Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual

0
268
Anggota Fraksi Golkar Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Kamis (09/12). Foto: VIVAnews/Adri Irianto

Oleh : Bambang Soesatyo 

Ketua DPR RI

 

1. Terkait empat nelayan asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang dinyatakan hilang setelah kapal KM Sinar Laut tenggelam diperairan Sadewa, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat (10/2), Ketua DPR:
a. Menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam atas peristiwa dan musibah yang terjadi serta berharap pihak-pihak yang terkait dalam pencarian dan evakuasi korban dapat segera melakukan upaya maksimal dalam melakukan pencarian korban yang masih hilang;
b. Mendorong Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas, bersama Syahbandar untuk segera melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan tersebut, dengan tetap memastikan keadaan cuaca dan gelombang laut, agar tim yang bertugas melakukan penyelamatan juga dapat terjamin keselamatan dan keamanannya, serta mengupdate informasi tentang hasil temuan tersebut;
c. Mendorong Syahbandar untuk memberikan imbauan kepada nelayan dan nakhoda kapal agar menunggu informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelum melakukan kegiatan melaut, serta memastikan tidak ada nelayan yang melaut selama cuaca dan gelombang laut masih tinggi dan tidak aman;
d. Mendorong BMKG dan BPBD untuk melengkapi dan memperbaiki peralatan Early Warning System (EWS) untuk mencegah jatuhnya korban jiwa apabila terjadi kembali bencana alam seperti cuaca ekstrem, mengingat peringatan dini merupakan aspek yang paling penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa ataupun materi;
e. Mendorong BMKG untuk terus memberikan informasi mengenai kondisi cuaca dan alam Indonesia secara cepat dan akurat melalui media cetak, siber, dan siaran guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi, serta aktif mengupdate informasi tersebut kepada lembaga transportasi darat, laut/sungai/danau, dan udara.

2. Terkait dengan adanya potensi guguran lava pijar dan awan panas dari Gunung Merapi, Jawa Tengah dan Gunung Karangetang, Sulawesi Utara, yang dapat membahayakan masyarakat disekitar lereng gunung tersebut, Ketua DPR:
a. Mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Pemerintah Daerah untuk siaga dan melakukan antisipasi terhadap potensi terjadinya bencana alam di sekitar Gunung Merapi dan Gunung Karangetang, guna meminimalisir adanya korban jiwa;
b. Mendorong BNPP untuk melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di zona bahaya, guna menghindari adanya korban saat terjadi guguran lava pijar ataupun banjir lahar;
c. Mendorong BNPB melalui BPBD untuk membuat jalur-jalur evakuasi yang dilengkapi dengan tanda-tanda yang jelas guna memudahkan masyarakat untuk evakuasi saat terjadi erupsi;
d. Mendorong Badan Meteorologi, Klimatogi, dan Geofisika (BMKG) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui Tim Pemantau Gunung Api untuk memberikan informasi terupdate kepada masyarakat, baik melalui media cetak, siber, maupun siaran, mengenai kondisi terkini dari status kedua gunung dan kondisi cuaca di puncak gunung tersebut;
e. Mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan, serta selalu mengikuti arahan dari petugas dan memperbarui informasi terbaru terkait status gunung dari BMKG dan PVMBG sebagai institusi resmi.

3. Terkait masih banyaknya peraturan daerah (perda) yang tidak pro terhadap investasi serta bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya sehingga menyebabkan seringnya terjadi tumpang tindih peraturan, Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam merumuskan Perda harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar perda yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta sesuai dengan tujuan pembentukan perdanya;
b. Mendorong Kemendagri, Pemda, dan DPRD untuk melakukan kajian terhadap materi perda yang akan dibuat dan disusun dalam naskah akademik serta melakukan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan perda yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pertentangan dalam regulasi;
c. Mendorong Kemendagri bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mengevaluasi seluruh perda yang ada, agar perda yang ada sesuai dengan asas-asas pembentukannya serta dapat dilaksanakan.

4. Terkait dengan meningkatnya korban Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies di Kabupaten Dompu, NTB, sebanyak 6 warga meninggal dunia bertambah dari pekan lalu yang berjumlah 5 orang (berdasarkan pernyataan Kementerian Kesehatan/Kemenkes), Ketua DPR:
a. Mendorong Kemenkes bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera memberikan vaksin anti rabies kepada warga di daerah yang terserang rabies secara gratis;
b. Mendorong Kementerian Pertanian melalui Direktur Kesehatan Hewan bersama Kemendagri melalui Pemda memberikan imbauan kepada warga yang memiliki hewan peliharaan untuk wajib melakukan vaksinasi rabies, seperti anjing, kucing, dan monyet, serta membatasi pergerakan hewan peliharaannya untuk mengurangi risiko penularan.

Jakarta, Rabu (13/2/19)


Komentar Anda?