INAPOS, JAKARTA- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Utara (Butur), Muhammad Hardhy Muslim akhirnya memberikan penjelasan tuntas terkait surat rekomendasi yang diterbitkan KASN bernomor: B-1784/JP.01/05/2022 tertanggal 17 Mei 2022.

“Sesuai laporan masyarakat dan beberapa orang ASN yang di non job dari jabatan administrator, tertanggal 20 April 2022,” ungkap Hardhy.

Mantan Kabag Hukum Pemerintah Kota Baubau ini menyampaikan, bahwa dimana dalam laporannya Bupati Buton Utara, Ridwan Zakariah telah melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur pada tanggal 1 dan 5 April 2022 lalu.

Mantan Camat Kulisusu Utara ini menjalaskan, bahwa pejabat yang promosi dari jabatan administrator ke jabatan pimpinan tinggi pratama, yakni, pertama Amimuddin, S.Pd., M.Si, sebelumnya Sekretaris Perindustrian dan Perdagangan dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Mantan Kepala Sub Bid Hukum, Mensprit Bappeda Kota Kendari ini mengemukakan, bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama yang di rotasi/mutasi dilakukan tanpa rekomendasi KASN dan berkoordinasi dengan KASN.

Pertama, H Tasir, SE, sebelumnya sebagai Asisten III dilantik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kedua, Sahrun Akri, sebelumnya sebagai Staf Ahli dilantik menjadi Asisten II. Ketiga, L.M Karya Jaya Hasan, sebelumnya sebagai Asisten II dilantik menjadi Inspektur Inspektorat.

Selanjutnya Hardhy menyebut ke empat, Baaziri, S.Pd, sebelumnya Kepala Dinas Pertahanan dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial. Kelima, Abdul Syukur, sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja.

Lalu pada hari Senin tanggal 23, Sekda Butur, Muhammad Hardhy Muslim didampingi beberapa Kepala OPD pukul 13.00 WIB diterima Kukuh Heruyanto Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah Dua di ruangan kerjanya. Di hadiri Pimpinan OPD, Alimin, S.Sos, M.Eng selaku Kepala BKPSDM, Karya Jaya, S.Sos. SPi, M.Eng dari Inspektur Inspektorat Daerah dan Amimudin, SPd Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku salah satu terlapor. “Saudara Amimudin yang dilaporkan dilantik dari jabatan administrator ke JPT Pratama tanpa melalui mekanisme lelang JPT Pratama,” kata Hardhy.

Hardhy Muslim menyampaikan bahwa dari hasil klarifikasi dengan pihak KASN, diperlihatkan bukti foto copy Rekomendasi KASN Nomor B-1999/7/2017 perihal Rekomendasi Atas Pelanggaran Merit Sistem di Lingkungan Pemerintah Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 25 Juli 2017. Di mana saudara Amimudin, S.Pd (Kadis Kebersihan, red) bersama Muhammad Hardhy Muslim SH, M.Si (Inspektur, red) adalah korban pelanggaran merit sistem (non job) oleh Pemerintahan Drs. H.Abu Hasan, M.Pd, selaku Bupati Buton Utara periode 2015-2020.

Hardhy Muslim menceritakan, dalam wawancara via WhatsApp menceritakan kalau yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan sebagai Kadis Kebersihan. Karena OPD ikut termerger dengan OPD lain, namun sebagai kepala dinas jabatannya tidak pernah dipulihkan sampai berakhir periode pak Abu Hasan. Kurang lebih empat tahun, nanti di jamannya pak DR H Muh. Ridwan Zakariah, M.Si sebagai Bupati Buton Utara baru dilantik selaku Sekretaris Dinas Transmigrasi sekaligus Plt Kadis.

“Kemudian Sekretaris Dinas Perindag dan akhirnya pada bulan Mei dikembalikan jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup,” ungkap Hardhy.

Disamping itu, Hardhy Muslim mengatakan diperlihatkan SK jabatan yang pernah dipegang, sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Butur, Kepala Dinas Kehutanan. Berdasarkan bukti-bukti kepegawaiannya tersebut Asisten Komisioner KASN menganggap tidak ada bermasalah dengan pelantikan saudara Amimudin, S.Pd dalam Jabatan Kadis Lingkungan Hidup.

Selanjutnya terkait pergeseran JPT Pratama ke JPT lainnya. Hardhy Muslim memberikan alasan, pertama kebutuhan organisasi, dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibutuhkan pejabat yang loyal pada pimpinan dan punya integritas yang tinggi kepada daerah. “Buat apa pejabat pintar, tapi tidak mau diatur dan tidak memahami visi misi kepala daerah,” pungkas Hardhy.

Kedua, menurut Hardhy, anggaran terbatas, waktu dan hilangnya momentum jika setiap pergeseran harus melalui tahap uji kopetensi. Sebagai contoh, ketika Yuswan Farmanta Inspektur ditarik kembali ke BPKP Pusat, maka Jabatan Inspektur Inspektorat kosong sehingga Bupati menunjuk Karya Jaya Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Plt Inspektur. “Bertepatan dengan saat Pemeriksaan Awal di dampingi Tim BPK selama pemeriksaan, atas saran BPK sebaiknya Inspektur harus didefenitifkan,” kata Hardhy Muslim.

Namun Asisten Komisioner KASN, Kukuh Heruyanto tetap berdalil bahwa pergeseran apapun untuk JPT Pratama harus melalui mekanisme uji kopetensi. Sebagaimana diatur Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan instansi pemerintah. “Cukup buat SK Tim, ada Sekda sebagai ketua, akademisi dan tokoh masyarakat (mantan birokrasi, red) ajukan permohonan ke KASN kami keluarkan rekomendasi pelaksanaan, silahkan jalan dan lakukan pelantikan,” jelas Hardhy.

Lalu Hardhy Muslim kembali menegaskan, itu keadaan normal, bagaimana keadaan tidak normal pejabatnya bermasalah hukum. Apa harus uji kopentensi? Inilah titik masalah belum sempat saya tuntaskan dengan pak Kukuh Heruyanto. Karena bagaimanapun saya (Hardhy selaku Sekda, red) bersikeras bahwa bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian punya hak diskresi. Sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (mu)