Rp 3 Miliyar Lebih Dana Bansos Pemkab Cirebon, Jadi Temuan BPK

0
380

KABUPATEN CIREBON – Dana Hibah dan Bantuan Sosial ( Bansos ) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten ( Pemkab ) Cirebon dengan menggunakan APBD Pemkab Cirebon, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

BPK RI Perwakilan Jawa Barat menemukan fakta bahwa bantuan sosial (bansos) dan hibah dari Pemkab Cirebon per 31 Desember 2016 sebesar Rp 3 miliar lebih dalam penggunaannya belum bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan data yang dimiliki redaksi, temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2016 yang ditandatangani oleh Hesti Sunaryo selaku Penanggungjawab Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jabar pada halaman 11 dan 12 Buku II LHP.

Berikut uraian hasil audit tersebut  bahwa dan Hibah dan Bansos sebesar Rp 3.098.888.000,00 belum dipertanggungjawabkan oleh penerima kepada Pemkab Cirebon. 

Realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 46.844.475.521, dan Bantuan Sosial sebesar Rp 24.510.488.768. ”

“Pengujian dokumen hingga dengan 29 April 2017 dari 459 penerima bantuan dengan nilai sebesar Rp 10.613.400.000,00, yang belum menyampaiakan laporan pertanggungjawaban sebanyak 128 penerima dengan nilai sebesar Rp 1.989.350.000,00, sedangkan dari 346 penerima bantuan sosial dengan Nilai sebesar Rp 2.499.751.268,00 yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebanyak 271 penerima dengan nilai sebesar Rp 1.107.538.000,00, ” tulis auditor dalam LHP.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah direvisi pada Permendagri  Nomor 39 tahun 2012 tentang pemberian dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD. 

Pada Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan bahwa anak-anak mendapat penghargaan paling sedikit:

a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b) Tidak wajib, tidak mungkin dan tidak berlaku setiap tahun Anggaran, kecuali disesuaikan dengan peraturan-undangan; c) Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Tidak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penerima hibah adalah uang tunai, pajak, dan pajak, PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Dan juga tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: 
a) Penerima hibah secara resmi dan materi atas penggunaan yang diterimanya. b) Pertanggungjawaban penerima hibah berupa bukti-bukti dari yang lengkap dan sah sesuai undang-undang belanjakan bagi penerima hibah berupa uang.

Selanjutnya Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa penerima bantuan sosial berupa uang, laporan, pertanggungjawaban sosial kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. 
Pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bahwa penerima bantuan adalah materi formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Dalam LHP tersebut dijelaskan, Peraturan Bupati Cirebon nomor 48 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD, pasal 13 atas bantuan hibah atau bansos, dilakukan oleh SKPD atas keabsahan dan kelengkapan Persyaratan permohonan belanja hibah berdasarkan pedoman yang ditentukan oleh kepala SKPD. Verifikasi dilakukan oleh tim evaluasi yang dilakukan oleh Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala SKPD.

Kepala SKPD menyampaikan hasilkonsolidasi dana kepada Bupati melalui Ketua TAPD. Ketua TAPD menyampaikan hasil dari daftar nominatif calon penerima belanja (DNC PBH) kepada Bupati. Kondisi tersebut menyebabkan tertutupnya bagi organisasi lain untuk menerima hibah. Kondisi tersebut disebabkan oleh dinas terkait belum melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas dasar tersebut: 
a. Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa prosedur validasi telah dilakukan ke bawah meskipun tanpa SK Survei tim, SK tim evaluasi untuk Kegiatan Bidang Pemulihan Sosial, Bidang Pengembangan dan, Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat (P3SM) dan Bidang Bantuan, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana (Balinsos dan PB) belum dibuat dan akan menjadi perhatian dan perbaikan keudukan. 
b. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan menyatakan bahwa SK penerima Hibah yang ditandatangani bupati belum membuat;
c. Kepala DCKTR menyatakan bahwa benar dilakukan hanya untuk data usulan desa tanpa melakukkan banyak data, selain itu SK penerima dana yang ditandatangani oleh bupati belum ada dan akan dilengkapi dengan SK Bupati terkait dengan Belanja Hibah yang akan diberikan kepada masyarakat ; 
d. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa penggunaan Dana Hibah belum sesuai dengan Permendagri No 39 tahun 2012.

Untuk itu, BPKunjukkan Bupati Cirebon agar: 
a. Memerintahkan kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, dan kepala DCKTR untuk melakukan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
b. Memerintahkan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menolak belanja hibah koran pada TA berikutnya karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hibah; 
c.Memerintahkan para kepala SKPD untuk meminta pertanggungjawaban dari para penerima hibah dan bantuan sosial sebesar Rp3.098.888.000,00, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi kebenaran penggunaannya oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan informasi yang diterima redaksi dari beberapa sumber, bahwa penerima dana tersebut diduga fiktif.

Disamping itu pula, dalam daftar penerima dana tersebut terdapat pula nama yang sama.

Sampai berita ini diturunkan, pihak terkait belum bisa dimintai tanggapannya. (Had/Ja)