Rakor UKPBJ, Karo Umum Ingatkan Pokja Patuhi Ketentuan

0
177

BALI.- Biro Umum menggelar Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) pada Kementerian Agama. Hadir, para Koordinator Wilayah UKPBJ Kanwil Kemenag Provinsi dan Kepala UKPBJ pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Kepala Biro Umum Safrizal mengingatkan peserta bahwa dalam penyusunan dokumen pemilihan, pokja harus mengacu pada standar ketentuan LKPP dan Kementerian PUPR.

“Jangan sampai pokja menambahkan syarat-syarat di luar ketentuan untuk mendukung salah satu calon pemenang sehingga akan menimbulkan masalah bagi pengelola pengadaan,” tegas Safrizal di Denpasar, Rabu (17/7).

Selain itu, Pokja pengadaan juga harus tetap berpedoman pada regulasi, baik Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa, Peraturan Lembaga, Kepala LKPP, dan Kementerian PUPR, serta aturan lain tentang proses pengadaan barang/jasa.

Safrizal menilai pengadaan barang/jasa merupakan belanja modal yang memerlukan perencanaan yang matang. Pekerjaan konstruksi misalnya, kata Safrizal, pelaksanaan seleksi konsultan, baik konsultan perencana maupun konsultan pengawas/manajemen konstruksi, pelaksanaan tendernya harus lebih awal (di awal tahun).

“Ini penting untuk mengantisipasi waktu pelaksanaan pekerjaan fisik,” tuturnya.

Terakhir,  Safrizal meminta pokja selalu melaksanakan tugas dengan penuh komitmen, berintegritas dan ikhlas serta menghindari sikap koruptif yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan institusi Kementerian Agama.

Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa pada Kementerian Agama akan berlangsung tiga hari, 17-19 Juli 2019. (Red)


Komentar Anda?