KOTA CIREBON.- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) angkat bicara terkait insiden penghapusan kata ‘khilafah’ yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon saat deklarasi sumpah setia Pancasila pada Senin (6/7/2020) lalu.

Sekretaris Jenderal PBNU, Dr. H. Helmy Faishal Zaini mengatakan, dari video yang tengah viral tersebut, seharusnya apa yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, bisa dengan tegas menolak adanya paham khilafah, maupun paham lainnya yang bertentangan dengan Pancasila. Dirinya pun menyayangkan peristiwa tersebut.

Helmy melanjutkan, dirinya pun menegaskan bahwa kejadian tersebut ada kepentingan politiknya. Sebab, apa yang terjadi dalam video tersebut, memang sangat bisa dikaitkan dengan kepentingan politik.

“Saya bisa sebut itu peristiwa politik,” katanya usai menjadi narasumber Seminar Kemerdekaan di Islamic Center Kota Cirebon, Minggu (2/8/20).

Untuk itu, lanjut Helmy, dirinya pun ingin agar permasalahan ini secepatnya bisa diselesaikan, oleh para pengurus daerah. Sebab, hal ini akan sangat tidak baik bagi masyarakat. Apalagi kejadian tersebut terjadi di dalam lembaga pemerintahan, yakni DPRD Kota Cirebon.

“Mereka harus menyelesaikan permasalahan ini, kalau bisa deklarasi bareng,” ungkapnya.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, viral sebuah video di social media, mengenai ucapan ikrar yang dilontarkan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, ketika aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Cirebon terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasil (HIP) pada Senin (6/7/2020). Video berdurasi 1 menit 48 detik tersebut, sontak membuat heboh jagat maya, maupun masyarakat Kota Cirebon. (Kris)