Jumat, Maret 29, 2024
BerandaHeadlineSetahun Jokowi-Amin, GPI Jakarta Raya Tetap Kritisi Lewat Diskusi

Setahun Jokowi-Amin, GPI Jakarta Raya Tetap Kritisi Lewat Diskusi

Jakarta.- Tepat pada hari ini satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Buruh dan mahasiswa kembali melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Aksi demo yang bertepatan dengan momen satu tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ini tidak diberi izin oleh pihak kepolisian.

Untuk itu, Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya menyelenggarakan diskusi nasional dengan melibatkan narasumber yang berkompeten dalam membahas seputar kebijakan pemerintah dan mengevaluasi permasalahan bangsa bertepatan dengan 1 tahun kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi-Amin dan Undang-undang Cipta Kerja yang muncul hingga memicu timbulnya demo-demo di tanah air.

Diskusi yang dibuka oleh Ketua GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran yang juga sebagai keynote speech. Dalam sambutannya dikatakan Rahmat Himran pada diskusi ini, diharapkan kita sebagai bagian dari anak bangsa mempunyai kewajiban untuk mencintai tanah air serta membelanya apabila terjadi hal-hal yang merugikan.

“Baik itu, pada roda pemerintahan maupun undang-undang yang dapat merugikan rakyat dan tanah air Indonesia, maka kita harus mengkritisinya sebagai bukti cinta kita kepada tanah air,” kata Rahmat di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020).

Himran menegaskan, bahwa diskusi yang digelar ini merupakan inisiatif dari para pengurus. Awalnya kami akan melakukan aksi, namun karena mempertimbangkan situasi saat ini. Maka sementara waktu kami alihkan menjadi diskusi saja yang hasilnya nantinya bisa lebih bermanfaat.

Ia meminta kepada pengurus GPI Jakarta Raya agar tidak terprovokasi dalam ajakan aksi pada 20 Oktober. Hal itu tidaklah menjadikan semangat kita lemah, melainkan melalui sarana diskusi dapat lebih memahami dan mempelajari bukan hanya UU Omnibus Law, tetapi UU pendidikan, ekonomi dan lainnya yang memang harus dikritisi.

“Dalam diskusi ini kami mengundang para tokoh, akademisi dan sebagainya untuk turut serta menjelaskan kondisi bangsa saat ini,” imbuhnya. Hadir sebagai pembicara diantaranya Raden Mas Agus Rugiarto SH (ketua LBH Phasivic), Ismail Abdul Kadir (Aktivis Milenial) Rizal Tuhuloula (Sekertaris Umum PW GPI Jakarta Raya) dan puluhan peserta diskusi dari berbagai elemen.

Ketua LBH Phasivic, Raden Mas Agus Rugiarto mengatakan, terkait 1 tahun kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, jika melihat statistik dalam periode kedua ini cukup berhasil, terbukti dengan adanya peningkatan ekspor dengan total 53,95 miliar dollar atau naik sebesar 44 persen. Demikian halnya untuk bidang-bidang lainnya mengalami peningkatan walaupun tengah menghadapi Covid-19.

“Program Jokowi cukup berhasil namun yang perlu dibenahi adalah bawahan-bawahannya yang harus segera di evaluasi. Artinya, Presiden harus bijak dalam mengambil sikap,” ujar Agus.

Hal senada juga disampaikan Rizal Tuhuloula, Sekretaris PW GPI Jakarta Raya bahwa pada periode kedua ini, Jokowi mampu mengkonsolidasikan para elit politik. Goncangan pandemi telah menggoyangkan ekonomi Indonesia, namun masih terlihat tidak adanya koordinasi yang jelas sehingga melahirkan implementasi yang buruk. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kepuasan sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei ternama.

Pendapat lain disampaikan Ismail Abdul Kadir, Aktivis Millenial bahwa ada 2 masalah yang kini sedang dihadapi Jokowi yaitu penanganan Covid-19 yang menurutnya tidak ada sinkronisasi antara informasi dengan pembantu Presiden dalam hal ini para Menteri.

“Artinya tidak ada harmonisasi dalam penanganan Covid-19. Sedangkan kedua, adalah terkait Omnibus Law. Menurutnya, alasan investasi tidak masalah namun yang perlu diperhatikan adalah kepastian perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat kecil,” tegas Abdul.

Saya melihat, lanjut Abdul, hal itu merupakan terobosan baru sebagaimana dilakukan beberapa negara tetapi kultur birokrasi barat berbeda dengan kita. Yang terpenting adalah kebijakan pemerintah harus mampu menjawab tantangan bangsa ini. (El)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -  

Most Popular

Recent Comments