Selain Hukuman Administratif, Jaksa Nakal Juga Bisa Dipidana

0
135

Jakarta.- Sorotan tajam terarah pada Korps Adhyaksa, yang terkena OTT KPK menambah daftar jaksa yang terjerat kasus suap. Santer informasi di lapangan saat OTT pada Jumat (28/6) lalu, ada negosiasi dari Kejaksaan meminta jaksa yang diduga terlibat suap untuk ditangani secara internal. 

Belakangan, penanganan kasusnya dibagi dua. KPK memeriksa Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Jakarta Agus Winoto. Sementara Yuniar Sinar Pamungkas, Kepala Seksi Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Tindak Pidana Umum Lain, dan Kepala Subseksi Penuntutan Kejati Jakarta Yadi Herdianto ditangani kejaksaan.

Akibatnya, dua jaksa tersebut dicopot dari jabatannya di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Pencopotan jabatan dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan dua jaksa yang melanggar etik.

Hal itu dibenarkan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung Jan Samuel Maringka beberapa waktu lalu, untuk tindak lanjut kemarin terkait OTT KPK, setelah dilakukan penyerahan, kita melakukan pemeriksaan. Ternyata benar terdapat indikasi pelanggaran etik yang dilakukan oleh sejumlah oknum jaksa. “Karena itu, untuk mempermudah pemeriksaan, pimpinan telah memutuskan melepaskan jabatan struktural terhadap sejumlah pejabat di lingkungan tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi DKI,” kata Samuel.

Tak main-main, Pihak Kejaksaan Agung juga telah melaksanakan bersih-bersih di Kejati DKI Jakarta dengan memutasi beberapa pejabat penting, menjadi Jaksa Fungsional di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan (Badiklat), selain dua oknum jaksa nakal yang melanggar kode etik, jaksa lainnya pun tak luput dari pencopotan jabatan. Diantaranya berinisial AWN, BHL dan ZRL. Mereka diduga bermasalah terkait penanganan kasus, sehingga dijatuhi hukuman administratif.

Parahnya lagi, ZRL sebelum dicopot ia menjabat baru 3 bulan sebagai Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejaksaan Jakarta Utara.

Sementara itu Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Oharda) pada Kejati DKI, AWN‎ mangkir saat dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. AWN akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara yang menyeret Aspidum Kejati DKI, Agus Winoto.

“AWN (Kasie ORHARDA pada Kejati DKI Jakarta) saksi AGW kasus dugaan suap terkait perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, belum diperoleh Informasi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Akankah hukuman pidana dijalankan oleh Kejagung bagi jaksa yang nakal meski telah dijatuhi hukuman administratif?.

Menurut Peraturan Jaksa Pasal 4 huruf d nomor 67 tahun 2007. Apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka proses peradilan terhadapnya, yakni dituntut lagi secara pidana sesuai hukum yang berlaku masih dapat dilakukan. Sebagai contoh, jaksa tersebut meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan sehubungan dengan jabatannya. Dalam hal ini, selain pelanggaran kode perilaku jaksa dan dapat dijatuhi tindakan administratif melalui sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa, ia juga dapat dituntut/didakwa melakukan tindak pidana suap.

Sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa hanya dilakukan untuk menjatuhkan tindakan administratif terhadapnya. Akan tetapi, sanksi pidana diproses lagi dengan tuntutan yang berbeda. Bahkan dalam praktiknya, sidang pada peradilan umum (pengadilan) dapat dilakukan lebih dahulu daripada sidang pemeriksaan pelanggaran kode perilaku jaksa. (EN)


Komentar Anda?