Rekomendasi Bawaslu Malut, Diluar Perintah MK

0
301

TERNATE, Pernyataan salah satu komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) yakni Aslan Hasan yang mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi terhadap Paslon Abdul Gani Kasuba-M Ali Yasin (AGK-YA) menuai protes banyak pihak.

Pasalnya rekomendasi diskualifikasi Paslon AGK-YA berupa pembatalan pencalonan sesuai pasal 71 ayat (5) undang undang nomor 10 tentang Pilkada dinilai diluar perintah Mahkamah Konstitusi (MK). ” Yang MK perintahkan adalah melaporkan hasil PSU bukan diskualifikasi sebab diskualifikasi itu sifatnya admistraif yang bisa dilakukan sebelum PSU hasil keputusan MK, ” ujar sekertaris Relawan AGK-YA Sukardi Marsaoly kepada media ini Jumat (02/11/2018).

Menurutnya, seluruh penyelenggara atau subjek yang diperintahkan oleh amar putusan MK bahwa melaksanakan PSU harus melaporkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Yang bisa menggugurkan pasangan calon adalah ranahnya MK sebab ini adalah buah dari hasil sengketa maka sesuai dengan ranah hukum, sengketa hasil PSU adalah ranahnya MK.

Kata dia, kami meminta kepada seluruh stekholder dan masyarakat agar sabar menunggu putusan MK. Dan kami berharap MK memutuskan Pilkada Malut dengan seadil-adilnya. ” Masyarakat Malut diharapkan jangan mempercayai isu yang dibangun oleh tim AHM-Rivai sebab kemenagan ada di pihak AGK-YA, ” tutupnya. (Min)