RUU Omnibus Law, ILLCA: Seharusnya DPR RI Lebih Tegas dan Berani

0
82

Jakarta.- Wacana Omnibus Law atau peneyederhanaan regulasi pertama kali diungkap Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 di Sidang Paripurna MPR RI di Jakarta, Minggu (20/10/2019) lalu.

Jokowi pun berharap DPR RI bisa merampungkan pembahasan RUU Omnibus Law tentang Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja dalam waktu 100 hari kerja sejak draf aturan itu diserahkan oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya, masyarakat sipil dan sejumlah lembaga mengkritik keras proses penyusunan omnibus law cipta lapangan kerja dan perpajakan yang disebut tertutup.

Kritik di antaranya disampaikan oleh Indonesia Labor Law Consultant Association (ILLCA). Pada 12 Februari 2020 lalu setelah banyaknya tekanan yang mempertanyakan mengapa RUU Cipta Lapangan Kerja masih disembunyikan, akhirnya diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR bersamaan dengan naskah akademiknya.

Ketua Umum Indonesia Labor Law Consultant Association (ILLCA), Ike Farida mempertanyakan mengapa sampai saat ini pemerintah tidak terbuka tentang RUU Omnibus Law.

“ILLCA yang merupakan himpunan konsultan hukum ketenagakerjaan Indonesia ini menyayangkan sikap pemerintah yang tertutup selama ini, sehingga masyarakat luas menimbulkan beragam pertanyaan,” kata Farida di gedung Wirausaha, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

Menurutnya, seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI lebih tegas dan berani untuk bersikap jika memang benar-benar ingin menciptakan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Seperi diketahui, yang sekarang ini jumlah pengangguran lebih dari tujuh juta orang. Sedangkan, angkatan kerja setiap tahun bertambah sebanyak dua juta orang.

ILLCA meminta supaya wakil rakyat di DPR melibatkan unsur masyarakat, organisasi bidang ketenagakerjaan, akademisi dan ahli dalam mengolah RUU Cipta Kerja.

Dia menyoroti Omnibus Law RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru tiga Undang-Undang.

“Undang undang yakni UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 40/2004 tentang Sistem JamSos Nasional, dan UU No.24/2011 tentang BPJS. UU ini terdiri 15 Bab yang berisikan 174 Pasal,” ungkapnya.

Menyoroti RUU Cipta Kerja, Omnibus Law, ILLCA bakal mengagendakan seminar akbar di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada 5 Maret mendatang. (El)