Sikapi UU Ciptaker, Salurkan Lewat Judicial Review

0
159

Pro – Kontra publik terhadap UU Omnibuslaw atau UU Cipta Kerja (Ciptaker) merupakan sebuah wujud kontrol sosial kepada DPR RI dan Pemerintah yang telah menyetujui dan mengesahkan UU Omnibus law tersebut.
Secara konstitusi, Kedudukan UU Ciptaker tersebut sudah sah karena sudah di setujui oleh pembentuk Undang – undang tersebut, walaupun Presiden Joko widodo belum menandatangani bukti pengesahan tersebut.

Namun secara konstitusi pula, selama 30 hari pasca persetujuan belum di tandatangani Presiden bahwa UU tersebut sudah di nyatakan Sah sebagai Undang- undang.

Sebaiknya mari kita menjadi Negarawan dan menghormati putusan tersebut walaupun Pro – kontra dimana-mana dan itu hal biasa di era Demokrasi.

Sebagai Negara hukum, masih ada saluran ruang publik untuk mengajukan Judicial Revieu pada Mahkamah Konstitusi ( MK RI).

Kita harus mendukung langkah Serikat Pekerja ( SPSI) yang mengajukan gugatan Judicial Revieu pada MK sebagai uji materi terhadap UU Ciptaker.

Hakim MK yang berjumlah 9 orang yaitu 3 orang Unsur Pemerintah, 3 orang unsur DPR RI dan 3 orang unsur Mahkamah Agung, punya kewenangan untuk menguji Undang – undang yang sudah disetujui dan di sahkan oleh pembentuk Undang undang.

Hakim MK melaksanakan tugas karena perintah konstitusi ( UUD RI 1945 pasal 24 C ayat 1 yang di implementasikan dalam UU no 24 tahun 2003 pasal 10 ayat 1 huruf a dst.

Bahwa kewenangan MK adalah
1. Menguji Undang undang thd UUD NRI 1945, 2.Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yg kewenangannya diberijan oleh UUD 1945, 3. Memutus pembubaran Partai politik, 4.memutus perselisihan ttg hasil pemilihan umum, 5. Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden / Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran( Impeachment)

Dari kelima kewenangan MK untuk mengatasi pelaksanaan uji materi terhadap Undang undang yang baru di sahkan oleh pembentuk Undang undang,dalam poin no 1 yaitu menguji UU terhadap UUD 1945 maka saluran satu-satunya saat ini sesuai konstitusi hanya pd MK.

Bisa saja Hakim MK RI membatalkan pasa-pasal dalam UU Ciptaker yang tidak sesuai semangat UUD 1945 dan bisa juga membatalkan UU Ciptaker.

Sebaiknya, publik diminta untuk melakukan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi yaitu melalui saluran uji materi ( Judicial Revieu ) pada MK RI.

Penulis : Dr H Sugianto SH MH Pakar HTN dan Otda dan Ketua Prodi Magister S2 HKI ( Hukum Keluarga Islam) Pasca sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.