RAPBD 2021 Tak Sesuai KUA PPAS, DPRD : Pemkot Cirebon Inkonsisten

0
147

KOTA CIREBON.- DPRD Kota Cirebon melaksanakan Rapat Internal tentang laporan Komisi – komisi terkait hasil pembahasan RAPBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon beberapa waktu lalu, Senin (16/11/20).

Dalam rapat tersebut, Dewananto mewakili Komisi satu, menyampaikan dari hasil pantauannya, menanyakan satu hal terkait Pokok-pokok Pikiran DPRD yang dianggarkan untuk masing-masing kegiatan di DPUPR yang terpangkas hingga 15%.

“Kalau dihitung dari semua Pokir yang ada terpangkas sekitar 2,6M,” ujarnya.

Mewakili Komisi II, Hendi Nurhudaya menyampaikan bahwa pembahasan RAPD TA. 2021 dengan SKPD belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan karena beberap SKPD ada yg belum siap.

“Dari pembahasan yang dilakukan Komisi 2 melihat terdapat beberapa pos anggaran yang berubah tidak sesuai dengan KUA PPAS yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD,” tegasnya.

Kemudian, Fitrah Malik mewakili Komisi 3 menyampaikan bahwa RAPD TA. 2021 tidak sesuai dengan KUA PPAS.

Ia menyoroti satu hal terkait anggaran untuk BPJS yang sudah disepakati sebesar 30M untuk mencapai Universal Health Coverege (UHC 100%) telah berubah menjadi 20M.

“RAPBD ini tidak sesuai dengan PMDN No. 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021 dan tidak sesuai dengan Amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwa RAPBD harus bersesuaian dan mengacu kepada KUA PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah beserta DPRD,” tegasnya.

Sementara itu, Dani Mardani dari Fraksi PAN menanggapi bahwa ada beberapa Pos anggaran yang berubah tidak sesuai dengan KUA PPAS, seperti Program Peningkatan jalan yang semula 6 M berubah menjadi 10 M.
Dani pun mengamini apa yang disampaikan oleh Fitrah Malik terkait tidak kesesuaian KUA PPAS
dengan RAPD, RAPBD ini tidak sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021 yaitu PMDN No. 64 Tahun 2020.

“Kami akan tetap berjuang untuk mengembalikan Anggaran BPJS harus sesuai KUA PPAS yang disepakati yakni 30M,” terangnya.

Diakhir rapat Fitria Pamungkaswati menanggapi laporan komisi-komisi menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Inkonsisten terhadap apa yang sudah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD yang sudah dibuat Berita Acara Kespakatan dan sudah diparipurnakan.

Sebelum menutup Rapat, Ketua DPRD Affiati menaggapi bahwa akan menampung semua hasil laporan komisi-komisi ini dan akan membuat surat kepada Kepala Daerah untuk mengklarifikasi hasil laporan komisi-komisi.

“Jika memungkinkan kita akan melakukan press reales terkait hal ini,” tandasnya. (Kris)