Jakarta.- Jelang persiapan Pemilu pada 2024, Partai Berkarya sampai saat ini terus menjadi sorotan. Karenanya menepis adanya kubu lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menyatakan, terkait penyelenggaraan Munas Partai Berkarya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyatakan PLT (pelaksana tugas) dibawah pimpinan Plt Ketum Syamsu Djalal di Hotel Acasia 18 Juni 2022.

“Bahwa kami nyatakan kegiatan tersebut adalah ilegal dan bukan atas nama Partai Berkarya (Beringin Karya) yang resmi. Plt Syamsu Djalal dan kawan-kawan tersebut sejak akhir tahun 2020 sudah tidak aktif di partai di bawah kepemimpinan Muchdi PR sesuai SK no 17 Kemenkumhan tanggal 30 Juli 2020, tapi sering mengganggu kepengurusan di semua tingkatan,” ungkap Badar dalam pesannya, Sabtu (18/6/2022).

Menurutnya, karena ulah oknum perusak partai. Silahkan lihat jejak digital pendirian dan perjalanan Partai Berkarya, jelas mana pejuang mana perusak partai. Kita jalan sesuai AD/ART partai saja. Kita sudah melakukan 2 kali Rapimnas dan terakhir bulan lalu tepatnya 26-27 Mei 2022 kita lakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munasy) dalam rangka menyikapi putusan ingkrah Mahkamah Agung RI yang menetapkan dan menguatkan SK Kemenkumham RI nomor 16 (AD/ART) dan SK 17 (Pengurus) tanggal 30 Juli 2020 dimana Ketua Umumnya Muchdi PR dan Sekretaris Jenderalnya Badaruddin Andi Picunang.

Lebih jauh Badar mengatakan,” mengenai SK 003 dan 004 versi Mahkamah Partai yang didengungkan Syamsu Djalal yang katanya memecat Ketum dan Sekjen itu ngawur. Proses sidang di Mahkamah Partai saja sudah melanggar AD/ART dan PO partai. Tidak mengikuti mekanisme dan mereka juga tidak beraktifitas di kantor partai yang resmi, jadi mereka itu liar,” tegasnya.

Di Mahkamah Partai bukan hanya mereka, sambung pria asal Sulawesi Selatan (Sulsel), tapi ada juga pimpinan lain dan juga sudah kita ganti personalnya sejak Desember 2020, karena saat itu kita masih bersengketa dengan pengurus sebelumnya maka pencatatan masih terpending. Dan saat sengketa sudah dimenangkan oleh kita maka kita Munaslub dan putuskan merevitalisasi AD/ART dan kepengurusan termasuk Mahkamah Partai.

“Saat ini, kita lagi fokus menghadapi verifikasi calon peserta Pemilu 2024 yang sudah dimulai tahapannya 14 Juni 2022. Kita tidak mau main-main dan berselancar lagi. Kalau ada kelompok yang mau main-main itu orang sakit dan kita akan tinggalkan. Ada salurannya, kita akan pidanakan bagi yang mau merusak marwah partai dan simbol-simbol perjuangan partai. Kita fokus jadi peserta Pemilu 2024 seperti Pemilu 2019. Masa di 2019 bisa di 2024 tidak,” tandasnya.