Sidang Putusan Sengketa Tanah Ditunda, Kuasa Hukum Penggugat Pertanyakan PN Cirebon

0
119

KOTA CIREBON.- Agenda putusan sidang sengketa tanah antara Eka Sartika melawan PD Pembangunan yang bergulir di Pengadilan Negeri Cirebon ditunda. Penundaan tersebut disebabkan belum siapnya putusan oleh Majelis Hakim.

Kuasa Hukum Eka Sartika, Marpaung mengungkapkan, pihaknya menghormati proses yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon saat ini. Namun sangat di sayangkan kenapa bisa dua kali penundaan.

“Kami diberitahu pihak Pengadilan Negeri melalui telepon dan juga e-court dan akan ditunda sampai tanggal 29 Desember 2020, dengan alasan putusan belum siap. Kami tidak kecewa dan menghormati pihak Pengadilan Negeri, tapi mempertanyakan kenapa bisa ditunda sampai dua kali, ini lama sekali,” ujarnya kepada inapos.com, Senin (21/12/20).

Ditegaskan dia, bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon tidak mempunyai AD/ART ataupun akta pendirian perusahaan.

“PD Pembangunan seharusnya tidak semena-mena mengklaim tanah orang, apalagi PD Pembangunan tidak mempunyai akta pendirian perusahaan,” tegasnya.

Menurutnya, Pengadilan Negeri Kota Cirebon mengcounter atau menolak persyaratan PD Pembangunan Kota Cirebon sejak perkara awal tahun 2010.

“Seharusnya Pengadilan Negeri Cirebon menanyakan mana akta pendirian PD Pembangunan, kan badan usaha berbadan hukum. Jadi dari awal Pengadilan sudah melakukan kesalahan dengan tidak mengcounter masalah akta pendirian PD Pembangunan. Sehingga PD Pembangunan langgeng-langgeng saja masuk ke Pengadilan,” lugasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Cirebon seharusnya mempertimbangkan kepemilikan akta pendirian perusahaan untuk melakukan putusannya.

“Permasalahan akta pendirian ini juga seharusnya jadi penilaian pengadilan untuk mengambil putusan nantinya. Selain itu juga pengadilan juga harus mempertimbangkan mengenai status PD juga, “tuturnya.

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Kota Cirebon Asyrotun Mugiastuti membenarkan bahwa sidang putusan ditunda sampai tanggal 29 Desember 2020.

“Benar sidang ditunda sampai tanggal 29 Desember 2020, hal ini dikarenakan hakim anggota sedang cuti tahunan, dan juga putusan belum siap,” katanya.

Saat ditanya permasalahan akta pendirian PD Pembangunan Kota Cirebon, pihaknya tidak bisa mengeluarkan statemen lebih jauh.

“Kita tidak bisa membuat statemen apa-apa mengenai hal tersebut, itu hak dari setiap orang untuk mengeluarkan pendapat,“ ungkapnya.

Selain itu, Pengadilan Negeri Kota Cirebon pasti mempertimbangkan dan menilai dari kedua belah pihak yang bersengketa.

“Nanti kita akan musyawarahkan terlebih dahulu, kita pasti mendengar dan mempertimbangkan pendapat dari kedua belah pihak,” pungkasnya.

Diketahui Pemerintah Daerah Kota Cirebon secara resmi menyampaikan empat Raperda yang disampaikan pada hari Kamis(1/10) yang salah satunya Raperda tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah tingkat II Cirebon yang baru akan diajukan oleh Pemkot perizinannya menjadi Perusahaan Perseroan Kota Cirebon. (Kris)