Sengketa Pilkada, Hakim MK Tetap Mengacu Pada Regulasi Yang Ada

0
356

INAPOS, Mahkamah Konstitusi RI sedang mempersiapkan penyelesaian sengketa Pilkada serentak yang sudah dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020.

Kurang lebih 132 daerah kab /kota termasuk daerah Propinsi yang bersengketa di MK RI tentang selisih suara berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi perselisihan suara di KPU.

Walaupun permohonan sengketa Pilkada sudah teregister melalui e” BRP di MK karena amanat Peraturan Perundang-undang ternasuk PMK RI No 6 Tahun 2020 tentang tata cara beracara penyelesaian pilkada di Mahkamah Konstitusi, tentunya 9 orang Hakim MK diharuskan untuk konsisten dengan peraturan yg ada.

Dalam Peraturan MK RI No 6 Tahun 2020 pasal 1 ayat 16 bahwa semua permohonan yang sudah teregister melalui e”BRPK ( Buku Register Perkara konstitusi).

Itu yang akan di proses melalui tahapan pemeriksaan di MK RI yaitu Pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan dan pengucapan putusan / ketetapan.

Bahwa Hakim MK RI akan melakukan pemeriksaan pendahuluan, kehadiran pemohon, termohon dan pihak terkait. Setelah selesai proses tahapan pemeriksaan pendahuluan tentunya Hakim MK melanjutkan RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) hal tersebut hakim MK harus mengedepankan pasal 158 UU 10 th 2016 jo PMK RI No 6 Tahun 2020 dengan berprinsip pada ambang batas.

Banyak permohonan pemohon yg sudah teregister di MK RI melebihi ambang batas sesuai ketentuan PMK RI No 6 th 2016 Lampiran V ” diprediksi sampai pemeriksaan pendahuluan walaupun hakim MK mempunyai kewenangan untuk menafsir UU dan fakta hukum dilapangan.”, Insa Allah Hakim akan konsisten sesuai aturan yg dibuat, karena MK sbg lembaga negara yg mengawal konstitusi.

Bahwa Mahkamah konstitusi RI dlam UUD NRI 1945 pasal 24 c sbg lembaga pengawal konstitusi tdk akan keluar pd regulasi, dlam pelaksanaannya bahwa Hakim dlam memutus perkara selain berdasarkan regulasi juga fakta hukum dlam persidangan”.

Penulis : Prof Dr H Sugianto SH MH
Guru Besar Hukum Tata Negara dan Otda IAIN Syekh Nurjati Cirebon.