Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual

0
66

JAKARTA,- Banyaknya isu-isu yang berkembang di masyarakat minggu ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan responnya pada Jum’at (1/03/2019) ini melalui pesan Whatsappnya.

Berikut rilis yanh diterima redaksi :

1. Terkait pendaftaran Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) gelombang pertama yang mulai dibuka hari ini, yaitu 1 Maret 2019 hingga 24 Maret 2019, Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bersama Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) meminta sekolah-sekolah agar memberikan imbauan kepada calon mahasiswa/i untuk melakukan pendaftaran UTBK tepat waktu dan menentukan pilihan jurusan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dituju secara matang;
b. Mendorong Kemenristekdikti dan LTMPT untuk tetap menjaga sistem di website pendaftaran UTBK untuk SBMPTN agar tidak down server walaupun akan banyak diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia, serta terus memberikan informasi terupdate mengenai pendaftaran UTBK untuk SBMPTN dan SBMPTN melalui media cetak, siber, maupun siaran;
c. Mengimbau kepada masyarakat, terutama kepada calon mahasiswa/i, agar dapat mempersiapkan diri secara matang dalam mengikuti UTBK untuk SBMPTN, guna mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan target PTN dan jurusan yang dituju, serta terus mengecek update informasi yang diberikan oleh LTMPT, baik di media cetak, siber, maupun siaran;
d. Mendorong Kemenristekdikti melalui LTMPT untuk memastikan proses verifikasi dan seleksi berlangsung secara terbuka dan transparan, agar pelaksanaan UTBK untuk SBMPTN dapat berjalan secara baik dan lancar;
e. Mendorong Kemenristekdikti bersama dengan LTMPT dan lembaga swadaya masyarakat bidang pendidikan membuat kajian dan inovasi untuk memudahkan calon mahasiswa/i masuk PTN, agar masyarakat milenial dapat menikmati PTN serta PTN terhindari dari eksklusivitas.

2. Terkait dua kali gempa bumi tektonik dangkal yang mengguncang Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat, Kamis (28/02), yang mengakibatkan lebih 500 rumah rusak ringan hingga berat dan 55 orang terluka, Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberikan pertolongan bagi warga yang menderita luka-luka serta berkoordinasi dengan puskesmas maupun rumah sakit terdekat;
b. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera membuat dapur umum dan mengkoordinasikan bantuan maupun pertolongan ke tempat evakuasi korban gempa;
c. Mendorong Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat mengenai kondisi ter-update daerah terkait, baik melalui media cetak, siber, dan siaran, maupun SMS broadcast, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh PVMBG dan BMKG;
d. Mendorong BNPB, BPBD, bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesiapan dalam menghadapi potensi bencana (simulasi evakuasi bencana) yang mungkin terjadi, sehingga masyarakat dapat memahami teknis penanggulangan bencana;
e. Mengimbau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) bersama Pemda untuk mendata kerusakan terhadap sarana dan prasarana umum serta segera melakukan perbaikan terhadap sarana yang rusak.

3. Terkait dengan tingkat kepatuhan perusahaan tambang yang rendah dalam menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) atau gubernur, yaitu terdapat 61 persen dari 2.579 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) belum melakukan penempatan dana jaminan (data Publish What You Pay/PYWP Indonesia), Ketua DPR:
a. Mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendesak para pemegang IUP untuk segera memenuhi kewajibannya dalam menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana tercantum pada Pasal 22 ayat (1) huruf b dan Pasal 22 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara;
b. Mendorong Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menindak tegas para pemegang IUP yang tidak patuh sesuai dengan sanksi administrasi yang sudah ditetapkan dan mencabut izin perusahaan tersebut dan menutup seluruh kegiatan usaha pertambangan jika perusahan menolak untuk membayarkan jaminan reklamasi dan pasca tambang;
c. Mendorong Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kepolisian RI melakukan pendataan dan investigasi bagi pemegang IUP yang tidak patuh dan memberikan sanksi hukum yang tegas.

4. Terkait Hari Kehakiman Nasional yang diperingati setiap tanggal 1 Maret 2019, Ketua DPR:
a. Menyampaikan ucapan selamat Hari Kehakiman Nasional kepada seluruh hakim di Indonesia dan diharapkan dalam menerapkan hukum melalui vonis yang ditetapkan harus selalu mengacu pada aturan yang ada dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;
b. Mengimbau kepada lembaga peradilan melalui peringatan Hari Hakim Nasional untuk lebih meningkatkan kinerja agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat;
c. Melalui peringatan Hari Hakim Nasional mendorong Mahkamah Agung untuk memperhatikan kondisi hakim yang ada di setiap lembaga peradilan agar rasio jumlah hakim dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
d. Mendorong Kemenkumham untuk secara tegas menerapkan Pasal 48 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hakim dalam melaksanakan tugasnya.

5. Terkait polemik prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian, Ketua DPR:
a. Menyatakan setuju keterlibatan TNI di instansi pemerintah jika didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
b. Mendorong Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk melakukan kajian terhadap Pasal 20 ayat (2) UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan Jabatan ASN tertentu dapat di isi dari prajurit TNI;
b. Mendorong Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Panglima TNI bersama KemenPAN RB untuk secara bersama mengimplementasikan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, guna menghidari polemik yang berkepanjangan;
c. Mendorong KemenPAN RB untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
d. Mendorong Kemenhan dan Panglima TNI untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa keterlibatan TNI di instansi pemerintah bukanlah mengembalikan dwi fungsi ABRI seperti yang berlaku dahulu, melainkan keterlibatan TNI di instansi pemerintah sesuai dengan yang diatur dalam perundangan yang ada. *(Bamsoet)*


Komentar Anda?