Inapos, Jakarta.- Puluhan organisasi rakyat Jakarta yang menolak reklamasi mendatangi KPK. Melalui rilisnya, Syarief dari Barisan Insan Muda (BIMA) menuntut agar segera Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memecat Sekda Saifulah PSPT BAPEDA DKI Jakarta dan segera di tetapkan menjadi tersangka.

Aksi yang dimulai pukul 13:00 berjalan dengan tertib, walau diguyur hujan tetap tak menyurutkan niatnya hingga usai.

Syarif menyampaikan, “massa yang cukup banyak sekitar 400 orang, perwakilannya di terima Oleh Humas KPK ibu Tata menerima surat dari perwakilan pendemo. Di serahkan oleh perwakilan Aliansi Rakyat Jakarta Tolak Reklamasi, yaitu Diko Nugroho (FSI), Musliadi dan Ust Ikbal,” pungkasnya, Selasa (07/11/17).

Massa juga berjanji akan terus mendatamgi KPK sampai semua ditetapkan sebagai tersangka. Dan massa juga mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk segera mencopot para pejabatnya yang bermain-main dengan para pengembang reklamasi, seperti Podomoro dan Sedayu Group.

Korban reklamasi Jakarta menuntut pembatalan perjanjian nomor 33 tahun 2017 dan nomor 1/Akta/Not/VIII 2017-11-07 tentang penggunaan/pemanfaatan tanah diatas sertifikat hak pengelolaan nomor 45/Kamal Muara Pulau 2.A (Pulau D) antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani Sekda Dr. saefullah M.Pd dengan PT Kapuk Naga Indah.

Pembangunan reklamasi, tambah Syarief, “merupakan big-project sebuah kota hunian baru namun dalam pembangunan tersebut seharusnya perlu memperhatikan aspek hukum, ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan temuan lapangan banyak pelanggaran yang terjadi akibat dari kegiatan reklamasi tersebut. Bahwa pelanggaran ternyata tidak saja terjadi di Hilir melainkan di Hulu yakni proses perizinan,” ucap Syarief.

Bahwa sebagaimana kita ketahui, proyek ambisius reklamasi Jakarta khusus pulau D sempat dihentikan (moratorium) karena proses Amdal dan Perizinan yang bermasalah serta pembangunan yang menyalahi aturan. Salah satu pelanggaran paling krusial adalah dilakukannya perjanjian antara Saefullah selaku Sekda Provinsi DKI Jakarta dengan Surya Pranoto Budihardjo dan Firmantodi Sarlito selaku Presiden Direktur PT. Kapuk Naga Indah pada 11 Agustus 2017 (saat masih berlakunya moratorium).

Dugaan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian tersebut adalah ;

1. Objek perjanjian bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata karena kausa tidak halal mengingat masih berlakunya moratorium pada saat perjanjian tersebut.

2. Perjanjian tidak melibatkan DPRD DKI Jakarta, dimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

3. Tidak ada pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, sehingga bertentangan dengan pasal 5 Permendagri No. 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.

4. Objek gugatan berimplikasi terbitnya SK HGH dari BPN Jakarta Utara yang SUPER KILAT, yakni keluar dihari yang sama dengan surat permohonan HGB tanggal 23 Agustus 2017.

5. Proyek Reklamasi mencemarkan lingkungan, merusak biota laut dan mengikis penghasilan nelayan, petambak dan warga pesisir.

6. Proyek Reklamasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut, kami atas nama ‘Aliansi Rakyat Jakarta Tolak Reklamasi’, “menuntut kepada pemerintah agar proyek reklamasi Jakarta dihentikan dan meminta Anies-Sandi memecat Sekda Saefullah, memecat Kepala BAPPEDA DKI Jakarta Tuty Kusumawati, mencabut Raperda terkait Zonasi dan Tata Ruang,” seru massa aksi.

Jika pemerintah tetap memaksakan kehendaknya maka kami korban reklamasi Jakarta akan terus berjuang melalui jalur hukum yang ada, tapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, PTUN, dan upaya hukum lainnya serta akan turun ke jalan hingga tuntutan kami terpenuhi.

Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jakarta Tolak Reklamasi diantaranya ; Nelayan Tradisional Kamal Muara, Nelayan Muara Angke, Nelayan Kali Baru, KAHMI Jakarta Utara, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, Laskar Luar Batang, Forum Komunikasi Pemuda Muara Angke, ForumPemuda Betawi Jakarta Utara, Paguyuban Kembang Lestari, Gerakan Pemuda Kamal Maura. (Elwan)