Sekda Gelar Rapat Terkait Estetika dan Etika Pemasangan Baliho

1
75

INAPOS, MUARABUNGO – Bertempat di ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait zona dan estetika pemasangan baliho/spanduk, untuk media promosi politik dan komersial di dalam wilayah kabupaten Bungo (04/12).

Rapat dipimpin oleh Sekda Bungo H. Ridwan IS, Asisten Pemerintahan, Ir. H. Indones, MTP, Ketua KPU Bungo, Muhammad Bisri. Ketua Bawaslu Bungo, Abdul Hamid, Kabid Perundang-Undangan Pol Pp Zamroni, S.Ag, Staf Ahli Bupati Zulpadli, Kasubid Perencanaan BP2RD, Kabid Pemukiman dan Sarana Utilitas Yendra,S.T. Kabid Politik dan Ormas, Lili Suryani, Kasubid Kewaspadaan Hub antar Lembaga, Gunawan, S.Sos, Unit Intel Kodim Juliansyah, Bunda Jbi Fatur.

Sekda, H.Riduwan Is dalam sambutan menyampaikan bahwa yang membelatar belakangi rapat sore ini atas dasar situasi politik hari ini terkait dengan banyaknya pemasangan spanduk dan baliho

“Jika melihat dalam pelaksanaan pilkada serentak bahwa pemasangan spanduk yang berhubungan dengan media promosi politik belum masuk ranah atau tahapan pilkada, begitu juga para penjual kaki lima juga sudah sangat semberaut hal ini perlu kita tertipkan, dan kita tarik retribusi,” ujar sekda

Lebih lanjut sekda mengatakan bahwa pemasangan tersebut harus diikuti dengan anturan yang berlaku, kita tidak memusnahkan tetapi meminta memindahkan ke zona yang ditentukan dan membayar retribusi reklame.

“Dengan demikian hal ini tentunya akan menjadi sumber pemasukan retribusi daerah, karena Kita tahu bahwa alat peraga ini mengeluarkan biaya yang besar oleh pihak – pihak yang memasangnya,”ungkapnya

Menanggapi hal tersebut Ketua KPU, Bisri memamparkan memang kita ketahui sekarang bahwa banyak sudah alat peraga kempanye bakal calon bupati dan gubenur di wilayah Kabupaten Bungo.

“Untuk hari ini secara legal standing belum masuk ranah KPU untuk menertibkan, menurut kami Pemda tentu memiliki peraturan (Perda) yang mengatur tentang penempatan spanduk dan baliho tersebut agar memenuhi persyaratan dan norma estetika penataan keindahan Kota,”papar bisri

bisri juga memaparka bahwa KPU Bungo saat ini sudah banyak mendapat pertanyaan tentang hal ini apakah melanggar atau tidak.

“Saya sudah jelaskan berdasarkan aturan APS dan APK Pemilu kepada media maupun pihak masyarakat yang telah konfirmasi kepada kami,”pungkas bisri

di tempat yang sama Kabid Perundang – Undangan Pol PP, Zamroni, juga menjelaskan Bahwa mereka sudah mencoba menertipkan hal tersebut

“Kmi sudah coba menertibkan dan menghubungi pihak – pihak yang memiliki atribut tersebut, untuk dapat berkoordinasi dalam pemasangan spanduk tersebut,”kata zamroni

Kemudian Kesbangpol, Andra juga menuturkan bahwa hal tersebut dapat ditertibkan dengan teknis sebagai seperti segera tentukan zona larangan dan zona yang di izinkan, Sepanjang tidak melanggar aturan dan Norma Estetika dan Keamanan Penguna Jalan.

“Lakukan pendataan jumlah dan letak spanduk tersebut, setelah itu kirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik baliho dan spanduk tersebut untuk dapat memasang di zona-zona yang sudah ditentukan, tujuanya agar pemilik tersebut dapat segera melaporkan berapa jumlah alat peraga yang dipasang dan lokasi pemasanganya jika telah sesuai aturan, maka pihak Dispenda segera lakukan pemugutan Retribusi Reklame,”tutur andra

Ketua Bawaslu, Abdul Hamid, juga menjelaskan bahwa saat ini domain Bawaslu dan KPU belum masuk, namun ia sarankan hal ini harus ditertibkan sesuai aturan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa merubah warna kendaraan bermotor dengan gambar Bacalon Bupati atau Gubenur juga diatur dan di tertipkan oleh pihak Sat Lantas Kab Bungo, sebab regulasinya jelas tidak di bolehkan,”tegas Hamid

Mengingat rapat tersebut ada satu OPD yaitu perizinan, tidak hadir maka rapat dilanjutkan hari ini, Kamis (06/12) Pukul 09.00 Wib. Rapat selesai pada pukul 15.54 Wib. (Res)


Komentar Anda?

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here