Reformasi Dikorupsi, Rakyat Bergerak

0
485

INAPOS, MUARA BUNGO– Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Kabupaten Bungo menggelar demonstrasi menolak RUU KUHP dan UU KPK. Mahasiswa berdemo di depan gedung DPRD Kabupaten Bungo

Sebelum berdemonstrasi, mahasiswa dari Universitas Muara Bungo(UMB) Institut Agama Islam(IAI) Yasni Muara Bungo, Akademi Keperawatan (Akper) Setih Setio Muara Bungo, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi(STIA) Setih Setia Muara Bungo, Akademi Kebidanan (Akbid) Muara Bungo, dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Muara Bungo berkumpul di Bundaran Lapangan Puspa Ragam(Semagor) kemudian Mereka melakukan long march menuju gedung DPRD Kabupaten Bungo.

Presiden BEM IAI Yasni Muara Bungo Debi Krismanto dalam orasinya mengatakan pihaknya menolak RUU KUHP dan RUU KPK. Mahasiswa menuntut anggota DPRD Kabupaten Muara Bungo mendukung aspirasi mereka.

“Kami juga meminta para wakil rakyat untuk menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap RUU KUHP dan RUU KPK. Kalau para wakil rakyat tersebut menolak, maka kami akan menduduki gedung,” ujar Debi Rabu (25/9/2019).

Ditempat yang sama Mantan Presiden BEM UMB sekaligus Korlap Ahmad Padoli mengatkan KPK dilemahkan dengan pengesahan revisi UU KPK. Selain itu, kedua UU, yakni KPK dan RKUHP, berdampak langsung terhadap masyarakat luas sehingga harus ditolak.

“Seharusnya pemerintah memperkuat legalitas KPK, bukannya malah ikut melemahkan lembaga antirasuah tersebut, sehingga memberi celah bagi yang punya kekuasaan untuk melakukan korupsi,” ujar Doli

Presiden BEM UMB Een Siskawati menuturkan, DPR itu di pilih oleh rakyat untuk rakyat, kami para mahasiswa tidak tidur, oleh sebab itu kami mengkritisi sejumlah kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat

“pengesahan UU KPK yang membuat melemahnya Korps Antirasuah, revisi KUHP, pemeritah yang semakin menjadi diktator hingga persoalan sosial,”ujar Een

Sekjen BEM STIA Amin juga menyampaian jadi yang pertama kita sangat-sangat menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini.

“Mulai dari korupsi sampai dengan demokrasi di Indonesia yang makin lama makin terancam. Karena dari revisi Undang-Undang KPK-nya saja itu tidak pro pada upaya pemberantasan korupsi yang justru malah disahkan,” kata amin

Presiden BEM Akper, Langgeng menyampaikan regulasi yang ada dinilai tidak populis. Terlebih lagi RUU pertanahan dianggap akan melemahkan dan mengurangi hak-hak setiap warga negara

“Sejumlah regulasi yang saat ini tengah digodok oleh pusat sangat kontradiktif dengan keinginan rakyat. RUU tersebut hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha namun tidak bagi rakyat,”tutur Langgeng

Presiden BEM STKIP Asmara mengatakan RUU dinilai bermasalah seperti Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dan UU KPK

“Aksi yang kami lakukan hanya meminta RUU KPK dan RKUHP dibatalkan karena RUU itu bermasalah dan tidak sesuai dengan reformasi,”Ucap Presiden STKIP

Presiden BEM Akbid, Mutia menyampaikan kami mahasiswa tidak terima kriminalisasi terhadap mahasiswa

“Hentikan Kriminaliasi terhadap mahasiswa dan tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan,”pungkas Mutia

Para mahasiswa juga mendesak wakil rakyat untuk menandatangani surat pernyataan penolakan terhadap RUU KUHP dan RUU KPK. Kalau para wakil rakyat tersebut menolak, maka mereka akan menduduki gedung DPRD Kabupaten Bungo

Unsur dari pimpinan dan pihak fraksi telah mendengar aspirasi dari mahasiswa dan juga telah menerima tuntutan-tuntutan mahasiswa

Politikus asal PAN Martunis selaku Ketua sementara DPRD itu menuturkan, pihaknya telah menerima tuntutan dan akan segera disampaikan ke DPR RI.

“Kami telah menerima dan akan segera menyampaikan ke DPR RI,” singkatnya (Ares)