Penulis : Ahmad Daryoko

Koordinator INVEST.

“Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure” (INVEST) melihat bahwa semenjak Indonesia dekat dengan China maka langkah2 Pemerintahannya “bar-bar”, dan hobbynya mengambil langkah langkah “megalomania” (langkah spektakuler) dng target pencitraan, misal :

1. Ide Mega proyek 35.000 MW pembangkit listrik. Yg berakibat PLN berhutang Rp 500 triliun untuk proyek transmisi 35.000 MW (yg faktanya hanya selesai 5000 MW).
Kesimpulannya proyek 35.000 MW ini akhirnya “mangkrak” !

2. Ide Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung dng biaya Rp 76 triliun. Yg berakhir “mangkrak” juga. Hanya tumpukan besi tua dan pilar2 penyangga yg terpampang sejajar tol Jakarta-Bandung.

Yang lain adanya gagasan proyek KA Cepat Jakarta – Surabaya dan Pindah Ibu Kota Negara RI yang pada dasarnya merupakan bukti adanya ambisi “Megalomania” sebuah Rezim yang jauh dari kajian Akademik dan hanya menunjukkan “ketololan” saja.

UU OMNIBUS LAW (OBL)

Dan yang spektakuler dari rezim “bar bar” ini adalah terbitnya UU OMNIBUS LAW ( UU OBL ) yang ternyata tanpa didasari Naskah Akademik yg merupakan gambaran Ideologi dan Target diperlukannya UU tersebut.

Ada juga pengamat yang mengatakan Naskah Akademik OBL ini dibuat bersamaan dengan pembahasan RUU nya. Nah….kalau sinyalemen ini benar berarti ibarat sebuah proyek PLTU/PLTA dimana Feaseability, Pra Design, dan Detail Engineering Design nya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan fisik nya ( EPC System ) . Inilah gambaran lengkap betapa “bar bar” nya sebuah langkah Rezim yang super “sembrono”.

Bila kita pelajari lebih jauh OBL ini, ternyata hanya sekedar menjilid 76 (tujuh puluh enam ) UU yang sudah ada. Kemudian sedikit dirubah dan ditambahi tambahi. Target utama adalah memberikan “karpet merah ” ke Investor dan Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan menyingkirkan eksistensi tenaga kerja lokal dan perusahaan lokal.

Dibidang Kelistrikan, System Unbundling yg sudah dihapus oleh putusan MK No 111/PUU-XIII/2015 tanggal 14 Desember 20016 kemudian dimunculkan lagi di UU OBL ini.

Sehingga dengan terjadinya MBMS (Multi Buyer and Multi Seller ) System atau mekanisme pasar bebas kelistrikan di Jawa -Bali pada 2020 ini indikasinya akan berpengaruh melonjaknya subsidi listrik Nasional ke angka Rp 150 triliun (padahal saat listrik dikelola murni PLN hanya sekitar Rp 50 triliun pertahun). Dan bila mulai tahun depan Pemerintah meniru jurus Philipina yg melepaskan Perusahaan Listriknya ke Asing dan Aseng maka tarip listrik akan melonjak 5x lipat dari sekarang ! Namun bila Pemerintah tetap memaksakan diri untuk “nombokin” kelistrikan swasta yg pertahun minimum Rp 150 triliun, maka dipastikan pada 2024 ada hutang subsidi listrik sekitar Rp 1000 triliun ( belum sektor lain ).

Dan bila hal diatas terjadi maka yang akan menikmati subsidi listrik dari hutang luar negeri itu hanya segelintir oknum pejabat/mantan pejabat seperti LBP,JK, D.I, ET, oknum DPR , taipan 9 Naga serta perusahaan2 IPP China spt Shen Hua, Huadian, Chengda, Shinomach, Chinadatang, CNEEC dsb , dengan mengorbankan rakyat Indonesia !

HARUS KITA LAWAN !
ALLOHUAKBAR !!
MERDEKA !!

JAKARTA, 22 OKTOBER 2020.