Putusan Sudah Inkrah 9 PNS di Maluku Wajib Dipecat

0
388

Inapos, Maluku-Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), yang ditandatangani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Penda­yagunaan Aparatur Ne­gara dan Reformasi Bi­rokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Ne­gara (BKN) Bima Haria Wibisana dengan nomor surat masing masing, antara lain, Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018, tentang penegakan hukum terhadap PNS pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman ber­dasarkan putu­san pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubu­ngannya dengan jabatan, diterbitkan pada Kamis, 13 September 2018.

Untuk itu kesembilan PNS yang masih aktif bertugas di Kabupaten/Kota di Propinsi Maluku harus diberhentikan sebagai PNS. Mereka diantaranya; Jacky Talahatu di vonis 1 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012. Usai menjalani hukuman di Lapas Klas IIA Ambon, Walikota Ambon Richard Louhenapessy mengangkat mantan Kepala Inspektorat ini sebagai Kepala Keuangan. Komisi ASN sudah menyurati walikota untuk membatalkan keputusannya ini, namun tidak dihiraukan.

Kemudian Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon Moritz Lantu, juga dalam kasus yang sama. Ia sementara menjalani hukuman satu tahun penjara di Lapas Klas IIA Ambon.

PNS lainnya,  Haidee AR Nikiju­luw yang menjabat Kasi Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Kebuda­yaan Kota Ambon. Dijerat kasus proyek pengadaan mobil penyuluh di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon ditahun 2014, dan dijatuhi hukuman 1,6 ta­hun penjara. Saat ini menjalani hukumannya di Lapas Klas IIA Ambon.

Di Kabupaten SBT, ada Nurdin Mony, yang saat ini men­jabat Asisten I. Mony terlibat kasus korupsi proyek jembatan Gaa tahun 2007. Ia divonis satu tahun penjara pada Agustus 2015, dan sudah se­lesai menjalani hukumannya itu.

Di Kabupaten Buru Selatan, ada Cornes Sahetapy. Ia divonis 1,2 tahun penjara  dalam kasus proyek rumput laut tahun 2010. Selesai menjalani hukumannya, ia diangkat menjadi Kepala Ekbang. Ada juga PNS di RSU Masohi, Ka­bupaten Maluku Tengah, yaitu Abdul Mutalib Latuamury dan Nirwaty. Mah­kamah Agung mem­vonis keduanya lima tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan tahun 2013. Keduanya telah menjalani hukuman sejak Agustus 2016 lalu.

SKB itu merupakan tindak lanjut dari perte­muan tiga Kementrian bersama KPK beberapa waktu lalu. Nantinya pemecatan dilakukan oleh peja­bat pembina kepega­wai­an (PPK). Apabila PPK tidak melaksanakan isi SKB itu, akan dikenai sanksi.

Dari data BKN per 12 September 2018, jumlah 9 PNS di kabupaten/kota di Provinsi Maluku ini, termasuk dalam 2.259 PNS korup yang belum dipecat yang tersebar di tingkat provinsi, kabupa­ten dan/atau kota.

Berikut isi salinan SKB yang diterima awak media; Mendagri, MenPAN-RB dan Ke­pala BKN menimbang, dalam rang­ka sinergitas antara kemente­rian/lem­baga serta demi kepastian hukum, ter­tib administrasi dan me­ningkatkan di­siplin ASN, perlu menetapkan ke­putu­san bersama Mendagri, MenPAN-RB, dan BKN tentang pene­gakan hu­kum terhadap PNS yang telah dijatuhi hu­kuman ber­dasarkan pengadilan yang ber­kekuatan hukum tetap karena mela­kukan tindak pidana kejahatan jaba­tan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan ja­batan. Oleh karena itu memutuskan,

satu; tujuan keputusan ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi kemente­rian/lembaga dalam rangka pene­gakan hukum, khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pember­hen­tian tidak dengan hormat seba­gai PNS oleh pejabat pembina kepe­gawaian  dan pejabat yang berwe­nang, kepada PNS yang telah dija­tuhi hukuman, berda­sarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hu­kum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan.

Kedua; ruang keputusan bersama ini meliputi; a, penjatuhan sanksi be­rupa pemberhentian tidak dengan hor­mat sebagai PNS oleh PPK dan peja­bat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman, berda­sar­kan putusan pengadilan yang ber­kekuatan hukum tetap ka­rena mela­ku­kan tindak pidana keja­hatan jabatan; b, penjatuhan sanksi kepada PPK dan pejabat yang ber­wenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi; c, peningkatan sis­tem informasi kepega­waian; d, optimalisasi pengawasan dan pe­ningkatan peran aparat peng­awas internal pemerintah; dan e, monitoring pelaksanaan keputusan ber­sama ini secara terpadu.

Ketiga; penyelesaian ruang ling­kup keputusan bersama ini sebagai­mana dimaksud pada diktum kedua paling lama bulan Desember 2018.

Keempat; pelaksanaan keputu­san bersama ini akan ditindaklanjuti oleh tim teknis dari Mendagri, Men­PAN-RB, dan BKN serta kemen­terian/lembaga teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dikoordi­nasikan oleh BKN dalam jangka waktu 7 hari sejak ditanda tangani keputusan bersama ini.

Kelima; keputusan bersama ini ber­laku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana dilansir detik news, Kamis 13/9 Mendagri mengatakan pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018. (xxx)


Komentar Anda?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here