INAPOS – JAKARTA.- Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Sukarno Ali, bersama Pejabat Struktural, mengikuti acara peresmian Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) yang dilakukan secara virtual oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, melalui aplikasi Zoom Meeting pada Kamis (8/8).
Peresmian ini menandai restrukturisasi dua politeknik sebelumnya, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, menjadi satu entitas baru, yaitu Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN).
Kampus baru yang berlokasi di Tangerang ini masih dalam proses pembangunan, dengan fokus awal pada penyelesaian gedung Rektorat B.
Langkah restrukturisasi ini merupakan bagian dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan operasional pendidikan di lingkungan Kemenkumham.
Dengan restrukturisasi ini, diharapkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih optimal, memungkinkan birokrasi yang lebih agile dan adaptif, khususnya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang hukum dan HAM.
Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly menyatakan, “Politeknik Pengayoman Indonesia adalah upaya strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan Kementerian. Saya optimis bahwa POLTEKPIN akan menjadi pusat pendidikan unggulan yang mampu mencetak lulusan berkualitas di bidang Hukum dan HAM.”
POLTEKPIN direncanakan akan membuka jurusan dan program studi baru yang mencakup pendidikan profesi, magister terapan, dan doktor terapan sesuai dengan kebutuhan zaman di bidang hukum dan HAM. Penambahan program-program baru ini diharapkan dapat menjadi sumber rekrutmen serta peningkatan kompetensi bagi tenaga profesional di Kemenkumham.
“Kami dedikasikan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) ini untuk mendidik para taruna-taruni mengembangkan talenta terbaik mereka sehingga siap mengabdi, berkarya, dan mengukir prestasi demi kejayaan Bangsa Indonesia,” tambah Yasonna.
Dengan restrukturisasi ini, POLTEKPIN diharapkan mampu berkontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme di bidang hukum dan HAM, serta bersaing di tingkat nasional maupun internasional. (Nal)
