Salah Kelola Kekayaan Alam, Papua- Maluku Termiskin di Indonesia

0
755

Dari kiri ke kanan: Roy Simbiak, Hendry Apituley, Amir Hamzah Marasabessy, Thomas Matulessy, dan  Arief Gunawan. (red)

 

JAKARTA, INAPOS – Seolah tidak masuk akal, jika sampai detik ini Maluku masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Padahal, kedua Provinsi tersebut memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Ada pertanyaan yang menggelayut, kenapa bisa begitu?

“Fakta hari ini menunjukan dari beberapa ahli pakar,  Maluku merupakan salah satu diantara 5 provinsi termiskin  di Indonesia, diantaranya NTT, NTB, Papua, Maluku, Maluku Utara.  Itu hanya gonta ganti nomor saja, tiap tahun dari statistik,”kata Tokoh Maluku Amir Hamzah Marasabessy dalam acara RABU BIRU (Bincang Seru) di Sriwijaya Center, Jakarta Selatan.

Amir mengungkapkan, ada suara-suara dari masyarakat, jangan-jangan kekayaan kita (Maluku) ini hanya diolah, dan dikelola untuk kepentingan Jawa dan Sumatera saja, karena tiap tahun Maluku dapat menghasilkan minimal untuk ikan saja 2 juta ton atau sama dengan 2 milyar kilo.

Andaikata dari tiap kilo Maluku mendapat 25 sen dolar, maka kita bisa bayangkan bagaimana pendapatan Maluku dari ikan yang 2 juta ton itu.

Lebih jauh dikatakan Amir, di Pulau Aru saja ada 1300 kapal yang, namun pemerintah daerah Maluku nggak tahu dari mana ini.Siapa yang kasih izin.Berapa ikan yang mereka keruk.Kemana ikan  itu mereka bawa. Apa kontribusinya kepada pemerintah.

Kondisi itu diperparah lagi dengan  kebijakan Pemerintah Pusat yang mengeluarkan dana alokasi umum kepada daerah yang  hanya dihitung berdasarkan luas daratan. Padahal luas laut Maluku itu 97,2% dari total luas Maluku.

APBD maluku tahun ini hanya lebih kurang 3,4 triliun. Besarnya masih jauh lebih kecil dari APBD sebuah kabupaten di Pulau Jawa.

“Dengan kata lain,  luas daratan Maluku cuma 7,8%. Berdasarkan luas daratan yang 7,8% itulah pemerintah memberikan alokasi umum. Jadi kita bisa lihat bahwa dari anggaran 3,4 triliun tadi ada bagian dari pemerintah pusat yang jauh lebih besar dari pendapatan asli daerah, karena sebagian pengelolaan dari daerah termasuk ikan, tambang dan lainnya itu dikelola oleh pemerintah pusat,”papar Amir.

Menurut Amir, persoalan sekarang adalah bagaimana kita mengembalikan kekayaan itu semua?

“Tidak tertutup kemungkinan dua, tiga tahun mendatang ada warga Maluku yang datang ke mahkamah internasional, karena tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat,”ujarnya.

Amir menegaskan, solusi untuk mengembalikan kesejahteraan masyarakat di Maluku, maka Pemerintah harus memberikan kewenangan yang penuh kepada masyarakat Maluku untuk mengelola hasil lautnya.

“Kalau pemerintah pusat mau jujur, dan  benar- benar mau membangun Maluku,  maka mestinya dalam rangka proyek Masela, masyarakat Maluku harus mendapat bagian sepertiga. Ini untuk kesejahteraan masyarakat Maluku,”ujar Amir.

Di Maluku ada adat budaya bila mencari ikan.  Misalnya, saya yang punya perahu. Adinda saya ini punya jaring dan teman saya punya dayung, maka hasilnya dibagi 3, yang punya  perahu sepertiga.

Pun seharusnya demikian dengan pengelolaan proyek minyak dan gas bumi (migas) Blok Masela. Warga Maluku sudah seharusnya  pula mendapat sepertiga bagian dari hasil keuntungan projek tersebut.

“Kalau Blok Masela dikelola dengan baik maka bukan hanya mensejahterakan rakyat Maluku, tetapi juga bisa memberkan kontribusi kepada Indonesia.  Lebih kaya dari Qatar,”terangnya.

Amir berharap bilamana Prabowo-Sandi nanti terpilih untuk memimpin Indonesia, akan dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik bagi masyarakat Maluku.

