UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (asas Iegalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB). Dasar dari Gubernur Jawa Barat dalam menerbitkan SK Upah Minimum Padat Karya hanya mengacu pada fakta empiris yang terjadi yaitu dalam rangka menjaga kelangsungan industry garmen/pakaian jadi, ancaman PHK terhadap buruh Garmen.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen FSB Garteks SBSI, Trisnur Priyanto menegaskan, untuk menghadapi sinyalemen negatif akibat dari putusan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi ke bawah. Pasalnya, sejak FSB Garteks SBSI memasukkan gugatan, tidak ada upaya mediasi dari Gubernur sehingga potensi untuk melanggar terhadap isi putusan tentunya ada.

“Kami akan menunggu jawaban Gubernur dan kami siap menghadapinya. Sementara, respon dari pengusaha, ada beberapa perusahaan yang menghubungi kami untuk minta dibantu agar mencabut putusan, namun kami memandang putusan ini tidak bisa dicabut dan kita tetap lakukan upaya hukum,” ungkapnya.

kemenangan gugatan itu berdasarkan hasil sidang putusan yang dibacakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bogor, hari Kamis, 01 Februari 2018, oleh Majelis Hakim  yang di Ketuai oleh Tri Indah Haryanti, SH., M.Hum Hakim anggota Yarwan, SH., MH dan Juliah Saragih, SH., MH dengan panitera pengganti, Ahmad Subadri, SH dalam putusan No. 133/G/2018/PTUN-BDG di PTUN Bogor.

Dalam amar putusan dan eksepsi memutuskan Majelis Hakim menolak eksepsi pihak tergugat untuk seluruhnya. Lalu, dalam pokok perkara, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Terkait keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.679-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi / Garmen di daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017, juga dinyatakan batak dan tidak sah. (Elwan)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -    

Most Popular

Recent Comments