RR dan H, Diduga Sobek Transkasi “Jadah”

0
80

INAPOS, BANDUNG – Kasus hilangnya perkembangan dugaan dirusaknya Buku Merah oleh penyidik KPK terus mendapat perhatian dan kini datang pula dari Lembaga Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK RI) perwakilan Jawa Barat.“Tindakan penyidik KPK yang diduga merobek beberapa catatan transaksi
adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya menggunakan kewenangan untuk kepentingan di luar KPK,” jelas Nana. S.Hadiwinata sebagai Ketua GNPK RI PW Jabar kepada Inapos.

Menurutnya apa yang dilakukan oknum penyidik tersebut termaktub pada Pasal 1 angka 9 jo Pasal 5 huruf a dan k, KUHP dan dapat dikualifikasi sebagai Pelanggaran Disiplin Berat.

“Sesuai Pasal 8 huruf g, l, dan n dari Peraturan KPK No. 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK. Jika merujuk pada Pasal 8 huruf s jo Pasal 11 peraturan di atas, tindakan itu dapat dikualifikasikan perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana (setidaknya merintangi proses pemeriksaan atau obstruction of justice) dan telah timbul kerugian maka harus dikenakan pasal pidana. Selain mengganti kerugian yang timbul bukan sekedar mengembalikan ke instansi asalnya,” sampainya.

Tak hanya buku merah atas nama inisial S dan N yang memuat indikasi transaksi kejahatan tapi juga fakta adanya tindakan diduga merobek beberapa lembar catatan transaksi “jadah” atas buku bank serta sapuan tip-ex di atas lembaran alat bukti.

“Kasus penyuapan atas Patrialis Akbar oleh BH. Yang mencengangkan, kejadian itu juga diketahui penyidik KPK lainnya serta terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK pada tanggal 7 April 2017,” tambah Nana.

Kasus perusakan Buku Merah ini sendiri mencuat sejak dipublikasikannya hasil investigasi dari gabungan beberapa media di bawah bendera Indonesialeaks tentang perusakan buku bank bersampul merah atas nama inisial S untuk inisial N IR oleh penyidik RR dan H.

“Buku tersebut diduga merupakan barang bukti kasus korupsi yang melibatkan bos CV. Sumber Laut Perkasa inisial B H dan anak buahnya inisial Ng F. Dalam laporan investigasi tersebut menguak kedua penyidik diduga merobek beberapa lembar catatan transaksi dalam buku.Keduanya juga diduga menghapus sejumlah nama penerima uang dari perusahaan B H dengan tip-ex,” Ia menegaskan.
Ia melanjutkan, penyebab terjadinya suatu kejahatan yang ditutupi untuk mempersulit proses penyidikan dan penuntutan dan bagaimana akibat hukum terhadap orang-orang yang menghalangi proses penyidikan dan penuntutan.

“Jika memperhatikan pola pola dugaan kejahatan ini adalah 1. Orang yang disembunyikan itu adalah seseorang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan, maka pasal ini tidak dapat diterapkan terhadapnya. Memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian. 2. Pasal 221 ayat (2) KUHPidana merupakan suatu alasan penghapus pidana yang bersifat sebagai alasan penghapus pidana khusus, artinya hanya berlaku untuk tindak pidana yang tertentu saja, dalam hal ini tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 221 ayat (1) KUHPidana dalam unsur ini disebutkan tentang memberikan pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan dengan maksud menutupi, menghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan suatu kejahatan, telah menghancurkan, menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti atau menariknya dari pemeriksaan Jaksa, Polisi atau pejabat pemeriksa lainnya. Ini berarti, H dan RR diduga telah cukup bukti untuk diterapkan pasal-pasal di atas,” tutupnya. (Cep’s)


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here