“Karena dalam 74 tahun kemerdekaan Maluku  ini,  sudah banyak dibohongi oleh hal-hal yang sangat mengecewakan. Janji pemerintah kepada masyarakat Maluku sebagai lumbung ikan nasional dan Tol Laut sampai sekarang big zero juga,”pungkasnya .

Maluku ternyata tidak sendiri. Propinsi  Papua juga mengalami nasib yang sama,  sebagai Propinsi termiskin di Indonesia.

“Papua  memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tapi miskin. Ini pasti ada masalah, ada  masalah yang mendasar karena pendekatan orde baru saat itu. Papua ini situasi politiknya masih tinggi, sehingga kebijakan-kebijakannya top down. Sampai hari ini, sehingga solusinya setelah reformasi undang-undang otonomi khusus,”kata Pengamat Papua, Roy Simbiak.

Menurutnya, kemiskinan yang terjadi di Papua, karena tidak ada partisipasi masyarakat dan pejabat di daerah di dalam pembuatan sampai pengambilan kebijakan .

“Saya melihat pemerintahnya sampai sekarang belum sungguh-sungguh, sehingga muncullah undang-undang  pemda yang memang menjadi dualisme di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, itu yang masalah,”terang Roy.

Disisi lain dia mengkritisi pendekatan TNI-Polri  yang masih repsesif sampai sekarang. Ruang dibatasi untuk menyampaikan pendapat, dan selalu distigma.

“Kami mendesak TNI dan Polri harus meninjau kembali pendekatan mereka di tanah Papua. Kalau mau bangun Papua cabut undang-undang otonomi khusus, buat undang-undang otonomi khusus yang  lebih baik lagi tetapi kewenangannya harus diperkuat. Ini yang  sampai sekarang pemerintah belum serius,”pungkasnya.

Sementara itu Pakar Sosiologi Politik, Dr Thomas Matulessy mengungkapkan, penyebaran kemiskinan berdasarkan data BPS, per pulau. Pulau Sumatera jumlah penduduk Miskin  11,21% , Pulau Jawa ada 10,83% , Pulau Kalimantan 6,57% , Bali dan Nusa tenggara 14,42%, Sulawesi 11,71%, Papua dan Maluku 23,15% . Artinya presentase penduduk miskin paling besar ada di Papua dan Maluku.

Dia menyayangkan kue-kue pembangunan itu semua tersentralisasi di Pulau Jawa. Ibarat kata pepatah: ‘Ada gula ada semut.’ Kalau gulanya semua ditarik kepusat ya semuanya pada lari ke pusat.

“Transmigrasi nggak bisa lagi menjawab persoalan. Sebarkan aja ‘gula’nya ke daerah,  otomatis semutnya langsung lari ke sana. Semut akan selalu mencari gula, tetapi perlu diingat  bahwa populasi penduduk indonesia ini sangat rentan,”ujarnya.

Thomas menegaskan, janganlah kita jadikan Papua korban. Sebagai tujuan primadona transmigrasi, tapi sekarang mari kita cari solusi lebih baik .

Jepang sedang kekurangan tenaga kerja. Penduduk nya sudah tua,  Norwegia juga sama. Kenapa kita tidak  kirim penduduk kita kesana, seperti  tenaga-tenaga ahli. Jangan hanya kita mengirim TKW saja ke timur tengah.

Komposisi kerja yang semakin sengit di Pusat, akan menjadi lahansubur tumbuhnya  faham-faham radikalisme. Sementara di daerah paham separatisme yang berkembang.

Thomas memprediksi, cepat atau lambat negara ini (Indonesia)  akan gagal.Indikator-indikatornya sudah sangat kuat, bahwa Indonesia sudah mengarah kepada negara gagal. Namun tidak punah.

“Solusi yang saya mau tawarkan tentang masalah bagian, pendapatan saya ambil contoh model negara Bagian Alaska di  Amerika. Negara bagian Alaska sumber penghasilan mereka mirip-mirip Maluku,  minyak dan gas sama perikanan,”imbuhnya.

Apa yang dilakukan oleh negara bagian Alaska, di dalam konstitusi negara dicantumkan bahwa dari hasil tambangnya. Ada sewa lahan ke perusahaan asing atau perusahaan besar yang mengelola disitu.

“Ada royalty. Ada keuntungan dari hasil penjualan mineral tambang tersebut,  kemudian ada pajak  yang diambil dari negara bagiannya. Negara memungut pajak dari perusahaan tersebut. Ini diperuntukkan untuk rakyat, bukan untuk pemerintah,”pungkasnya. (red)