Keluarga tersangka kasus dugaan hilangnya kasus pompa Riol. Kris

KOTA CIREBON – Salah satu tersangka dugaan korupsi hilangnya pompa air Riol berinisial LLK melalui keluarganya mengajukan praperadilan yang kedua.

Dalam sidang praperadilan tersebut, terungkap fakta persidangan bahwa termohon selaku Kejaksaan Negeri Kota Cirebon melalui pejabat terkait mengakui tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Selain itu, dari fakta persidangan juga terungkap bahwa Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menahan tersangka karena tersangka memiliki jabatan dan wewenang dan bisa melakukan korupsi.

Istri LLK, Dewi Sekar Mumpuningtyas mengatakan, pada awal kejadian, suaminya hanya diperiksa sebagai saksi pada dugaan kasus tindak pidana korupsi hilangnya pompa air riol.

“Tapi kenapa kok dari saksi itu langsung ditahan oleh pihak Kejaksaan, yang katanya suami saya merugikan negara 510 juta,” katanya, Kamis (22/9/22).

Dirinya mengungkapkan, dirinya beserta suaminya LLK tidak percaya ada kerugian negara sebesar itu.

“Sementara tadi pada saat persidangan jaksa menyebutkan tidak ada kerugian negara, dan suami saya ditahan karena jabatan saja,” ungkapnya.

Berdasarkan undang-undang, seseorang dapat ditahan minimal adanya dia alat bukti, sementara untuk suaminya kerugian negara juga tidak disebutkan oleh jaksa.

“Saya juga meminta keadilan saja, jika memang suami saya jelas bersalah sih saya legowo, nah ini kerugian negara saja kata jaksa tidak ada, lalu suami saya salah apa,” paparnya.

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan masa penahanan suaminya kepada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Pada penahanan 20 hari pertama, ia menerima surat, begitu juga pada 40 hari penahanan kedua.

“Tapi untuk masa penahanan ketiga, keempat, dan kelima penahanan tidak dikasih tahu, harusnya kan ada surat tapi kami tidak pernah menerima surat itu,” ujarnya.

Selain itu juga, sampai saat ini, pihak keluarga tak mengetahui kapan LLK disidangkan.

“Kapan sidang, buktinya apa. Bagaimana mau disidang, buktinya saja tidak jelas,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Renanda Bagus mengatakan, pihaknya mengajukan 37 alat bukti surat kepada majelis hakim sidang.

“Dari termohon ada 37 alat bukti surat yang sudah diserahkan ke majelis hakim,” ujarnya.

Saat ditanya soal tidak adanya kerugian negara dalam kasus ini, menurutnya, kerugian negara memang menjadi salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan.

“Namun kita harus lihat rangkaiannya. Ketika pelaku dalam kapasitas umum dia peran sentralnya membantu, kemudian pelaku utama, itu harus kita bedakan,” katanya. (Kris)